Kompas.com - 25/06/2013, 18:16 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura terkait ekspor asap dari kebakaran hutan di Riau. Menurutnya, peristiwa itu terjadi akibat ulah perorangan atau perusahaan.

"Negara tidak perlu ambil alih apa yang dilakukan perorangan atau perusahaan. Sangat kecil integritas itu karena mereka (pelaku) kriminal," kata Hasanuddin, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini menegaskan, pelaku pembakaran berasal dari kelompok perusahaan di lokasi yang disinyalir milik warga negara Malaysia dan Singapura. Dirinya juga mengaku setuju dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang menyatakan tak perlu minta maaf kepada kedua negara itu.

Baginya, pernyataan maaf Presiden tidak tepat. Kalaupun harus meminta maaf, Presiden juga harus meminta maaf kepada masyarakat yang terkena dampak asap tersebut. "Kenapa kita minta maaf? Lebay. Sekarang kan yang kena dampaknya bukan hanya Singapura dan Malaysia, kita juga kena," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

    Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

    Nasional
    Puan Dinilai Punya 'CV' Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

    Puan Dinilai Punya "CV" Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

    Nasional
    Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

    Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

    Nasional
    Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

    Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

    Nasional
    Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

    Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

    Nasional
    Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

    Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

    Nasional
    Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

    Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

    Nasional
    Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

    Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

    Nasional
    Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

    Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

    Nasional
    Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

    Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

    Nasional
    Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

    Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

    Nasional
    Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

    Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

    Nasional
    Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

    Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

    Nasional
    Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

    Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

    Nasional
    Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

    Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.