Kompas.com - 25/06/2013, 13:25 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi demonstrasi menolak pengesahan rancangan undang-undang organisasi kemasyarakatan (RUU Ormas) yang digelar sekitar seratusan massa dari "Gerakan Rakyat Tolak RUU Ormas" diramaikan pembentangan spanduk berisi nama-nama anggota pansus DPR terkait RUU tersebut. Para demonstran mengajak seluruh masyarakat tidak kembali memilih para anggota DPR yang menjadi pansus RUU Ormas.

"Kami akan terus melakukan kampanye penolakan caleg yang mengesahkan RUU Ormas hingga Pemilu 2014 nanti. Kami akan sebarkan ke seluruh masyarakat," kata koordinator aksi, Fransisca Fitri, di lokasi aksi, depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Fransisca menyampaikan, anggota DPR yang terlibat dalam pengesahan RUU Ormas adalah para politisi yang tidak prorakyat. Ia menuntut DPR membatalkan pengesahan RUU Ormas.

Ia menuturkan, penolakan terhadap RUU Ormas didasari penilaian bahwa RUU tersebut akan mengembalikan politik sebagai panglima seperti di era Orde Baru. Selain itu, RUU Ormas juga dianggap membatasi seluruh jenis organisasi, membuka peluang kembalinya sejarah represi terhadap kebebasan berserikat di Indonesia.

"Publik telah terkecoh karena RUU Ormas dianggap solusi dari maraknya tindak kekerasan yang melibatkan ormas. Padahal solusi persoalan itu adalah penegakan hukum yang baik dan profesional," ujarnya.

Untuk diketahui, pada hari ini DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Ormas di sidang paripurna meski penolakan masih terus datang dari lembaga swadaya masyarakat dan ormas besar.

Para penentang berpendapat RUU ini bisa mengembalikan zaman Orde Baru, sementara DPR berkeras bahwa seluruh kritik dan saran masyarakat sudah diakomodasi dalam draf terbaru RUU.

Penentang RUU ini antara lain adalah Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang mencakup LSM Imparsial, Setara Institute, Elsam, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta PP Muhammadiyah.

Beberapa perdebatan mencakup definisi ormas dinilai terlalu luas. Pasal 1 RUU Ormas, yang mengatur tentang definisi dianggap bisa tumpang tindih dengan Undang-Undang Yayasan yang sudah ada terlebih dahulu.

Adapun isi Pasal 1 tersebut adalah sebagai berikut: "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."

Selain itu, Persoalan asas ormas juga sempat menimbulkan perdebatan sengit di Pansus RUU Ormas. Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan tetap berkeinginan agar asas Ormas sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Pendapat ini pun mendapat tentangan dari kelompok ormas yang menginginkan agar ciri khas partai beserta ideologinya tetap bisa dilindungi dalam RUU ini. Akhirnya, perdebatan tentang asas pun berakhir setelah Pansus menyepakati bahwa asas ormas tetap dilindungi selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2).

Lalu syarat pendirian dan pendaftaran, sanksi, serta sumber pendanaan. RUU Ormas dinilai memiliki banyak pasal karet yang bakal menimbulkan persoalan di tataran implementasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

    Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

    Nasional
    Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

    Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

    Nasional
    Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

    Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

    Nasional
    Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

    Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

    Nasional
    Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

    Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

    Nasional
    Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

    Cak Imin Ungkap Alasan PKB Koalisi dengan Partai Gerindra

    Nasional
    Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

    Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

    Nasional
    PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

    PKB Koalisi dengan Gerindra, Cak Imin: Banyak yang Ganggu Kita untuk Tidak Berangkat ke Sini

    Nasional
    Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

    Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

    Nasional
    Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

    Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

    Nasional
    Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

    Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

    Nasional
    Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

    Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

    Nasional
    Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

    Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

    Nasional
    Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

    Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

    Nasional
    Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

    Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.