Anis Matta Disebut dalam Dakwaan Luthfi dan Fathanah

Kompas.com - 24/06/2013, 21:43 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera M Anis Matta saat memberikan pidato politiknya di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (1/2/2013). Anis yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen PKS diangkat menjadi Presiden PKS menggantikan Lutfi Hasan Ishaaq yang ditahan KPK karena diduga terlibat korupsi. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPresiden Partai Keadilan Sejahtera M Anis Matta saat memberikan pidato politiknya di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (1/2/2013). Anis yang sebelumnya menjabat sebagai Sekjen PKS diangkat menjadi Presiden PKS menggantikan Lutfi Hasan Ishaaq yang ditahan KPK karena diduga terlibat korupsi.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta disebut dalam surat dakwaan tersangka kasus dugaan korupsi kuota suap impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Surat dakwaan dibacakan Jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Dalam dakwaannya, Fathanah disebut mendapat berkas proyek bibit kopi tahun 2013 dari Anis Matta. Hal itu disampaikan Fathanah kepada Yudi Setiawan, pemilik sekaligus direktur beberapa perusahaan seperti PT Cipta Inti Parmindo (PT CIP) dan PT Cipta Terang Abadi (PT CTA), pada 18 September 2012. Untuk meyakinkan Yudi bahwa berkas itu didapat dari Anis, Fathanah pun menelepon Anis.

"Untuk meyakinkan Yudi Setiawan, terdakwa menelepon Anis Matta selaku Wakil Ketua DPR RI atau Sekretaris Jenderal PKS. Lalu handphone terdakwa diserahkan pada Yudi Setiawan untuk berbicara langsung dengan Anis," ujar Jaksa Afni Carolina.

Fathanah kemudian meminta Yudi memberikan uang muka untuk ijon proyek tersebut 1 persen dari pagu anggaran Rp 189 miliar. Yudi pun segera mengambil uang di apartemennya, kemudian ke kantor PT CTA menjelang subuh dan menyerahkannya kepada Fathanah.

Uang tunai yang diserahkan kepadaFathanah yaitu 140.000 dollar Singapura atau setara Rp 1,082 miliar dan 50.000 dollar AS atau setara Rp 480 juta. Total yang diberikan Yudi kepada Fathanah yakni Rp 1,562 miliar. Jumlah uang muka dari Yudi masih kurang Rp 338 juta. Yudi pun memenuhi kekurangan itu pada 20 September 2012 sehingga total uang muka yang diberikan yaitu Rp 1,9 miliar.

"Seluruh uang muka terkait proyek kopi dari Yudi Setiawan diserahkan terdakwa kepada Luthfi Hasan Ishaaq," kata Jaksa.

Tak hanya pada proyek bibit kopi, Fathanah juga meminta Yudi menyiapkan uang muka 1 persen dari pagu anggaran Rp 175 miliar untuk proyek Pengadaan Laboratorium Benih Padi di Litbang Kementerian Pertanian 2013. Fathanah kemudian menelepon Luthfi dan memberikan ponselnya kepada Yudi. Yudi kemudian berbicara langsung dengan Luthfi yang saat itu menjabat Presiden PKS sekaligus anggota DPR.

"Dalam percakapan tersebut, Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan akan membantu komunikasi dengan Anis Matta dan meminta agar uang ijon diserahkan ke terdakwa," ucap Jaksa. Atas kesepakatan Luthfi, Yudi mentransfer uang secara bertahap dengan total Rp 1,75 miliar ke rekening Fathanah. Luthfi, Fathanah, dan Yudi disebut terlibat dalam berbagai proyek di tiga kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

    KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

    Nasional
    Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

    Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

    Nasional
    Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

    Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

    Nasional
    Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

    Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

    Nasional
    Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

    Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

    Nasional
    Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

    Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

    Nasional
    Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

    Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

    Nasional
    IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

    IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

    Nasional
    Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

    Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

    Nasional
    Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

    Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

    Nasional
    353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

    353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

    Nasional
    Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

    Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

    Nasional
    Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

    Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

    Nasional
    Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

    Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

    Nasional
    Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

    Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X