Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/06/2013, 06:27 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com – Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai tak lebih sebagai drama politik jelang Pemilu 2014. BLSM pun dinilai tak beda dengan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pemilu 2009.

“Kenaikan BBM dan pemberian BLSM itu menjadi drama politik, seolah-seolah menjadi suatu pembenar untuk menunjukkan iklan politik bahwa rakyat memang perlu BLSM,” kata Wakil Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristianto, usai menjadi pembicara dialog kebangsaan ‘Mewujudkan Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas, dan Bermartabat’ yang diselenggarakan Bawaslu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (25/6/2013).

Hasto mengungkapkan, sebelum pelaksanaan Pemilu 2009 lalu, pemerintah juga menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2008. Ketika itu, pemerintah pun mengucurkan BLT sebagai kompensasi. “Pada bulan juni 2008-februari 2009 diberikanlah dana BLT yang jumlahnya begitu besar, di situ motif politiknya begitu besar daripada kompensasi kepada rakyat akibat kenaikan BBM,” tegasnya.

Menurut Hasto, kenaikan harga BBM juga lebih disebabkan karena tata kelola kebijakan keuangan pemerintah yang berantakan, bukan karena imbas kenaikan harga minyak dunia. Kalaupun harga BBM harus naik dan masyarakat perlu kompensasi, tambah dia, bentuk yang tepat bukan BLSM melainkan pembukaan lapangan kerja baru.

BLSM, tegas Hasto, secara tidak langsung mendidik masyarakat untuk menjadi pribadi malas. Terlebih, BLSM yang diberikan pemerintah sifatnya hanya sementara. “Konteksnya, menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, bukan untuk mengkompensasikan penderitaan rakyat yang sifatnya hanya sementara,” papar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Nasional
Gerindra Minta Jangan Ada 'Privilege' untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Gerindra Minta Jangan Ada "Privilege" untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Masih Dalami Dugaan Keterlibatan BPOM

Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Masih Dalami Dugaan Keterlibatan BPOM

Nasional
PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk 'Kepentingan Politik', PKB Buka Suara

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk "Kepentingan Politik", PKB Buka Suara

Nasional
Polri Targetkan Seluruh Polda Punya CCTV dengan Teknologi Face Recognition untuk Deteksi Buronan

Polri Targetkan Seluruh Polda Punya CCTV dengan Teknologi Face Recognition untuk Deteksi Buronan

Nasional
Singgung “Duri dalam Rumah Tangga”, Kuat Ma’ruf Bantah Tahu Perselingkuhan Putri-Yosua

Singgung “Duri dalam Rumah Tangga”, Kuat Ma’ruf Bantah Tahu Perselingkuhan Putri-Yosua

Nasional
MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

Nasional
Kuat Ma’ruf Bakal Divonis atas Kasus Pembunuhan Brigadir J pada 14 Februari

Kuat Ma’ruf Bakal Divonis atas Kasus Pembunuhan Brigadir J pada 14 Februari

Nasional
Pengacara Kuat Ma'ruf Tuding Dalil Replik Jaksa Hanya Asumsi dan Tak Berdasar

Pengacara Kuat Ma'ruf Tuding Dalil Replik Jaksa Hanya Asumsi dan Tak Berdasar

Nasional
Anies Dapat Tiket Capres, PKB Ucapkan Selamat

Anies Dapat Tiket Capres, PKB Ucapkan Selamat

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Gelar 'Jumat Curhat' Tampung Aspirasi Masyarakat

Kapolri Minta Jajarannya Gelar "Jumat Curhat" Tampung Aspirasi Masyarakat

Nasional
Kuat Ma'ruf Dituduh Jaksa Tahu Perselingkuhan Putri dan Brigadir J, Pengacara Sebut itu Imajinasi

Kuat Ma'ruf Dituduh Jaksa Tahu Perselingkuhan Putri dan Brigadir J, Pengacara Sebut itu Imajinasi

Nasional
PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

Nasional
Minta Duplik Diterima, Penasihat Hukum Kuat Ma'ruf Memohon Hakim Tolak Replik Jaksa

Minta Duplik Diterima, Penasihat Hukum Kuat Ma'ruf Memohon Hakim Tolak Replik Jaksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.