Kompas.com - 26/06/2013, 19:30 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana KOMPAS. com/Indra AkuntonoKetua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya semua calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional setuju jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan. Meski demikian, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh tiga partai lain, yakni PKS, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

"Penjelasan dari tim panitia, PKS terbuka untuk ekspose ke publik. Tidak ada penolakan," kata Ketua DPP PKS Bidang Humas Mardani Ali Sera kepada Kompas.com, Rabu (26/6/2013).

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tantowi Yahya malah tak yakin ada caleg yang menolak riwayat hidupnya diumbar ke publik. Ia menjamin, semua caleg Partai Golkar siap transparan menghadapi pemilihan legislatif di 2014 nanti. "Saya yakin tidak ada keberatan seperti itu. Kontak saja ke sekjen kalau ingin minta CV (curriculum vitae) semua caleg Partai Golkar," kata Tantowi.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menanggapi keras penolakan bakal caleg tersebut. Sebaliknya, justru ia mendorong KPU untuk tidak segan membuka informasi itu ke khalayak luas. "Saya setuju biodata di-publish agar semua rakyat tahu siapa wakilnya yang akan dipilihnya nanti," ujar Sutan.

Sebelumnya, anggota KPU Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, dari 5.650 nama caleg yang telah masuk di dalam daftar calon sementara (DCS), terdapat 140 nama caleg yang enggan jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan.

Hadar mengungkapkan, dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya semua caleg dari PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional yang menyetujui jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan oleh KPU. Persetujuan tersebut ditandatangani dalam Formulir Model BB 11 yang sebelumnya telah diserahkan KPU untuk diisi oleh para caleg.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Diperpanjang: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Tempat Wisata di Daerah Level 2

    PPKM Diperpanjang: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Tempat Wisata di Daerah Level 2

    Nasional
    UPDATE 18 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 51,85 Persen

    UPDATE 18 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 51,85 Persen

    Nasional
    Luhut: Tempat Permainan Anak di Daerah PPKM Level 2 Boleh Dibuka

    Luhut: Tempat Permainan Anak di Daerah PPKM Level 2 Boleh Dibuka

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

    PPKM Diperpanjang, Luhut Sebut 54 Daerah Berstatus Level 2 dan 9 Daerah Level 1

    Nasional
    Menpan RB Prihatin Banyak PNS Terjaring OTT KPK dan Saber Pungli, Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

    Menpan RB Prihatin Banyak PNS Terjaring OTT KPK dan Saber Pungli, Ingatkan soal Area Rawan Korupsi

    Nasional
    Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

    Menlu Retno Sebut ASEAN Hanya Undang Perwakilan Non-politis Myanmar di KTT

    Nasional
    Menpan RB Minta Polisi Usut dan Tindak Tegas Anak Nia Daniaty Terkait Dugaan Penipuan CPNS

    Menpan RB Minta Polisi Usut dan Tindak Tegas Anak Nia Daniaty Terkait Dugaan Penipuan CPNS

    Nasional
    Desakan RUU PDP Disahkan Menguat Usai Pinjol Ilegal Marak, Ini Langkah Komisi I

    Desakan RUU PDP Disahkan Menguat Usai Pinjol Ilegal Marak, Ini Langkah Komisi I

    Nasional
    PPKM Level 1-4 Diperpanjang 14 Hari hingga 1 November

    PPKM Level 1-4 Diperpanjang 14 Hari hingga 1 November

    Nasional
    Beri Uang Rp 60,5 Juta ke Robin, Rita Widyasari Sebut Biaya Kemanusiaan

    Beri Uang Rp 60,5 Juta ke Robin, Rita Widyasari Sebut Biaya Kemanusiaan

    Nasional
    Kronologi Unlawful Killing Laskar FPI: Rebut Senjata Polisi hingga Akhirnya Ditembak Mati tanpa Perlawanan

    Kronologi Unlawful Killing Laskar FPI: Rebut Senjata Polisi hingga Akhirnya Ditembak Mati tanpa Perlawanan

    Nasional
    LIVE STREAMING: Pemerintah Kembali Evaluasi dan Umumkan Nasib PPKM

    LIVE STREAMING: Pemerintah Kembali Evaluasi dan Umumkan Nasib PPKM

    Nasional
    Pengungsi dan Migran Masuk Kelompok Rentan, WHO Keluarkan Pedoman Sementara Vaksinasi untuk Mereka

    Pengungsi dan Migran Masuk Kelompok Rentan, WHO Keluarkan Pedoman Sementara Vaksinasi untuk Mereka

    Nasional
    Ketua Komisi I Prediksi Jokowi Hanya Akan Kirim Satu Nama Pengganti Panglima TNI

    Ketua Komisi I Prediksi Jokowi Hanya Akan Kirim Satu Nama Pengganti Panglima TNI

    Nasional
    Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

    Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.