Kompas.com - 26/06/2013, 18:50 WIB
Tersangka Direktur Utama PT Netway Utama Gani Abdul Gani usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  Jakarta, Jumat (15/2/2013). Gani di periksa terkait kasus korupsi pengadaan CIS-RISI PLN tahun anggaran 2004-2008.

KOMPAS/ALIF ICHWANTersangka Direktur Utama PT Netway Utama Gani Abdul Gani usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (15/2/2013). Gani di periksa terkait kasus korupsi pengadaan CIS-RISI PLN tahun anggaran 2004-2008.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Utama PT Netway Utama Gani Abdul Gani didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek outsourcing roll out customer information system-rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) di PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 2004-2006. Akibatnya, negara dianggap mengalami kerugian sekitar Rp 46,1 miliar.

Menurut tim jaksa KPK, Gani telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan proyek CIS-RISI yang telah memperkaya Gani, PT Netway Utama, dan sejumlah pihak lainnya. Perbuatan korupsi tersebut, menurut jaksa, dilakukan bersama-sama Eddie Widiono Suwondho, Margo Santoso, dan Fahmi Mochtar. Eddie merupakan mantan Direktur Utama PT PLN yang divonis lima tahun penjara dalam kasus ini.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melaksanakan pengadaan CIS-RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar PT PLN," kata jaksa Risma Ansyari.

Menurut jaksa, Eddie selaku Dirut PT PLN melakukan penunjukan langsung kepada PT Netway sebagai rekanan proyek CIS RISI. Penunjukan langsung dilakukan setelah ada kesepakatan antara Gani dan Eddie. Jaksa Risma mengatakan, proyek yang sudah berjalan di PT PLN Disjaya dan Tangerang sejak tahun 1994 ini dihidupkan kembali pada sekitar tahun 2000.

Eddie meminta Gani untuk mengajukan proposal dan melakukan presentasi untuk proyek tersebut. Gani pun mengajukan proposal pengadaan proyek dengan asumsi anggaran sebesar Rp 905,6 miliar.

"Terdakwa atas kesepakatan tersebut mempersiapkan proposal kegiatan CIS-RISI pada PT PLN Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama lima tahun dengan biaya Rp 905 miliar," ujar jaksa.

Tim jaksa KPK juga menilai, ada mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan proyek CIS-RISI tersebut. Dari proyek ini, PT Netway Utama mendapatkan pembayaran senilai total Rp 92 miliar, padahal pembebanan biaya yang seharusnya atas pengadaan proyek tersebut adalah Rp 46,089 miliar. Oleh karena itu, selisihnya sebesar Rp 46,189 miliar telah memperkaya Gani atau PT Netway, dan sejumlah pihak lainnya.

Selain proyek CIS RISI, Gani didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan atau customer management system (CMS) berbasis teknologi di PT PLN Disjatim.

"Secara melawan hukum telah melakukan pengadaan CMS tahun 2008 dengan melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT PLN," kata jaksa Risma.

Kali ini terdakwa Gani berkongkalikong dengan eks Manajer Utama PT PLN Disjatim, Hariadi Sadono, untuk memuluskan penunjukan langsung perusahaannya sebagai rekanan proyek CMS. Proyek CMS di PLN Disjatim dilakukan pada tahun 2004-2008.

Selama periode tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebanyak Rp 69,9 miliar akibat proyek CMS. Dalam kasus ini, Hariadi Sadono telah divonis hukuman 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada Maret 2010 lalu.

"Dalam proyek CMS PLN Disjatim, terdakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 68,5 miliar dan Hariadi sebesar Rp 560 juta," papar Jaksa Asrul Alimina di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Mathius Samiadji.

Terdakwa Gani didakwa menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Ancamannya, hukuman penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp 1 miliar. Atas dakwaan jaksa KPK, pihak Gani tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada pekan depan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X