Kompas.com - 25/06/2013, 14:24 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) batal disahkan hari ini, Selasa (25/6/2013). Kontroversi terhadap RUU ini membuat pimpinan fraksi, melalui lobi, bersepakat untuk membahas kembali pengesahan RUU ini hingga pekan depan.

"Pimpinan fraksi sudah sepakat agar pengesahan RUU Ormas ini ditunda pekan depan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, Selasa (25/6/2013).

Saan menuturkan, dalam lobi tersebut, sebanyak lima fraksi mendukung agar RUU Ormas disahkan pada rapat paripurna hari ini. Kelima fraksi itu ialah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura, meminta agar pengesahan ditunda meski tidak mendebatkan lagi soal substansi pasal dalam RUU Ormas ini. Adapun Fraksi PPP dan Fraksi PAN masih menolak keberadaan RUU Ormas itu.

"Akhirnya kami sepakat untuk ditunda. Dalam waktu sepekan ini, DPR akan bertemu lagi dengan ormas-ormas penentang, seperti Muhammadiyah," ucap Saan.

Sebelumnya, DPR merencanakan pengesahan RUU Ormas pada rapat paripurna kali ini. Namun, setelah Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain menyampaikan laporannya, hampir seluruh fraksi melakukan interupsi. Beberapa di antaranya bahkan mempertanyakan kembali pasal-pasal dalam RUU ini yang dianggap multitafsir.

Sikap fraksi-fraksi ini berbeda dengan rapat Pansus RUU Ormas terakhir saat delapan fraksi sepakat agar RUU ini disahkan dan hanya Fraksi PAN yang masih menolak. Proses jalannya sidang paripurna kali ini juga diiringi dengan aksi unjuk rasa unsur ormas dan LSM di luar kompleks Parlemen.

Para aktivis LSM menuding RUU Ormas akan mengembalikan otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru di mana kebebasan berserikat dan berkumpul sangat dibatasi. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bahkan menuding RUU ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Beri Wejangan ke Ibu Hamil, Megawati: 'Please', Jangan Cengeng...

    Beri Wejangan ke Ibu Hamil, Megawati: "Please", Jangan Cengeng...

    Nasional
    Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

    Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

    Nasional
    Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

    Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

    Nasional
    Jokowi Panggil Kapolri hingga Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa ?

    Jokowi Panggil Kapolri hingga Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa ?

    Nasional
    Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa

    Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa

    Nasional
    Karangan Bunga 'Save Polri' Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

    Karangan Bunga "Save Polri" Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Bertambah Jadi Rp 107,3 Miliar

    Bareskrim Ungkap Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Bertambah Jadi Rp 107,3 Miliar

    Nasional
    Langkah Bharada E Ajukan 'Justice Collaborator' Dinilai Cerdas

    Langkah Bharada E Ajukan "Justice Collaborator" Dinilai Cerdas

    Nasional
    Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

    Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

    Nasional
    Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

    Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

    Nasional
    Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

    Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

    Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

    Nasional
    KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

    KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

    Nasional
    Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

    Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

    Nasional
    Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

    Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.