Kompas.com - 25/06/2013, 18:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo seusai melayat mendiang Taufik Kiemas, di Jalan Teuku Umar 27, Jakarta Pusat, Minggu (9/6/2013). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo seusai melayat mendiang Taufik Kiemas, di Jalan Teuku Umar 27, Jakarta Pusat, Minggu (9/6/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif bagi pengusaha angkutan kota di DKI  Jakarta. Hal itu merupakan kompensasi atas naiknya tarif angkutan kota akibat naiknya harga bahan bakar minyak.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, insentif yang akan diberikan kepada pengusaha angkutan kota itu adalah pembebasan retribusi. "Retribusi terminal, retribusi trayek, retribusi uji KIR, kita minta hapus," ujar Jokowi di gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013).

Orang nomor satu di DKI Jakarta itu mengungkapkan, insentif pembebasan retribusi itu dilaksanakan agar pengusaha angkutan kota DKI tidak memiliki beban operasional yang terlalu tinggi. Sebab, jika operasional tinggi, rakyat yang jadi korbannya karena tarif angkot bisa dinaikkan secara sepihak.

"Usulan insentif dan tarif yang baru ini akan kita serahkan ke DPRD DKI Jakarta dulu, dibahas di sana. Jadi nanti tanya saja ke sana," kata Jokowi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono memperkirakan Pemprov DKI telah mengirimkan usulan itu pada sore tadi. Jumat depan, DPRD DKI akan mengembalikannya ke Gubernur untuk diumumkan. Ia pun berharap pengumuman bisa lebih cepat dari perkiraan.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif baru angkutan kota sebagai penyesuaian atas kenaikan harga bahan bakar minyak. Berdasarkan perbandingan kalkulasi di antara Dinas Perhubungan DKI, Organda, dan DTKJ, diusulkan tarif bagi bus kecil yakni Rp 3.000, bus sedang Rp 3.000, bus besar Rp 3.000 dan bus transjakarta menjadi Rp 5.000.

Gubenur  DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, kenaikan tarif tersebut hanya berlaku bagi kelas ekonomi saja. Sementara itu, bagi angkutan dengan kelas non-ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

    Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

    Nasional
    KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

    KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

    Nasional
    Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

    Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

    Nasional
    Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

    Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

    Nasional
    Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

    Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

    Nasional
    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

    Nasional
    Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Nasional
    Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

    Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

    Nasional
    KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

    KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

    Nasional
    3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

    3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

    Nasional
    Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

    Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

    Nasional
    Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

    Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

    Nasional
    Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

    Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

    Nasional
    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Nasional
    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.