Pekan Depan, KPK Tetapkan Dada Rosada Jadi Tersangka

Kompas.com - 27/06/2013, 13:05 WIB
Walikota Bandung, Dada Rosada, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK Jakarta, sELASA (28/5/2013). Dada diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan hadiah penanganan perkara dana bantuan sosial Pemkot Bandung di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Bandung, yang melibatkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setiabudhi Tedjocahyono.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Walikota Bandung, Dada Rosada, usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK Jakarta, sELASA (28/5/2013). Dada diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan hadiah penanganan perkara dana bantuan sosial Pemkot Bandung di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Bandung, yang melibatkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setiabudhi Tedjocahyono.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menetapkan status tersangka terhadap  Wali Kota Bandung Dada Rosada pada pekan depan. Dari hasil penyelidikan, KPK sudah mendapat cukup bukti dugaan keterlibatan Dada dalam kasus dugaan suap kepengurusan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat.

"Kalau sprindik (surat perintah dimulainya penyidikan) untuk status tersangka Insya Allah minggu depan sudah ada. Ini hanya masalah administrasi," ujar Ketua KPK Abraham Samad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Abraham mengatakan, KPK sudah melakukan ekspose kasus itu sejak dua pekan lalu.

"Dari ekspose itu, akhirnya dinyatakan kasusnya sudah cukup untuk ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan," kata Abraham.

Adapun sprindik merupakan salah satu landasan formal seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Sprindik juga biasanya menyertai peningkatan status sebuah kasus ke tahap penyidikan. KPK sudah tiga kali memeriksa Dada terkait dugaan pemberian hadiah kepada hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Hakim Setyabudi, Plt Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung Herry Nurhayat, Ketua Ormas Gasibu Pajajaran Toto Hutagalung, dan anak buahnya, Asep Triana.

Diduga Toto bersama Herry dan Asep memberikan uang kepada Setyabudi yang menjadi majelis hakim perkara bansos Pemkot Bandung. Uang yang digunakan untuk menyuap hakim itu diduga berasal dari tiga sumber.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto beberapa waktu lalu mengungkapkan sumber pertama merupakan patungan kepala-kepala daerah, sumber kedua melalui pinjaman pihak ketiga, sementara sumber terakhir belum diungkap.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

    Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

    Nasional
    Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

    Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

    Nasional
    Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

    Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

    Nasional
    Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

    Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

    Nasional
    Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

    Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

    Nasional
    Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

    Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

    Nasional
    Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

    Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

    Nasional
    Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

    Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

    Nasional
    Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

    Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

    Nasional
    UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

    UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

    Nasional
    KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

    KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

    Nasional
    Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

    Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

    Nasional
    UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

    UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

    Nasional
    'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

    "Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

    Nasional
    DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.