Kompas.com - 25/06/2013, 10:23 WIB
Kemiskinan dan kepemimpinanm KOMPASKemiskinan dan kepemimpinanm
EditorCaroline Damanik

Oleh Ignas Kleden

Ekshibisionisme adalah suatu dorongan untuk memamerkan hal-hal yang selayaknya disembunyikan. Dalam psikologi dikenal ekshibisionisme seksual, ketika seseorang suka memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang sepatutnya tak dilihat orang lain. Ini adalah suatu kelainan mental karena yang bersangkutan tak dapat mengontrol dorongan untuk melakukannya meskipun dia barangkali sadar bahwa perbuatan tersebut melanggar norma-norma kesopanan dan mengganggu ketertiban umum.

Dalam politik Indonesia saat ini kita mengalami gejala yang dapat dinamakan ekshibisionisme sosial. Pasalnya, seseorang melakukan pelanggaran hukum dalam mengumpulkan kekayaan, tetapi tidak menyembunyikan hasil pelanggaran hukumnya, malah memamerkannya dengan cara amat mencolok. Kalau seorang ketua umum partai politik yang tadinya hidup dengan standar yang wajar, dalam waktu satu dua tahun memamerkan kekayaan yang sulit dijelaskan berdasarkan penghasilannya sebagai ketua umum partai, maka di sana terjadi ekshibisionisme sosial.

Seorang koruptor yang cerdas akan berbuat sebaliknya. Dia menimbun sebanyak mungkin uang ilegal, tapi tidak memperlihatkan gaya hidup yang melambung tinggi secara mendadak asal saja keamanan ekonominya terjamin untuk jangka panjang. Di Indonesia rupanya terjadi hal sebaliknya. Tiap orang yang mempunyai jabatan politik, atau, lebih khusus lagi, jabatan publik sebagai penyelenggara negara, merasa perlu menegaskan statusnya yang baru. Meski begitu, penegasan status ini tak dilakukan melalui kinerja dan prestasi, tapi melalui perubahan gaya hidup.

Tidak dihayati

Jabatan politik dan jabatan publik tidak dihayati sebagai tanggung jawab dan amanah, sebagaimana sering dislogankan para pejabat dan pemimpin politik, tetapi sebagai kesempatan menampilkan gaya hidup baru. Tak ada yang salah dengan gaya hidup, tetapi hubungannya dengan basis materiil harus jelas juga. Seorang bankir investasi yang muda-usia di Wall Street, New York, dengan penghasilan 600.000 dollar AS setahun, dengan sendirinya cenderung bergaya hidup tinggi, kecuali dia seorang yang amat asketis atau penganut setia counter-culture.

Dalam kasus Indonesia, gaya hidup tinggi berdiri di atas suatu shadow economy yang gelap gulita. Kita tahulah berapa penghasilan resmi seorang anggota DPR atau DPRD, seorang bupati, atau seorang gubernur. Namun, mengapa gerangan mereka dapat memperlihatkan gaya hidup seorang bankir investasi di Wall Street? Bagaimana hal ini mungkin terjadi?

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu sebabnya barangkali harus dicari dalam perilaku dan penerimaan masyarakat sendiri. Orang jarang mempersoalkan bagaimana mungkin seorang pejabat pemerintah atau seorang politikus dapat mempunyai beberapa rumah yang harga masing-masing bisa mencapai beberapa miliar rupiah dan mengoleksi lebih dari lima atau enam mobil mewah, sementara orang tahu, dengan penghasilan dari golongan gaji mana pun hal itu tak mungkin dilakukannya? Tetangga atau orang serukun tetangga sudah senang kalau pejabat itu membuka sebuah lapangan voli untuk para pemuda, mendirikan sebuah taman kanak-kanak, atau menyumbang bagi pembangunan sebuah rumah ibadat.

Tidak pernah dipertanyakan dari mana uang itu berasal atau bagaimana cara memperolehnya. Apakah mungkin seseorang dapat memproduksi sesuatu tanpa menguasai alat-alat produksi dan terlibat aktif dalam hubungan produksi? Sikap tak acuh masyarakat ini secara tak sengaja telah memberikan suatu impunitas kepada orang-orang yang mendapat uang dengan cara yang tidak legal secara hukum dan tidak halal secara moral.

Dewasa ini kecenderungan ekshibisionisme ini agak direm dengan adanya kemungkinan seseorang dikenai pasal tindakan pidana pencucian uang di pengadilan karena dapat diterapkan prinsip pembuktian terbalik sehingga seorang terdakwa harus membuktikan asal-usul kekayaannya. Namun, gebrakan hukum belum cukup terpadu secara solid untuk membuat koruptor jera. Seorang yang melakukan megakorupsi lebih sering dihukum dengan hukuman penjara dengan jangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan masih mengenyam banyak tahun kebebasan selepas penjara dengan uang yang masih lebih dari cukup.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X