Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Dianggap Telat, Timwas Tetap Apresiasi KPK Geledah BI

Kompas.com - 26/06/2013, 18:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pengawas Bank Century Ahmad Yani tetap mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Bank Indonesia (BI). Meski di sisi lain ia menilai waktu penggeledahan itu sangat telat karena seharusnya dilakukan sejak November 2012 silam.

"Kita apresiasi lah, walaupun terlambat sekali. Terlambat karena sejak bulan November baru sekarang (digeledah)," kata Yani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Di luar itu, politisi PPP ini juga menanyakan hasil yang didapat KPK dari penggeledahan tersebut. Dirinya khawatir aksi penggeledahan itu dilakukan agar terkesan sibuk dan memiliki alasan untuk mangkir dari undangan rapat Timwas Century yang dijadwalkan digelar pada Rabu siang. "Kita tinggal menunggu tersangka baru, itu yang paling penting. Segera tetapkan semua Dewan Gubernur (BI) yang memutuskan FPJP itu jadi tersangka," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah empat direktorat di kantor BI terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century, Selasa (25/6/2013). Penggeledahan itu berlangsung selama 20 jam lebih. Penggeledahan berlangsung tertutup dan kondusif. Ada 45 lebih personel yang diturunkan KPK untuk menggeledah kantor BI.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, penggeledahan yang dilakukan mulai pukul 09.00 WIB, Selasa (25/6/2013), baru selesai sekitar pukul 05.30 WIB, Rabu (26/6/2013) subuh. Dia juga mengatakan, hasil penggeledahan dari kantor BI tersebut sangat berguna bagi kualitas penyidikan KPK sehingga kasus Century dapat diungkap secara lebih utuh. Selaku pimpinan KPK, Bambang menyampaikan apresiasinya kepada satuan tugas penyidikan Bank Century dan seluruh tim yang melakukan penggeledahan di kantor BI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

    Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

    Nasional
    Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

    Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

    Nasional
    Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

    Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

    Nasional
    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Nasional
    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Nasional
    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com