Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Permintaan Maaf ke Singapura dan Malaysia Tak Berlebihan

Kompas.com - 26/06/2013, 16:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara mengenai pro-kontra di masyarakat terkait permintaan maafnya kepada Malaysia dan Singapura soal kebakaran di Riau. Presiden mengaku mengikuti percakapan di media sosial selama dua hari terakhir atau pascapidato yang berisi permintaan maafnya.

Presiden juga mengaku menerima banyak pesan singkat. Bagi yang kontra, mereka menganggap Presiden tidak perlu menyampaikan hal itu lantaran asap yang masuk ke Malaysia dan Singapura tidak disengaja.

Adapun yang pro, kata Presiden, menganggap Indonesia berjiwa besar. Harapannya, kedua negara tetangga itu juga berani meminta maaf ketika ada tindakan terhadap warga negara Indonesia yang melukai bangsa.

Pandangan Presiden, faktanya asap dari Indonesia masuk ke dua negara itu. Kepekatan asap jika diukur dengan Poluttant Standards Index melebihi angka 300. Tentunya, kata Presiden, itu sudah masuk kategori mengganggu kesehatan.

Presiden memberi contoh dampak asap di Singapura, yakni kesehatan warga terganggu, penerbangan terganggu, serta kehidupan sehari-hari lainnya juga terganggu. Hal sama juga terjadi di Indonesia, khususnya di Riau.

"Oleh karena itu, karena faktanya bagaimana pun asap berasal dari Indonesia, maka kita bertanggung jawab. Permintaan maaf dalam konteks itu menurut saya tidak berlebihan," kata Presiden saat jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Presiden kembali mengatakan bahwa asap yang masuk ke Malaysia dan Singapura bukan kesengajaan. Menurut Presiden, tidak ada niat Indonesia membuat susah kedua negara itu. Pemerintah, katanya, terus berupaya menghentikan kebakaran serta asap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com