Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengesahan RUU Ormas Ditunda hingga Pekan Depan

Kompas.com - 25/06/2013, 14:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) batal disahkan hari ini, Selasa (25/6/2013). Kontroversi terhadap RUU ini membuat pimpinan fraksi, melalui lobi, bersepakat untuk membahas kembali pengesahan RUU ini hingga pekan depan.

"Pimpinan fraksi sudah sepakat agar pengesahan RUU Ormas ini ditunda pekan depan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, Selasa (25/6/2013).

Saan menuturkan, dalam lobi tersebut, sebanyak lima fraksi mendukung agar RUU Ormas disahkan pada rapat paripurna hari ini. Kelima fraksi itu ialah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura, meminta agar pengesahan ditunda meski tidak mendebatkan lagi soal substansi pasal dalam RUU Ormas ini. Adapun Fraksi PPP dan Fraksi PAN masih menolak keberadaan RUU Ormas itu.

"Akhirnya kami sepakat untuk ditunda. Dalam waktu sepekan ini, DPR akan bertemu lagi dengan ormas-ormas penentang, seperti Muhammadiyah," ucap Saan.

Sebelumnya, DPR merencanakan pengesahan RUU Ormas pada rapat paripurna kali ini. Namun, setelah Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain menyampaikan laporannya, hampir seluruh fraksi melakukan interupsi. Beberapa di antaranya bahkan mempertanyakan kembali pasal-pasal dalam RUU ini yang dianggap multitafsir.

Sikap fraksi-fraksi ini berbeda dengan rapat Pansus RUU Ormas terakhir saat delapan fraksi sepakat agar RUU ini disahkan dan hanya Fraksi PAN yang masih menolak. Proses jalannya sidang paripurna kali ini juga diiringi dengan aksi unjuk rasa unsur ormas dan LSM di luar kompleks Parlemen.

Para aktivis LSM menuding RUU Ormas akan mengembalikan otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru di mana kebebasan berserikat dan berkumpul sangat dibatasi. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bahkan menuding RUU ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

    Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

    Nasional
    Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

    Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

    Nasional
    Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

    Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

    Nasional
    Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

    Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

    Nasional
    AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

    AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

    Nasional
    Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

    Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

    Nasional
    Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

    Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

    Nasional
    PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

    PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

    Nasional
    Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

    Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

    Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

    Nasional
    Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

    Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

    Nasional
    Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

    Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

    Nasional
    Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

    Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

    Nasional
    Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

    Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

    Nasional
    Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com