Kompas.com - 25/06/2013, 13:25 WIB
Sebuah spanduk dibentangkan oleh KOMPAS.com/Indra AkuntonoSebuah spanduk dibentangkan oleh "Gerakan Rakyat Tolak RUU Ormas" di depan Gedung MOR/DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2013). Spanduk itu berisi ajakan untuk tidak memilih anggota DPR yang menjadi pansus RUU Ormas.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi demonstrasi menolak pengesahan rancangan undang-undang organisasi kemasyarakatan (RUU Ormas) yang digelar sekitar seratusan massa dari "Gerakan Rakyat Tolak RUU Ormas" diramaikan pembentangan spanduk berisi nama-nama anggota pansus DPR terkait RUU tersebut. Para demonstran mengajak seluruh masyarakat tidak kembali memilih para anggota DPR yang menjadi pansus RUU Ormas.

"Kami akan terus melakukan kampanye penolakan caleg yang mengesahkan RUU Ormas hingga Pemilu 2014 nanti. Kami akan sebarkan ke seluruh masyarakat," kata koordinator aksi, Fransisca Fitri, di lokasi aksi, depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Fransisca menyampaikan, anggota DPR yang terlibat dalam pengesahan RUU Ormas adalah para politisi yang tidak prorakyat. Ia menuntut DPR membatalkan pengesahan RUU Ormas.

Ia menuturkan, penolakan terhadap RUU Ormas didasari penilaian bahwa RUU tersebut akan mengembalikan politik sebagai panglima seperti di era Orde Baru. Selain itu, RUU Ormas juga dianggap membatasi seluruh jenis organisasi, membuka peluang kembalinya sejarah represi terhadap kebebasan berserikat di Indonesia.

"Publik telah terkecoh karena RUU Ormas dianggap solusi dari maraknya tindak kekerasan yang melibatkan ormas. Padahal solusi persoalan itu adalah penegakan hukum yang baik dan profesional," ujarnya.

Untuk diketahui, pada hari ini DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Ormas di sidang paripurna meski penolakan masih terus datang dari lembaga swadaya masyarakat dan ormas besar.

Para penentang berpendapat RUU ini bisa mengembalikan zaman Orde Baru, sementara DPR berkeras bahwa seluruh kritik dan saran masyarakat sudah diakomodasi dalam draf terbaru RUU.

Penentang RUU ini antara lain adalah Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang mencakup LSM Imparsial, Setara Institute, Elsam, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta PP Muhammadiyah.

Beberapa perdebatan mencakup definisi ormas dinilai terlalu luas. Pasal 1 RUU Ormas, yang mengatur tentang definisi dianggap bisa tumpang tindih dengan Undang-Undang Yayasan yang sudah ada terlebih dahulu.

Adapun isi Pasal 1 tersebut adalah sebagai berikut: "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."

Selain itu, Persoalan asas ormas juga sempat menimbulkan perdebatan sengit di Pansus RUU Ormas. Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan tetap berkeinginan agar asas Ormas sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Pendapat ini pun mendapat tentangan dari kelompok ormas yang menginginkan agar ciri khas partai beserta ideologinya tetap bisa dilindungi dalam RUU ini. Akhirnya, perdebatan tentang asas pun berakhir setelah Pansus menyepakati bahwa asas ormas tetap dilindungi selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2).

Lalu syarat pendirian dan pendaftaran, sanksi, serta sumber pendanaan. RUU Ormas dinilai memiliki banyak pasal karet yang bakal menimbulkan persoalan di tataran implementasi.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

    Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

    Nasional
    Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

    Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

    Nasional
    Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

    Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

    Nasional
    Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

    Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

    Nasional
    Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

    Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

    Nasional
    Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

    Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

    Nasional
    Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

    Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

    [POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

    Nasional
    Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

    Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

    Nasional
    Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

    Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

    Nasional
    Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

    Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

    Nasional
    Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

    Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

    Nasional
    Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

    Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

    Nasional
    UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

    UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

    Nasional
    Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

    Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X