Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/06/2013, 10:43 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi optimistis pembagian Kartu Penjamin Sosial (KPS) akan berjalan lancar. Ia menjamin pada 1 Juli 2013 semua kartu telah sampai ke penerima dan bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari naiknya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Setiap hari terus bertambah (distribusi kartu) dan tuntas 1 Juli," kata Gamawan sesaat sebelum menghadiri rapat kerja dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Ia menjelaskan, teknis dan strategi pembagian kartu diatur oleh PT Pos Indonesia setelah melakukan verifikasi data di lapangan dan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan pemerintah.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
Gamawan mengakui, ada calon penerima yang datanya berubah dan jumlahnya masih bergerak dan ada pula perubahan data calon penerima karena pindah alamat atau meninggal dunia. Slot calon penerima yang kosong akan diberikan untuk calon penerima yang baru.

Pembagian kartu pada penerima baru ini, kata Gamawan, memakan waktu sekitar satu bulan.

"Tidak bisa diselewengkan, kami beri sesuai data dan didampingi lurah setempat," ujarnya.

Pada akhir pekan lalu, pemerintah mengklaim telah mendistribusikan tujuh juta KPS melalui PT Pos Indonesia. KPS akan menyentuh seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan, yakni sebanyak 15,5 juta.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah menjelaskan, kartu tersebut nantinya akan berguna untuk menebus BLSM sebagai kompensasi naiknya BBM bersubsidi.

Firman menuturkan, saat itu, ada 2.067 KPS yang dikembalikan karena calon penerima meninggal dunia dan berpindah alamat. Menurutnya, pendistribusian KPS didasari data yang akurat dan mekanisme verifikasi data oleh petugas di lapangan. Selain itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah Wakil Presiden juga memiliki data yang terus diperbarui dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan pemberiannya tepat sasaran.

Data tersebut juga digunakan untuk pembagian beras miskin. Pembagian KPS juga dijamin tak akan mundur karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PT Pos Indonesia bekerja 24 jam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Nasional
Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasional
Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

Nasional
Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.