Kompas.com - 25/06/2013, 16:40 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda pengesahan RUU Ormas hingga pekan depan untuk kembali berdialog dengan ormas-ormas yang sempat menentang. Meski akan dibuka kembali dialog, substansi RUU ini diperkirakan tidak akan berubah.

"Supaya tidak bertele-tele, paling lambat minggu depan tanggal 2 Juli, kita harus ambil keputusan dalam RUU Ormas. Ini tanggung jawab seluruh pimpinan fraksi sehingga tidak akan ada argumentasi lagi nanti dan langsung disahkan," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Selasa (25/6/2013).

Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain juga menegaskan, pada rapat paripurna pekan depan, draf yang akan disahkan tetap sama secara substansi. Perubahan, katanya, hanya dilakukan untuk permasalahan redaksional. Hal ini dilakukan karena dalam forum lobi pimpinan fraksi, seluruh fraksi sepakat dengan isi Pasal RUU Ormas itu.

"Semua fraksi sepakat bahwa RUU Ormas ini diperlukan. Selain itu, substansinya juga tidak dipermasalahkan," ucap Malik.

Protes sejumlah anggota fraksi dalam rapat paripurna, kata Malik, juga tidak akan mengubah isi RUU Ormas. Pasalnya, sebagian besar anggota fraksi yang protes akan pasal-pasal RUU ini tidak mengikuti pembahasan sejak awal sehingga setiap fraksi diminta untuk menyosialisasikan kembali serta menjelaskan pasal per pasal kepada para anggotanya sehingga memiliki pemaknaan yang sama.

Malik menyebutkan, pimpinan DPR dalam waktu dekat akan mengundang ormas-ormas baik yang menentang maupun yang mendukung RUU Ormas. "Kami ingin dialog untuk menjelaskan substansi. Penundaan tak berkaitan dengan substansi, kami hanya perlu waktu klarifikasi, sosialisasi dengan seluruh stakeholder semoga ada titik temu," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Selain itu, Pansus RUU Ormas juga akan mengklarifikasi lagi terkait keberadaan Forkominda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di tingkat kabupaten yang disebut tidak ada. Forkominda, di dalam RUU Ormas, disebut bisa menentukan penghentian kegiatan sebuah ormas.

"Kalau ternyata Forkominda tidak ada, nanti solusinya adalah dengan menggantinya dengan surat rekomendasi DPRD kabupaten untuk menghentikan kegiatan ormas," imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Besok, Prabowo-Cak Imin Berangkat Bareng ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa

    Besok, Prabowo-Cak Imin Berangkat Bareng ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa

    Nasional
    Pengamat Sebut Jokowi 'Ada Hati' dengan Prabowo sebagai Capres 2024

    Pengamat Sebut Jokowi 'Ada Hati' dengan Prabowo sebagai Capres 2024

    Nasional
    Pengamat: Sangat Masuk Akal jika Jokowi Dekat dan Dukung Prabowo

    Pengamat: Sangat Masuk Akal jika Jokowi Dekat dan Dukung Prabowo

    Nasional
    Kontroversi Hendra Kurniawan, Jenderal yang Diduga Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

    Kontroversi Hendra Kurniawan, Jenderal yang Diduga Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

    Nasional
    LPSK Akan Temui Bharada E di Tahanan

    LPSK Akan Temui Bharada E di Tahanan

    Nasional
    Pengacara Ungkap Bharada E Diperintah Atasan untuk Tembak Brigadir J

    Pengacara Ungkap Bharada E Diperintah Atasan untuk Tembak Brigadir J

    Nasional
    Istri Ferdy Sambo ke Mako Brimob: Saya Percaya dan Mencintai Suami Saya

    Istri Ferdy Sambo ke Mako Brimob: Saya Percaya dan Mencintai Suami Saya

    Nasional
    Partai Republiku Indonesia, Hanura, PKB, dan Gerindra Daftar Jadi Peserta Pemilu Besok

    Partai Republiku Indonesia, Hanura, PKB, dan Gerindra Daftar Jadi Peserta Pemilu Besok

    Nasional
    Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Gelora Dinyatakan Lengkap

    Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Gelora Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Polri Tahan Sopir dan Ajudan Istri Irjen Ferdy Sambo

    Polri Tahan Sopir dan Ajudan Istri Irjen Ferdy Sambo

    Nasional
    Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

    Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

    Nasional
    Pengacara: Bharada E Sudah Lebih Lega, Keterangannya Dicatat dalam BAP

    Pengacara: Bharada E Sudah Lebih Lega, Keterangannya Dicatat dalam BAP

    Nasional
    KPU Bentuk 8 Tim untuk Proses Pendaftaran Pemilu, 6 di Antaranya Urus Verifikasi

    KPU Bentuk 8 Tim untuk Proses Pendaftaran Pemilu, 6 di Antaranya Urus Verifikasi

    Nasional
    Striving for Equality, Nilai Kesetaraan ASEAN Para Games 2022 Sejalan dengan Sustainable Pathway MIND ID

    Striving for Equality, Nilai Kesetaraan ASEAN Para Games 2022 Sejalan dengan Sustainable Pathway MIND ID

    Nasional
    Bharada E Sebut Sejumlah Nama yang Terlibat di Kasus Brigadir J dalam BAP-nya

    Bharada E Sebut Sejumlah Nama yang Terlibat di Kasus Brigadir J dalam BAP-nya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.