Kompas.com - 26/06/2013, 19:12 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat hingga pekan depan setelah kontroversi terhadap RUU ini. Direktur Program Imparsial, Al Araf, menilai penundaan pengesahan RUU Ormas sarat praktik politik transaksional. Seharusnya DPR tidak perlu melanjutkan pembahasan RUU yang dianggap sebagai hantu dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

“Menunda satu minggu ini sepertinya tidak akan mengubah apa-apa. Selain itu, penundaan itu dikhawatirkan (justru) hanya akan dijadikan (sebagai ajang) transaksi politik antarpartai,” kata Al Araf saat ditemui seusai diskusi "Dilema Wakil Rakyat: Antara Kepentingan Rakyat dan Kepentingan Partai Politik", di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2013).

Al Araf mengatakan siap kembali melakukan aksi pada saat DPR melaksanakan rapat pengesahan RUU Ormas, Selasa (2/7/2013) mendatang. Aksi akan menuntut para wakil rakyat untuk membatalkan rencana pengesahan.

“2 Juli nanti kita akan melakukan aksi secara bersama-sama untuk mendesak kepada DPR agar tidak mengesahkan RUU Ormas,” tukasnya.

Sebelumnya, DPR merencanakan pengesahan RUU Ormas pada rapat paripurna kemarin. Namun, setelah Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain menyampaikan laporannya, hampir seluruh fraksi melakukan interupsi. Beberapa di antaranya bahkan mempertanyakan kembali pasal-pasal dalam RUU ini yang dianggap multitafsir.

Sikap fraksi-fraksi ini berbeda dengan rapat Pansus RUU Ormas terakhir saat delapan fraksi sepakat agar RUU ini disahkan dan hanya Fraksi PAN yang masih menolak. Proses jalannya sidang paripurna kali ini juga diiringi dengan aksi unjuk rasa unsur ormas dan LSM di luar Kompleks Parlemen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Di Hadapan Putin, Jokowi: RI Tak Ada Kepentingan Apa Pun, Kecuali Ingin Perang Selesai

    Di Hadapan Putin, Jokowi: RI Tak Ada Kepentingan Apa Pun, Kecuali Ingin Perang Selesai

    Nasional
    Bertemu Putin di Kremlin, Jokowi Ungkap 5 Poin Pembicaraan

    Bertemu Putin di Kremlin, Jokowi Ungkap 5 Poin Pembicaraan

    Nasional
    DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

    DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

    Nasional
    Sidang Gugatan TWK KPK, Novel Baswedan Mengaku Sempat Minta Hasil Tes tetapi Tak Dijawab

    Sidang Gugatan TWK KPK, Novel Baswedan Mengaku Sempat Minta Hasil Tes tetapi Tak Dijawab

    Nasional
    Jubir Sebut Prabowo Siap Berkoalisi dengan Siapa Saja Terkait Capres

    Jubir Sebut Prabowo Siap Berkoalisi dengan Siapa Saja Terkait Capres

    Nasional
    BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

    BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

    Nasional
    Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

    Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

    Nasional
    Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

    Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

    Nasional
    Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

    Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

    Nasional
    KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

    KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

    Nasional
    900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

    900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

    Nasional
    Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

    Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

    Nasional
    Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

    Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

    Nasional
    Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

    Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

    Nasional
    Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

    Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.