Kompas.com - 24/06/2013, 20:02 WIB
Singapura diselimuti kabut asap hasil pembakaran hutan dan lahan di Sumatra AFPSingapura diselimuti kabut asap hasil pembakaran hutan dan lahan di Sumatra
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Kepolisian RI untuk melakukan investigasi terhadap kebakaran lahan di Riau. Perusahaan yang lalai dan tidak melaksanakan aturan, baik itu perusahaan lokal maupun asing, harus dihukum seadil-adilnya.

"Penegakan hukum akan dijalankan," kata Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Pada kesempatan itu, Presiden meminta para pejabat Indonesia untuk tidak mengeluarkan pernyataan tak semestinya terkait nama-nama perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran lahan di Riau.

"Kepada jajaran pemerintah Indonesia, saya instruksikan untuk tidak perlu memberikan statement yang tidak semestinya, misalnya mengatakan ada perusahaan yang lalai, apalagi sebut nama perusahaan," kata Presiden.

Presiden telah menginstruksikan Polri untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran tersebut. Saat ini, pemerintah akan fokus menanggulangi kebakaran hutan, baik dengan cara membuat hujan buatan maupun water-bombing.

Sebelumnya, Satuan Tugas REDD+ menegaskan, berdasar analisis peta dan data hotspot (titik api) yang ditumpangkan pada wilayah konsesi kebun sawit, titik-titik api di Riau di antaranya ada di kawasan konsesi Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)/APRIL dan perusahaan APP/Sinar Mas.

”Dua-duanya berkantor pusat di Singapura,” kata Ketua Satgas REDD+ yang juga Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Jumat (21/6). Data dan informasi itu sudah disampaikan ke Kementerian Kehutanan.

Sementara itu, menurut Direktur Greenomics Indonesia Elfian Effendi, di Riau terdapat 57 perusahaan yang konsesinya terdeteksi titik api. Pada areal konsesi itu terdeteksi 1.106 titik api selama 19-20 Juni 2013. Sebarannya di areal konsesi HTI dan sawit yang perizinannya di Kementerian Kehutanan. Data diolah Greenomics melalui data EOSDIS-NASA.

Soal keterlibatan korporasi membakar hutan/lahan di Riau, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Raffles B Panjaitan mengatakan, 70 persen kebakaran di lahan masyarakat dan 30 persen di areal korporasi.

Pihaknya sedang menginvestigasi modus pembakaran lahan di masyarakat. Diduga kuat ada pemodal korporasi besar. ”Masyarakat hanya punya 1-2 hektar, tapi ada alat berat untuk mengerjakan. Diduga kuat seorang pemodal atau perusahaan mengerjakan masyarakat, semacam MLM atau franchise,” kata Ahmad Saeroji, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

Informasi di Bengkalis, kabupaten pengemisi asap tertinggi di Riau, ongkos pembukaan 1 hektar lahan dengan alat berat Rp 5 juta. ”Kalau ada rakyat kecil terlibat, itu diperalat. Dikasih uang,” ujar Kuntoro.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

    RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

    Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

    Nasional
    KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

    KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

    Nasional
    Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

    Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

    Nasional
    Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

    Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

    Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

    Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

    Nasional
    Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

    Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

    Nasional
    Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

    Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

    Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

    Nasional
    Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

    Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

    Nasional
    AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

    AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

    Nasional
    Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

    Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

    Nasional
    Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

    Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.