Kompas.com - 26/06/2013, 06:27 WIB
Warga Denpasar Selatan mendatangi Kantor Pos Renon, Sabtu (22/6/2013) untuk mencairkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Muhammad HasanudinWarga Denpasar Selatan mendatangi Kantor Pos Renon, Sabtu (22/6/2013) untuk mencairkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com – Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai tak lebih sebagai drama politik jelang Pemilu 2014. BLSM pun dinilai tak beda dengan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pemilu 2009.

“Kenaikan BBM dan pemberian BLSM itu menjadi drama politik, seolah-seolah menjadi suatu pembenar untuk menunjukkan iklan politik bahwa rakyat memang perlu BLSM,” kata Wakil Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristianto, usai menjadi pembicara dialog kebangsaan ‘Mewujudkan Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas, dan Bermartabat’ yang diselenggarakan Bawaslu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (25/6/2013).

Hasto mengungkapkan, sebelum pelaksanaan Pemilu 2009 lalu, pemerintah juga menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2008. Ketika itu, pemerintah pun mengucurkan BLT sebagai kompensasi. “Pada bulan juni 2008-februari 2009 diberikanlah dana BLT yang jumlahnya begitu besar, di situ motif politiknya begitu besar daripada kompensasi kepada rakyat akibat kenaikan BBM,” tegasnya.

Menurut Hasto, kenaikan harga BBM juga lebih disebabkan karena tata kelola kebijakan keuangan pemerintah yang berantakan, bukan karena imbas kenaikan harga minyak dunia. Kalaupun harga BBM harus naik dan masyarakat perlu kompensasi, tambah dia, bentuk yang tepat bukan BLSM melainkan pembukaan lapangan kerja baru.

BLSM, tegas Hasto, secara tidak langsung mendidik masyarakat untuk menjadi pribadi malas. Terlebih, BLSM yang diberikan pemerintah sifatnya hanya sementara. “Konteksnya, menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, bukan untuk mengkompensasikan penderitaan rakyat yang sifatnya hanya sementara,” papar dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

    Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

    Nasional
    Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

    Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

    Nasional
    Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

    Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

    Nasional
    Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

    Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

    Nasional
    Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

    Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

    Nasional
    Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

    Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

    Nasional
    Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

    Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

    Nasional
    Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

    Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

    Nasional
    Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

    Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

    Nasional
    UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

    UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

    Nasional
    KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

    KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

    Nasional
    Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

    Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

    Nasional
    UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

    UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

    Nasional
    'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

    "Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

    Nasional
    DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.