Kompas.com - 27/06/2013, 09:27 WIB
Sekitar seratusan massa dari KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekitar seratusan massa dari "Gerakan Rakyat Tolak RUU Ormas" saat menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2013).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, pihaknya akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas). Seharusnya, RUU tersebut akan disahkan DPR pada pekan ini. Akan tetapi, merespons kontroversi yang masih berkembang, pengesahan ditunda pekan depan.

"Kalau mereka tetap mengesahkan RUU Ormas, kami akan melakukan dua langkah, pertama langkah hukum judicial review ke Mahkamah Kontitusi," kata Al Araf seusai mengisi sebuah diskusi, di Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2013).

Selain judicial review, Imparsial juga mengancam akan melakukan propaganda politik kepada masyarakat untuk tidak memilih wakil rakyat yang turut mengesahkan RUU Ormas. Menurutnya, propaganda ini akan efektif, mengingat 90 persen anggota dewan saat ini kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2014.

"Secara pribadi, kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti RUU Ormas yang terdiri dari elemen buruh, petani, pemuda, dan mahasiswa se-Indonesia akan mengampanyekan bahwa mereka yang politisi yang mengesahkan RUU Ormas adalah politisi yang tidak memihak rakyat, politisi yang bermasalah yang tidak layak dipilih pada saat 2014," paparnya. 


Penolakan

Materi yang diatur dalam RUU Ormas mengundang kontroversi dan penolakan dari sejumlah ormas. Salah satunya ialah Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyampaikan keberatannya atas keberadaan draf RUU Ormas. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan DPR, Rabu (26/6/2013), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

AGUS SUSANTO Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin

Menurut Din, RUU ini mengandung sifat kontrol yang luar biasa dari pemerintah.

"Undang-Undang Ormas sebelumnya sangat singkat terdiri dari 20 pasal, tapi memuat pemikiran strategis tentang sebuah rezim. Yang sekarang ini muncul filosofi luar biasa bahwa sudah ada keinginan besar untuk mengatur. Saya tidak setuju dengan ini," ujar Din.

Lebih lanjut, Din merinci keberatannya terhadap pasal-pasal yang termaktub dalam RUU Ormas. Unsur kontrol, katanya, bisa terlihat dalam pasal yang mengatur tentang syarat pendirian hingga perizinan. Ada pasal-pasal yang masih memiliki potensi tafsir ganda.

"Sekitar 30 tahun lagi akan perbedaan tafsir dan bisa membuka peluang munculnya otoritarianisme. Jangan sampai di masa mendatang, undang-undang ini jadi tidak berlaku lagi dan tidak terelevan," ucap Din.

Selain itu, Din juga menyoroti uraian lingkup kegiatan ormas yang juga diatur dalam RUU Ormas. Di dalam RUU Ormas ini, tidak diatur tentang ormas yang bergerak di bidang politik. Padahal, kata Din, ormas tidak terlepas dari pergerakan politik suatu bangsa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunker ke Sulawesi Utara, Wapres Akan Bagikan Bansos dan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri

Kunker ke Sulawesi Utara, Wapres Akan Bagikan Bansos dan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri

Nasional
Pandemi Covid-19 di RI Transisi Menuju Endemi, PPKM Masih Relevan?

Pandemi Covid-19 di RI Transisi Menuju Endemi, PPKM Masih Relevan?

Nasional
KSAU Kunjungi Akademi Angkatan Udara AS, Ada Apa?

KSAU Kunjungi Akademi Angkatan Udara AS, Ada Apa?

Nasional
KSAL Minta Komandan Kapal Perang hingga Lanal Asah Kemampuan Tempur

KSAL Minta Komandan Kapal Perang hingga Lanal Asah Kemampuan Tempur

Nasional
Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Habis Masa Jabatan Tahun Ini, JPPR Soroti Permasalahan Seleksi

Anggota Bawaslu di 25 Provinsi Habis Masa Jabatan Tahun Ini, JPPR Soroti Permasalahan Seleksi

Nasional
Aturan Lengkap Perjalanan Luar Negeri Mulai 18 Mei: Tak Perlu Tes Covid-19 dan Karantina

Aturan Lengkap Perjalanan Luar Negeri Mulai 18 Mei: Tak Perlu Tes Covid-19 dan Karantina

Nasional
Syarat Perjalanan Dalam Negeri Mulai 18 Mei, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Syarat Perjalanan Dalam Negeri Mulai 18 Mei, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Nasional
24 Tahun Tragedi Trisakti dan Penyelesaian Lewat Jalur Non-yudisial

24 Tahun Tragedi Trisakti dan Penyelesaian Lewat Jalur Non-yudisial

Nasional
Menyoal Optimisme dan Kewaspadaan dalam Kebijakan Lepas Masker

Menyoal Optimisme dan Kewaspadaan dalam Kebijakan Lepas Masker

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengertian 'Not to Land' yang Dikenakan ke UAS | Peran Lin Che Wei di Korupsi Izin Ekspor CPO

[POPULER NASIONAL] Pengertian "Not to Land" yang Dikenakan ke UAS | Peran Lin Che Wei di Korupsi Izin Ekspor CPO

Nasional
Masa Depan Politik Ridwan Kamil, antara Kans Capres 2024 dan Keharusan Tahu Diri

Masa Depan Politik Ridwan Kamil, antara Kans Capres 2024 dan Keharusan Tahu Diri

Nasional
Apa Itu Waterproofing dalam Proyek 'Dome' Gedung Nusantara DPR

Apa Itu Waterproofing dalam Proyek "Dome" Gedung Nusantara DPR

Nasional
Tanggal 21 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polemik Illegal Fishing di Indonesia

Polemik Illegal Fishing di Indonesia

Nasional
Tanggal 20 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.