Kompas.com - 26/06/2013, 18:50 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Utama PT Netway Utama Gani Abdul Gani didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek outsourcing roll out customer information system-rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) di PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 2004-2006. Akibatnya, negara dianggap mengalami kerugian sekitar Rp 46,1 miliar.

Menurut tim jaksa KPK, Gani telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan proyek CIS-RISI yang telah memperkaya Gani, PT Netway Utama, dan sejumlah pihak lainnya. Perbuatan korupsi tersebut, menurut jaksa, dilakukan bersama-sama Eddie Widiono Suwondho, Margo Santoso, dan Fahmi Mochtar. Eddie merupakan mantan Direktur Utama PT PLN yang divonis lima tahun penjara dalam kasus ini.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melaksanakan pengadaan CIS-RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar PT PLN," kata jaksa Risma Ansyari.

Menurut jaksa, Eddie selaku Dirut PT PLN melakukan penunjukan langsung kepada PT Netway sebagai rekanan proyek CIS RISI. Penunjukan langsung dilakukan setelah ada kesepakatan antara Gani dan Eddie. Jaksa Risma mengatakan, proyek yang sudah berjalan di PT PLN Disjaya dan Tangerang sejak tahun 1994 ini dihidupkan kembali pada sekitar tahun 2000.

Eddie meminta Gani untuk mengajukan proposal dan melakukan presentasi untuk proyek tersebut. Gani pun mengajukan proposal pengadaan proyek dengan asumsi anggaran sebesar Rp 905,6 miliar.

"Terdakwa atas kesepakatan tersebut mempersiapkan proposal kegiatan CIS-RISI pada PT PLN Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama lima tahun dengan biaya Rp 905 miliar," ujar jaksa.

Tim jaksa KPK juga menilai, ada mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan proyek CIS-RISI tersebut. Dari proyek ini, PT Netway Utama mendapatkan pembayaran senilai total Rp 92 miliar, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan proyek tersebut adalah Rp 46,089 miliar. Oleh karena itu, selisihnya sebesar Rp 46,189 miliar telah memperkaya Gani atau PT Netway, dan sejumlah pihak lainnya.

Selain proyek CIS RISI, Gani didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan atau customer management system (CMS) berbasis teknologi di PT PLN Disjatim.

"Secara melawan hukum telah melakukan pengadaan CMS tahun 2008 dengan melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT PLN," kata jaksa Risma.

Kali ini terdakwa Gani berkongkalikong dengan eks Manajer Utama PT PLN Disjatim, Hariadi Sadono, untuk memuluskan penunjukan langsung perusahaannya sebagai rekanan proyek CMS. Proyek CMS di PLN Disjatim dilakukan pada tahun 2004-2008.

Selama periode tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebanyak Rp 69,9 miliar akibat proyek CMS. Dalam kasus ini, Hariadi Sadono telah divonis hukuman 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada Maret 2010 lalu.

"Dalam proyek CMS PLN Disjatim, terdakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 68,5 miliar dan Hariadi sebesar Rp 560 juta," papar Jaksa Asrul Alimina di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Mathius Samiadji.

Terdakwa Gani didakwa menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Ancamannya, hukuman penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp 1 miliar. Atas dakwaan jaksa KPK, pihak Gani tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada pekan depan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan 'Justice Collaborator' Masih Didalami

LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan "Justice Collaborator" Masih Didalami

Nasional
Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Nasional
PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

Nasional
Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Nasional
Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

Nasional
Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Nasional
Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Nasional
Jokowi: Saat Krisis Kesehatan, Mana yang Enggak Benar Kelihatan

Jokowi: Saat Krisis Kesehatan, Mana yang Enggak Benar Kelihatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.