KPK Mencari Buku Besar di Gedung BI

Kompas.com - 26/06/2013, 09:41 WIB
Penyidik KPK membawa sejumlah barang dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (26/6/2013), terkait kasus Bank Century. KOMPAS/HERU SRI KUMOROPenyidik KPK membawa sejumlah barang dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (26/6/2013), terkait kasus Bank Century.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS
— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di gedung Bank Indonesia selama delapan jam sejak pukul 10.00 sampai dengan 18.00, Selasa (25/6/2013). Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian dana talangan ke Bank Century dengan tersangka mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya. KPK mencari buku besar BI yang berisi catatan transaksi aliran dana terkait pemberian dana talangan ke Bank Century.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengungkapkan, pencarian buku besar atau log book berisi catatan transaksi dan aliran dana terkait pemberian dana talangan Bank Century sebenarnya sudah dilakukan KPK sejak lama. Penggeledahan kemarin, lanjut Adnan, salah satunya dalam rangka mencari buku besar BI tersebut.

"Ada buku besar BI yang sedang dicari. Informasinya itu berisi catatan-catatan aliran dana terkait pemberian dana talangan ke Bank Century. Ke mana saja aliran dana tersebut," kata Pandu di sela pertemuan Senior Official Meeting Asia Pacific Economic Cooperation (SOM APEC) Anti-Corruption and Transparency Working Group di Medan.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, penggeledahan dilakukan di gedung BI karena KPK menduga ada sejumlah jejak-jejak tersangka dalam kasus pemberian dana talangan ke Bank Century. "Kami menduga tempat-tempat yang digeledah tersebut ada jejak-jejak tersangka," kata Johan.

Johan mengakui, penyidik KPK tak mudah mencari alat bukti yang bisa menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Menurut dia, jika ada pernyataan yang menyebut kasus Century bisa diselesaikan dalam waktu satu-dua hari, hal itu pasti sifatnya politis.

"Yang mengatakan begitu dari sisi politis, bisa menyimpulkan kasus Century dalam satu atau dua hari. Tapi, ini kan domain hukum. Tak semudah itu. Yang dilakukan KPK kan domainnya hukum," katanya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi Ahmad Johansyah yang dikonfirmasi, Selasa siang, membenarkan penggeledahan itu. Ruang yang digeledah itu antara lain terkait dengan bidang Pengelolaan Moneter dan bidang Perbankan. "Benar, ada beberapa ruang satuan kerja di Gedung Bank Indonesia yang digeledah," kata Difi.

Difi mengakui, pihak KPK menyampaikan surat lengkap untuk penggeledahan itu, termasuk menunjukkan surat perintah penyidikan perihal kasus korupsi terkait Bank Century dengan tersangka Budi Mulya.

Menurut Difi, tindakan KPK itu untuk mencari keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan Bank Century. BI mendukung langkah hukum yang dilakukan KPK tersebut, bahkan siap bekerja sama.

Meski demikian, BI juga menugaskan pegawai dari Direktorat Hukum BI untuk mendampingi setiap satuan kerja yang ruangannya digeledah KPK.

Menurut Adnan, catatan dalam buku besar tersebut diharapkan bisa mengonfirmasi sejumlah kejanggalan dalam pemberian dana talangan ke Bank Century. Penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi pemberian dana talangan Bank Century saat ini terfokus pada pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Adnan mengatakan, buku besar yang dicari KPK tersebut sangat mungkin berisi catatan-catatan aliran dana yang dapat dijadikan bukti bahwa terjadi penyelewengan dalam pemberian FPJP maupun penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. "Aliran-aliran dana yang kami curigai tak sesuai dengan ketentuan pemberian FPJP atau penetapan bank gagal berdampak sistemik," katanya.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebenarnya, banyak perkembangan menarik yang diperoleh KPK pada penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian dana talangan ke Bank Century. Salah satunya adalah pemeriksaan terhadap Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan Raden Pardede beberapa waktu lalu. Raden sempat memberikan keterangan berbeda-beda terkait kebijakan pemberian dana talangan ke Bank Century. (BIL/IDR)

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

    Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

    Nasional
    Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

    Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

    Nasional
    Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

    Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

    Nasional
    Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

    Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

    Nasional
    Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

    Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

    Nasional
    Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

    Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

    Nasional
    Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

    Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

    Nasional
    Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

    Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

    [POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

    Nasional
    Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

    Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

    Nasional
    #ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

    #ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

    Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

    Nasional
    Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

    Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

    Nasional
    Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

    Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

    Nasional
    Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

    Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X