Kompas.com - 25/06/2013, 14:16 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memandang suara penolakan dari sejumlah pihak pada Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) tidak mendasar. Dia menegaskan bahwa RUU tersebut telah tersusun baik dan layak untuk disahkan serta tidak akan membawa Indonesia kembali ke masa lalu.

"Kalau dikatakan mundur dibanding Orde Baru, menurut saya, itu tidak benar. Justru UU ini sangat memperhatikan HAM dan mekanisme hukum," kata Gamawan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Gamawan menegaskan, RUU Ormas sudah sangat mengakomodasi seluruh pendapat yang mengemuka. Terlebih lagi, pembahasan yang dilakukan dalam enam kali masa sidang terbilang lebih dari cukup untuk merumuskannya. Seluruh protes yang mencuat, kata Gamawan, telah didialogkan dan diakomodasi, misalnya soal pendaftaran, aturan untuk ormas asing dan lokal atau ormas partai politik, serta sumber pendanaan.

"Tidak ada diskriminasi. Dana ormas jelas, dana parpol jelas dari mana sumbernya," ujar Gamawan.

Untuk diketahui, pada hari ini, DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Ormas di sidang paripurna meski penolakan masih terus datang dari lembaga swadaya masyarakat dan ormas besar. Para penentang berpendapat RUU ini bisa mengembalikan zaman Orde Baru, sementara DPR berkeras bahwa seluruh kritik dan saran masyarakat sudah diakomodasi dalam draf terbaru RUU.

Penentang RUU ini antara lain adalah Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang mencakup LSM Imparsial, Setara Institute, Elsam, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh (KPSI), bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta PP Muhammadiyah.

Beberapa perdebatan mencakup definisi ormas dinilai terlalu luas. Pasal 1 RUU Ormas, yang mengatur tentang definisi, dianggap bisa tumpang tindih dengan Undang-Undang Yayasan yang sudah ada terlebih dahulu. Adapun isi Pasal 1 tersebut adalah sebagai berikut: "Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."

Selain itu, persoalan asas ormas juga sempat menimbulkan perdebatan sengit di Pansus RUU Ormas. Pasalnya, Fraksi PDI-Perjuangan tetap berkeinginan agar asas Ormas harus sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pendapat ini pun mendapat tentangan dari kelompok ormas yang menginginkan agar ciri khas partai beserta ideologinya tetap bisa dilindungi dalam RUU ini.

Akhirnya, perdebatan tentang asas pun berakhir setelah Pansus menyepakati bahwa asas ormas tetap dilindungi selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2). Ada pula syarat pendirian dan pendaftaran, sanksi, serta sumber pendanaan. RUU Ormas dinilai memiliki banyak pasal karet yang bakal menimbulkan persoalan di tataran implementasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

    LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

    Nasional
    Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

    Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

    Nasional
    TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

    TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

    Nasional
    Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

    Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

    Nasional
    Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

    Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

    Nasional
    Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

    Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

    Nasional
    KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

    KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

    Nasional
    Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

    Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

    Nasional
    Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

    Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

    Nasional
    Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

    Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

    Nasional
    Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

    Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

    Nasional
    Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

    Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

    Nasional
    Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

    Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

    Nasional
    Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

    Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

    Nasional
    Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

    Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.