Kompas.com - 25/06/2013, 14:24 WIB
Para mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang organisasi masyarakat (RUU Ormas), Jumat (5/4/2013). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOPara mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang organisasi masyarakat (RUU Ormas), Jumat (5/4/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) batal disahkan hari ini, Selasa (25/6/2013). Kontroversi terhadap RUU ini membuat pimpinan fraksi, melalui lobi, bersepakat untuk membahas kembali pengesahan RUU ini hingga pekan depan.

"Pimpinan fraksi sudah sepakat agar pengesahan RUU Ormas ini ditunda pekan depan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, Selasa (25/6/2013).

Saan menuturkan, dalam lobi tersebut, sebanyak lima fraksi mendukung agar RUU Ormas disahkan pada rapat paripurna hari ini. Kelima fraksi itu ialah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura, meminta agar pengesahan ditunda meski tidak mendebatkan lagi soal substansi pasal dalam RUU Ormas ini. Adapun Fraksi PPP dan Fraksi PAN masih menolak keberadaan RUU Ormas itu.

"Akhirnya kami sepakat untuk ditunda. Dalam waktu sepekan ini, DPR akan bertemu lagi dengan ormas-ormas penentang, seperti Muhammadiyah," ucap Saan.

Sebelumnya, DPR merencanakan pengesahan RUU Ormas pada rapat paripurna kali ini. Namun, setelah Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain menyampaikan laporannya, hampir seluruh fraksi melakukan interupsi. Beberapa di antaranya bahkan mempertanyakan kembali pasal-pasal dalam RUU ini yang dianggap multitafsir.

Sikap fraksi-fraksi ini berbeda dengan rapat Pansus RUU Ormas terakhir saat delapan fraksi sepakat agar RUU ini disahkan dan hanya Fraksi PAN yang masih menolak. Proses jalannya sidang paripurna kali ini juga diiringi dengan aksi unjuk rasa unsur ormas dan LSM di luar kompleks Parlemen.

Para aktivis LSM menuding RUU Ormas akan mengembalikan otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru di mana kebebasan berserikat dan berkumpul sangat dibatasi. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bahkan menuding RUU ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

    Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

    Nasional
    ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

    ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

    Nasional
    BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

    BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

    UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

    UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

    UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

    UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

    Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

    UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

    Nasional
    Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

    Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

    Nasional
    Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

    Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

    Nasional
    Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

    Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X