Kompas.com - 25/06/2013, 19:42 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa Kompas.com/SABRINA ASRILSekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Timwas Bank Century dari Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustapa, mendukung langkah KPK yang menggeledah kantor Bank Indonesia (BI), Selasa (25/6/2013), terkait penanganan perkara kasus Century. Menurut Saan, kasus Century ini sudah menghabiskan energi DPR karena tidak juga tuntas.

“Saya berharap kasus ini segera tuntas karena DPR sudah banyak mengeluarkan energi untuk kasus Century. Sudah habis energi kita untuk kasus satu ini,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Saan melanjutkan, langkah KPK yang menggeledah kantor BI harus tetap dihormati. Saan yakin KPK bisa mendapatkan barang bukti yang bisa membawa penanangan kasus Century lebih maju. Partai Demokrat, kata Saan, tetap mendorong kasus ini semakin cepat terungkap ke publik.

“Kami sendiri tidak khawatir jika ternyata KPK bisa mendapatkan tersangka lain. Kami yakin KPK bisa bersikap objektif dan profesional,” imbuh anggota Komisi III DPR ini.

Seperti diberitakan, penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung BI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013) siang ini. Penggeledahan difokuskan pada ruang Pengawasan Bank, Perizinan Bank, Pengelolaan Moneter, Pengawasan Moneter, dan juga Humas.

Di dalam kasus dugaan korupsi bail out Bank Century, KPK telah menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka atas dugaan menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara. Saat menjabat sebagai Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Budi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP untuk Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Terkait penyidikan kasus ini, sejumlah saksi telah diperiksa, di antaranya mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rudjito, mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, dan mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Raden Pardede.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK juga telah memeriksa Direktur Bidang Stabilitas Sistem Keuangan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Direktur Eksekutif Direktorat Pengawasan Bank 1 BI Adie soesetyantoro, dan Direktur Eksekutif Direktorat Pengawasan Bank 3 BI Heru Kris.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

    Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

    Nasional
    UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

    UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

    UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

    Nasional
    Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

    Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

    Nasional
    Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

    Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

    UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

    Nasional
    Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

    Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

    UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

    Nasional
    Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

    Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

    Nasional
    Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

    Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

    Nasional
    Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

    Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

    Nasional
    Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

    Kesadaran Prokes di Pangandaran Rendah, Satgas Covid-19 Bagikan 200.000 Masker Gratis

    Nasional
    Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

    Menteri Agama: Pemda Tak Perlu Ragu Alokasikan Anggaran untuk Pesantren

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.