KPK Geledah BI Selama Lebih dari 20 Jam

Kompas.com - 26/06/2013, 08:47 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto LUCKY PRANSISKAWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Penggeledahan di kantor Bank Indonesia terkait penyidikan kasus dugaan korupsipemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century berlangsung selama 20 jam lebih. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, penggeledahan yang dilakukan mulai pukul 09.00 WIB, Selasa (25/6/2013), baru selesai sekitar pukul 05.30 WIB, Rabu (26/6/2013) subuh.

"Penggeledahan dilakukan lebih dari 20 jam. Setelah briefing, Selasa jam 07.30 di C-1 (Gedung KPK), tim berangkat dan mulai bekerja di BI jam 09.00 pagi dan baru saja selesai pada hari ini Rabu dini hari sekitar jam 05.30," kata Bambang melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com.

Kompas.com/Robertus Belarminus Awak media menanti di depan Gedung Bank Indonesia. Tim KPK tengah melakukan penggeledahan terkait kasus Century. Selasa (25/6/2013).

Dia juga mengatakan, hasil penggeledahan dari kantor BI tersebut sangat berguna bagi kualitas penyidikan KPK sehingga kasus Century dapat diungkap secara lebih utuh. Selaku pimpinan KPK, Bambang menyampaikan apresiasinya kepada satuan tugas penyidikan Bank Century dan seluruh tim yang melakukan penggeledahan di kantor BI.

"Pimpinan KPK juga memberikan penghargaan atas kerja sama Gubernur BI dan jajaran BI atas kerja samanya yang baik dalam proses penggeledahan KPK," ujarnya.

Seperti diketahui, KPK menggeledah empat direktorat di kantor BI sejak Selasa (25/6/2013) pagi. Penggeledahan berlangsung tertutup dan kondusif. Ada 45 lebih personel yang diturunkan KPK untuk menggeledah kantor BI. Tim KPK yang datang melakukan penggeledahan mencari dokumen untuk melengkapi pemeriksaan KPK dalam kasus Bank Century. Kedatangan tim KPK pun dilengkapi dengan surat perintah penyidikan (sprindik).

Penggeledahan ini merupakan penggeledahan pertama terkait kasus Century. Dalam kasus dugaan korupsi bail out Bank Century, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka atas dugaan menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Saat menjabat sebagai Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Budi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP untuk Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Terkait penyidikan kasus ini, sejumlah saksi telah diperiksa, di antaranya mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rudjito, mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Raden Pardede, Direktur Bidang Stabilitas Sistem Keuangan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Direktur Eksekutif Direktorat Pengawasan Bank 1 BI Adie soesetyantoro, dan Direktur Eksekutif Direktorat Pengawasan Bank 3 BI Heru Kristiana.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

    KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

    Nasional
    Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

    Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

    Nasional
    Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

    Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

    Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

    Nasional
    Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

    Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

    Nasional
    Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

    Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

    Nasional
    Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

    Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

    Nasional
    Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

    Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

    Nasional
    Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

    Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

    Nasional
    Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

    Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

    Nasional
    Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

    Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

    Nasional
    Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

    Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

    Nasional
    Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

    Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

    Nasional
    Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

    Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

    Nasional
    Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

    Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X