Kompas.com - 26/06/2013, 21:48 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/5/2013).  Kedatangan Mahfud untuk melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga antikorupsi tersebut. KOMPAS/ALIF ICHWANMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/5/2013). Kedatangan Mahfud untuk melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga antikorupsi tersebut.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku belum memutuskan maju atau tidak dalam konvensi Partai Demokrat yang bertujuan menjaring calon presiden 2014. Alasannya, konvensi tersebut masih belum jelas.

Hingga ini, belum jelas kapan konvensi akan digelar. Pernyataan pihak Demokrat beberapa kali mundur dari awalnya Juni, hingga terakhir September. Belum jelas juga aturan konvensi, khususnya hak dan kewajiban peserta konvensi.

"Misalnya Anda ikut (konvensi). Anda menang, tapi partainya kalah (di Pemilu Legislatif). Apa hak Anda, apa kewajiban partai? Apa Anda harus tetap terikat di situ (di Demokrat, tidak bisa maju di parpol lain) atau bagaimana? Itu harus diatur semua," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Meski demikian, Mahfud tetap mengapresiasi niat baik Demokrat. Gagasan konvensi, menurut dia, merupakan ide yang brilian. Konvensi dapat membuka pintu bagi banyak tokoh yang tidak bergabung dengan parpol untuk ikut dalam kontestasi pilpres tanpa melanggar UUD 1945.

Seperti keputusan MK, Mahfud menganggap wacana capres dari jalur independen melanggar konstitusi. Lantaran jalur capres hanya lewat parpol, menurut Mahfud, perlu ada pembinaan kualitas parpol lain agar lebih terbuka terhadap calon alternatif.

Seperti diberitakan, selain Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan juga mengaku akan menggelar konvensi. Khusus untuk Demokrat, akan dibentuk komite yang menyelenggarakan konvensi.

Adapun parpol lain, sudah ada yang menetapkan bakal capres seperti Partai Golkar (Aburizal Bakrie), Partai Amanat Nasional (Hatta Rajasa), Partai Gerindra (Prabowo Subianto), Partai Hanura (Wiranto).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

    Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

    Nasional
    KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

    KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

    Nasional
    Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

    Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

    Nasional
    Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

    Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

    Nasional
    Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

    Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

    Nasional
    Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

    Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

    Nasional
    Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

    Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

    Nasional
    Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

    Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

    Nasional
    Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

    Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

    Nasional
    Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

    Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

    Nasional
    Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

    Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

    Nasional
    KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

    Nasional
    OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

    OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

    Nasional
    BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.