Kompas.com - 26/06/2013, 18:41 WIB
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani. Kompas.com/Sabrina AsrilPolitisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mendesak semua caleg agar mau membuka data riwayat pribadinya. Hal ini karena sebagai pejabat publik, data itu sudah seharusnya diketahui oleh publik.

“Kenapa harus ditutup? Jadi pejabat publik, wajib ditelusuri track record-nya,” ujar Yani di Kompleks Parlemen, Rabu (26/6/2013).

Yani menduga para caleg yang tak mau data riwayatnya dibuka lebih banyak dari para caleg yang baru ikut Pileg 2013. Di PPP, lanjutnya, sudah jauh-jauh hari diingatkan kepada para caleg untuk bersedia membuka data riwayatnya.

“Data riwayatnya ini juga salah satu dokumen yang kami berikan kepada KPU. Jadi, seharusnya KPU tidak usahlah cengeng karena dokumen-dokumen itu kan milik KPU, buka saja buat apa pakai izin?” tukas Yani.

Yani pun menyindir sikap standar ganda yang dilakukan KPU. Lembaga itu, katanya, justru meminta izin untuk memublikasikan data sementara dalam hal pencoretan dapil, KPU tidak pernah minta izin.

“Jadi, jangan kebalik-balik beginilah logika KPU. Kalau mau dibuka, ya dibuka saja,” katanya.

Sebelumnya, dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya dua partai yang menyatakan data riwayat hidup semua caleg boleh dibuka ke publik. Dua partai itu yakni PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menuturkan, partai-partai lainnya menolak jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan. Hadar mengatakan, dari 5.650 nama dalam daftar calon sementara (DCS) untuk Pemilu 2014, terdapat sekitar 140 orang yang menyatakan keengganan jika data riwayat hidupnya dipublikasikan. Namun, KPU masih belum membuka dari partai mana saja ke-140 caleg itu.

Hadar menjelaskan, KPU tidak mempunyai kewenangan untuk menindak caleg yang enggan dipublikasikan datanya. Menurutnya, tidak ada pengaturan soal sanksi untuk hal ini di dalam Peraturan KPU ataupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

    Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

    Nasional
    Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

    Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

    Nasional
    Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

    Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

    Nasional
    PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

    PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

    [POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

    Nasional
    Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

    Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

    Nasional
    Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

    Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

    Nasional
    Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

    Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

    Nasional
    Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

    Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

    Nasional
    Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

    Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

    Nasional
    Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

    Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

    Nasional
    Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

    Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

    Nasional
    Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

    Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    Nasional
    PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

    PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.