Demonstran Pajang Daftar Nama Anggota DPR Pendukung Ormas

"Kami akan terus melakukan kampanye penolakan caleg yang mengesahkan RUU Ormas hingga Pemilu 2014 nanti. Kami akan sebarkan ke seluruh masyarakat," kata koordinator aksi, Fransisca Fitri, di lokasi aksi, depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Fransisca menyampaikan, anggota DPR yang terlibat dalam pengesahan RUU Ormas adalah para politisi yang tidak prorakyat. Ia menuntut DPR membatalkan pengesahan RUU Ormas.

Ia menuturkan, penolakan terhadap RUU Ormas didasari penilaian bahwa RUU tersebut akan mengembalikan politik sebagai panglima seperti di era Orde Baru. Selain itu, RUU Ormas juga dianggap membatasi seluruh jenis organisasi, membuka peluang kembalinya sejarah represi terhadap kebebasan berserikat di Indonesia.

"Publik telah terkecoh karena RUU Ormas dianggap solusi dari maraknya tindak kekerasan yang melibatkan ormas. Padahal solusi persoalan itu adalah penegakan hukum yang baik dan profesional," ujarnya.

Untuk diketahui, pada hari ini DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Ormas di sidang paripurna meski penolakan masih terus datang dari lembaga swadaya masyarakat dan ormas besar.

Para penentang berpendapat RUU ini bisa mengembalikan zaman Orde Baru, sementara DPR berkeras bahwa seluruh kritik dan saran masyarakat sudah diakomodasi dalam draf terbaru RUU.

Penentang RUU ini antara lain adalah Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang mencakup LSM Imparsial, Setara Institute, Elsam, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta PP Muhammadiyah.

Beberapa perdebatan mencakup definisi ormas dinilai terlalu luas. Pasal 1 RUU Ormas, yang mengatur tentang definisi dianggap bisa tumpang tindih dengan Undang-Undang Yayasan yang sudah ada terlebih dahulu.

Adapun isi Pasal 1 tersebut adalah sebagai berikut: "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."

Selain itu, Persoalan asas ormas juga sempat menimbulkan perdebatan sengit di Pansus RUU Ormas. Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan tetap berkeinginan agar asas Ormas sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Pendapat ini pun mendapat tentangan dari kelompok ormas yang menginginkan agar ciri khas partai beserta ideologinya tetap bisa dilindungi dalam RUU ini. Akhirnya, perdebatan tentang asas pun berakhir setelah Pansus menyepakati bahwa asas ormas tetap dilindungi selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2).

Lalu syarat pendirian dan pendaftaran, sanksi, serta sumber pendanaan. RUU Ormas dinilai memiliki banyak pasal karet yang bakal menimbulkan persoalan di tataran implementasi.