Kompas.com - 25/06/2013, 07:14 WIB
EditorPalupi Annisa Auliani

BANDUNG, KOMPAS.com — Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat, menolak menerima tahanan titipan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyabudi Tedjocahjono. Pria itu adalah mantan hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang tertangkap tangan menerima suap di kantornya, yang diduga terkait kasus korupsi Bansos Kota Bandung.

Penolakan penahanan Setyabudi itu menjadi perhatian KPK. Tak heran sejumlah penyidik KPK mendatangi Pengadilan Tipikor Bandung dan Rutan Kebonwaru, Senin (24/6/2013). Mereka menanyakan alasan penolakan tersebut.

Beredar kabar, penolakan terpaksa dilakukan pihak Kebonwaru untuk menjaga kondusivitas di rutan tersebut. Sebab sebelumnya sempat muncul ancaman balas dendam dari para tahanan dan narapidana yang persidangannya dipimpin Setyabudi.

Rencana balas dendam itu berasal dari tahanan dan narapidana tipikor ataupun pidana umum. Bahkan Setyabudi diancam akan dibacok oleh seorang narapidana. Isu lainnya menyebutkan banyak narapidana yang tidak terima atas vonis dari Setyabudi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga mereka meminta pengembalian uangnya.

Diduga untuk mengantisipasi hal tersebut, Rutan Kebonwaru menolak kehadiran Setyabudi. Namun, Rutan Kebonwaru menerima dengan tangan terbuka tiga tahanan titipan kasus suap dana bansos lainnya, yaitu Herry Nurhayat, Toto Hutagalung, dan Asep.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenhuk dan HAM Jawa Barat Dardiansyah mengaku belum mengetahui soal penolakan tersebut. "Saya belum dapat laporan dari kepala rutan. Nanti kalau sudah ada saya kabari," kata Dardiansyah melalui ponselnya, Senin (24/6/2013).

Kepala Rutan Kebonwaru Joko Pitoyo juga enggan berkomentar mengenai hal tersebut. "Maaf saya sedang di luar," katanya saat dihubungi wartawan melalui ponselnya, Senin.

Penolakan itu menimbulkan pertanyaan di benak Ketua Lembaga Pemerhati Hukum dan Kebijakan Publik Erlan Jaya Putra. Menurut Erlan, tidak ada alasan bagi pihak rutan untuk menolak tahanan titipan KPK.

"Seharusnya rutan siap untuk menerimanya. Mengenai alasan keamanan, itu sudah menjadi tanggung jawab petugas rutan. Kalau antisipasi oke, tapi bukan menolaknya," kata Erlan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

    Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

    Nasional
    Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

    Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

    Nasional
    Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

    Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

    Nasional
    Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

    Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

    Nasional
    Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

    Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

    Nasional
    Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

    Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

    Nasional
    UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

    UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

    Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

    Nasional
    Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

    Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

    Nasional
    Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

    Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

    Nasional
    Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

    Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

    Nasional
    Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

    Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

    Nasional
    Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

    Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

    Nasional
    Dari Merokok di Masjid hingga Berkerumun, Ini 6 Larangan Bagi Jemaah Haji

    Dari Merokok di Masjid hingga Berkerumun, Ini 6 Larangan Bagi Jemaah Haji

    Nasional
    Tiba di Lokasi KTT G-7,  Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

    Tiba di Lokasi KTT G-7, Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.