Kompas.com - 25/06/2013, 18:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo seusai melayat mendiang Taufik Kiemas, di Jalan Teuku Umar 27, Jakarta Pusat, Minggu (9/6/2013). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo seusai melayat mendiang Taufik Kiemas, di Jalan Teuku Umar 27, Jakarta Pusat, Minggu (9/6/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif bagi pengusaha angkutan kota di DKI  Jakarta. Hal itu merupakan kompensasi atas naiknya tarif angkutan kota akibat naiknya harga bahan bakar minyak.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, insentif yang akan diberikan kepada pengusaha angkutan kota itu adalah pembebasan retribusi. "Retribusi terminal, retribusi trayek, retribusi uji KIR, kita minta hapus," ujar Jokowi di gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013).

Orang nomor satu di DKI Jakarta itu mengungkapkan, insentif pembebasan retribusi itu dilaksanakan agar pengusaha angkutan kota DKI tidak memiliki beban operasional yang terlalu tinggi. Sebab, jika operasional tinggi, rakyat yang jadi korbannya karena tarif angkot bisa dinaikkan secara sepihak.

"Usulan insentif dan tarif yang baru ini akan kita serahkan ke DPRD DKI Jakarta dulu, dibahas di sana. Jadi nanti tanya saja ke sana," kata Jokowi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono memperkirakan Pemprov DKI telah mengirimkan usulan itu pada sore tadi. Jumat depan, DPRD DKI akan mengembalikannya ke Gubernur untuk diumumkan. Ia pun berharap pengumuman bisa lebih cepat dari perkiraan.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif baru angkutan kota sebagai penyesuaian atas kenaikan harga bahan bakar minyak. Berdasarkan perbandingan kalkulasi di antara Dinas Perhubungan DKI, Organda, dan DTKJ, diusulkan tarif bagi bus kecil yakni Rp 3.000, bus sedang Rp 3.000, bus besar Rp 3.000 dan bus transjakarta menjadi Rp 5.000.

Gubenur  DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, kenaikan tarif tersebut hanya berlaku bagi kelas ekonomi saja. Sementara itu, bagi angkutan dengan kelas non-ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

    Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

    Nasional
    Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

    Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

    Nasional
    Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

    Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

    Nasional
    Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

    Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

    Nasional
    Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

    Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

    Nasional
    Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

    Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

    Nasional
    Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

    Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

    Nasional
    Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

    Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

    Nasional
    Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

    Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

    Nasional
    Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

    Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

    Nasional
    Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

    Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

    Nasional
    Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

    Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

    Nasional
    Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

    Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

    Nasional
    58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

    58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

    Nasional
    Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

    Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.