Kompas.com - 26/06/2013, 12:06 WIB
Ketua Penjaringan Caleg Partai Demokrat Suaidi Marasabessy Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Penjaringan Caleg Partai Demokrat Suaidi Marasabessy
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat membantah partainya menutup-nutupi data riwayat caleg yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Satgas Pencalegan Partai Demokrat Suaidi Marasabessy mengaku tak pernah dikonfirmasi apa pun terkait rencana KPU memublikasikan data riwayat hidup.

"KPU belum pernah bertanya, setidaknya kepada saya yang ditugasi partai untuk mengurus caleg," ujar Suaidi Marasabessy di Kompleks Parlemen, Rabu (26/6/2013).

Menurut Suaidi, semua curriculum vitae sudah diserahkan ke KPU sebagai salah satu persyaratan sehingga dokumen itu menjadi dokumen negara yang bisa dimanfaatkan KPU untuk dipublikasikan.

"Jadi dari mana bilang partai kami tidak mau buka data? Itu kan sudah jadi data KPU, silakan saja dipakai," kata Suaidi.

Mantan Kepala Staf Umum TNI ini menyatakan mendukung langkah KPU yang membuka data riwayat hidup para caleg. Ia juga mengaku tak khawatir jika data itu dibuka maka akan berpeluang dijadikan kampanye hitam di internal partainya.

"Kalau ada yang tidak mau, enggak usah jadi pejabat negara. Kami tidak ada kekhawatiran apa pun akan ada saingan di internal karena prosedurnya sudah benar semuanya. Sejauh ini kami juga belum menerima ada komplain dari internal," kata Suaidi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, KPU menyatakan, dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya dua partai yang menyatakan data riwayat hidup semua caleg boleh dibuka ke publik. Dua partai itu yakni PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, partai-partai lainnya menolak jika daftar riwayat hidupnya dipublikasikan. Dari 5.650 nama dalam daftar calon sementara (DCS) untuk Pemilu 2014, terdapat sekitar 140 orang yang enggan jika data riwayat hidupnya dipublikasikan. Namun, KPU masih belum membuka dari partai mana saja 140 caleg itu.

Hadar menjelaskan, KPU tidak punya kewenangan untuk menindak caleg yang enggan dipublikasikan datanya. Menurut dia, tidak ada pengaturan soal sanksi untuk hal ini di dalam Peraturan KPU ataupun Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

    Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

    Nasional
    Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

    Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

    Nasional
    Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

    Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

    Nasional
    38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

    38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

    Nasional
    PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

    PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

    Nasional
    Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

    Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

    Nasional
    Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

    Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

    Nasional
    Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

    Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

    Nasional
    Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

    Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

    Nasional
    Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

    Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

    Nasional
    UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

    Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

    Nasional
    Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

    Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

    Nasional
    Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

    Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

    Nasional
    Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

    Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.