Golkar, PKS, PD: Publikasikan CV Caleg!

Kompas.com - 26/06/2013, 19:30 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana KOMPAS. com/Indra AkuntonoKetua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya semua calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional setuju jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan. Meski demikian, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh tiga partai lain, yakni PKS, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

"Penjelasan dari tim panitia, PKS terbuka untuk ekspose ke publik. Tidak ada penolakan," kata Ketua DPP PKS Bidang Humas Mardani Ali Sera kepada Kompas.com, Rabu (26/6/2013).

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tantowi Yahya malah tak yakin ada caleg yang menolak riwayat hidupnya diumbar ke publik. Ia menjamin, semua caleg Partai Golkar siap transparan menghadapi pemilihan legislatif di 2014 nanti. "Saya yakin tidak ada keberatan seperti itu. Kontak saja ke sekjen kalau ingin minta CV (curriculum vitae) semua caleg Partai Golkar," kata Tantowi.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menanggapi keras penolakan bakal caleg tersebut. Sebaliknya, justru ia mendorong KPU untuk tidak segan membuka informasi itu ke khalayak luas. "Saya setuju biodata di-publish agar semua rakyat tahu siapa wakilnya yang akan dipilihnya nanti," ujar Sutan.

Sebelumnya, anggota KPU Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, dari 5.650 nama caleg yang telah masuk di dalam daftar calon sementara (DCS), terdapat 140 nama caleg yang enggan jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan.

Hadar mengungkapkan, dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya semua caleg dari PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional yang menyetujui jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan oleh KPU. Persetujuan tersebut ditandatangani dalam Formulir Model BB 11 yang sebelumnya telah diserahkan KPU untuk diisi oleh para caleg.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

    Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

    Nasional
    Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

    Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

    Nasional
    Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

    Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

    Nasional
    Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

    Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

    Nasional
    Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

    Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

    Nasional
    KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

    KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

    Nasional
    Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

    Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

    Nasional
    Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

    Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

    Nasional
    Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

    Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

    Nasional
    Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

    Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

    Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

    Nasional
    Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

    Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

    Nasional
    Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

    Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

    Nasional
    JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

    JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

    Nasional
    Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

    Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X