Kompas.com - 27/06/2013, 10:52 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo menduga para caleg yang tak mau data riwayat hidupnya dibuka takut karena akan ada persaingan di internal partainya. Pasalnya, data riwayat itu bisa saja dijadikan alat untuk kampanye hitam sehingga menggagalkan niatnya maju sebagai caleg.

"Bisa jadi memang akan ada persaingan internal. Memang bisa saja data itu ditelusuri dan ketahuan kekurangannya dan jadi black campaign. Makanya, ini sangat bergantung pada integritas, kredibilitas, dan kapasitas KPU," ujar Arif di Kompleks Parlemen, Kamis (27/6/2013).

Menurut Arif, data riwayat hidup caleg bukanlah persyaratan administratif yang wajib dipenuhi. Di dalam undang-undang pun tidak ada sanksi apa pun terhadap caleg yang enggen datanya dipublikasikan.

"Namun, adanya data ini kami mendorong adanya transparansi. Bagi caleg yang tak mau dibuka, biarkan masyarakat yang menilai," ucap politisi PDI-P itu.

Jika caleg tak mau membuka datanya, Arif menjelaskan bahwa ada informasi yang tidak lengkap yang didapat masyarakat. Masyarakat juga tidak bisa menelusuri rekam jejak sang caleg.

"Padahal, riwayat ini akan terlihat pengalaman hidupnya, pengabdian kepada masyarakat caleg itu. Ini adalah bagian dari pendidikan politik," imbuh Arif.

Sebelumnya, dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya dua partai yang menyatakan data riwayat hidup semua caleg boleh dibuka ke publik. Dua partai itu ialah PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menuturkan, partai-partai lainnya menolak jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan. Hadar mengatakan, dari 5.650 nama dalam daftar calon sementara (DCS) untuk pemilu 2014, terdapat sekitar 140 orang yang menyatakan keengganan jika data riwayat hidupnya dipublikasikan. Tetapi, KPU masih belum membuka dari partai mana saja 140 caleg itu.

Hadar menjelaskan, KPU tidak punya kewenangan untuk menindak caleg yang enggan dipublikasikan datanya. Menurut dia, tidak ada pengaturan soal sanksi untuk hal ini di dalam Peraturan KPU ataupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

    UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

    Nasional
    UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

    UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

    Nasional
    UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

    UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

    Nasional
    Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

    Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

    Nasional
    Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

    Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

    Nasional
    Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

    Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

    Nasional
    PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

    PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

    Nasional
    Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

    Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

    Nasional
    Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

    Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

    Nasional
    Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

    Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

    Nasional
    Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

    Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

    Nasional
    Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

    Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

    Nasional
    Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

    Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

    Nasional
    Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

    Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.