Pengesahan RUU Ormas Ditunda hingga Pekan Depan

Kompas.com - 25/06/2013, 14:24 WIB
Para mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang organisasi masyarakat (RUU Ormas), Jumat (5/4/2013). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOPara mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang organisasi masyarakat (RUU Ormas), Jumat (5/4/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) batal disahkan hari ini, Selasa (25/6/2013). Kontroversi terhadap RUU ini membuat pimpinan fraksi, melalui lobi, bersepakat untuk membahas kembali pengesahan RUU ini hingga pekan depan.

"Pimpinan fraksi sudah sepakat agar pengesahan RUU Ormas ini ditunda pekan depan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, Selasa (25/6/2013).

Saan menuturkan, dalam lobi tersebut, sebanyak lima fraksi mendukung agar RUU Ormas disahkan pada rapat paripurna hari ini. Kelima fraksi itu ialah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura, meminta agar pengesahan ditunda meski tidak mendebatkan lagi soal substansi pasal dalam RUU Ormas ini. Adapun Fraksi PPP dan Fraksi PAN masih menolak keberadaan RUU Ormas itu.

"Akhirnya kami sepakat untuk ditunda. Dalam waktu sepekan ini, DPR akan bertemu lagi dengan ormas-ormas penentang, seperti Muhammadiyah," ucap Saan.

Sebelumnya, DPR merencanakan pengesahan RUU Ormas pada rapat paripurna kali ini. Namun, setelah Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain menyampaikan laporannya, hampir seluruh fraksi melakukan interupsi. Beberapa di antaranya bahkan mempertanyakan kembali pasal-pasal dalam RUU ini yang dianggap multitafsir.

Sikap fraksi-fraksi ini berbeda dengan rapat Pansus RUU Ormas terakhir saat delapan fraksi sepakat agar RUU ini disahkan dan hanya Fraksi PAN yang masih menolak. Proses jalannya sidang paripurna kali ini juga diiringi dengan aksi unjuk rasa unsur ormas dan LSM di luar kompleks Parlemen.

Para aktivis LSM menuding RUU Ormas akan mengembalikan otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru di mana kebebasan berserikat dan berkumpul sangat dibatasi. Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bahkan menuding RUU ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

    Nasional
    Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

    Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

    Nasional
    Penggantian Istilah PDP, ODP dan OTG Disosialisasikan ke Seluruh Dinas Kesehatan

    Penggantian Istilah PDP, ODP dan OTG Disosialisasikan ke Seluruh Dinas Kesehatan

    Nasional
    UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    18 Lembaga akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

    18 Lembaga akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

    Nasional
    Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

    Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

    Nasional
    Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

    Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

    Nasional
    17 Juli, PDI-P Umumkan Paslon Pilkada 2020 Gelombang Kedua

    17 Juli, PDI-P Umumkan Paslon Pilkada 2020 Gelombang Kedua

    Nasional
    Jokowi: Kita Menghadapi Masalah Kesehatan dan Ekonomi yang Sangat Pelik

    Jokowi: Kita Menghadapi Masalah Kesehatan dan Ekonomi yang Sangat Pelik

    Nasional
    UPDATE 14 Juli: RSD Wisma Atlet Tangani 1.072 Pasien Positif Covid-19

    UPDATE 14 Juli: RSD Wisma Atlet Tangani 1.072 Pasien Positif Covid-19

    Nasional
    Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

    Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

    Nasional
    Pemerintah Akan Aktifkan Tim Pemburu Koruptor, Bagaimana Koordinasi dengan KPK?

    Pemerintah Akan Aktifkan Tim Pemburu Koruptor, Bagaimana Koordinasi dengan KPK?

    Nasional
    KBRI Antisipasi Kebijakan AS soal Larangan Tinggal Sejumlah Mahasiswa Asing

    KBRI Antisipasi Kebijakan AS soal Larangan Tinggal Sejumlah Mahasiswa Asing

    Nasional
    Menkes Terawan Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Covid-19, Ini Penjelasannya

    Menkes Terawan Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Covid-19, Ini Penjelasannya

    Nasional
    Menteri PPPA: RUU Perlindungan PRT Harus Segera Disahkan

    Menteri PPPA: RUU Perlindungan PRT Harus Segera Disahkan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X