Kompas.com - 24/06/2013, 18:51 WIB
Ilustrasi: Calon legilsatif (caleg) Partai Demokrat mengisi formulir pendaftaran di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (21/3/2013). Partai Demokrat tengah menyusun Daftar Calon Anggota Legislatif Sementara (DCS) yang harus dikumpulkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 9 April 2013. Para bakal caleg yang masuk DCS akan diverifikasi oleh KPU pada bulan Juli 2013. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN HENDRA A SETYAWANIlustrasi: Calon legilsatif (caleg) Partai Demokrat mengisi formulir pendaftaran di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (21/3/2013). Partai Demokrat tengah menyusun Daftar Calon Anggota Legislatif Sementara (DCS) yang harus dikumpulkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 9 April 2013. Para bakal caleg yang masuk DCS akan diverifikasi oleh KPU pada bulan Juli 2013. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin memberikan aduan atas calon anggota legislatif yang diduga bermasalah. Setidaknya, terdapat 150 aduan masyarakat yang sudah diterima KPU DKI Jakarta.

Demikian disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, Senin (24/6/2013). Sebanyak 150 aduan tersebut, katanya, ditujukan untuk caleg DPRD DKI Jakarta. “Sudah ada sekitar 150 aduan masyarakat yang masuk KPU DKI Jakarta. Nanti kita akan terima sampai tanggal 27 Juni mendatang,” kata Sumarno, saat ditemui seusai pelantikan komisioner KPU kabupaten/kota DKI Jakarta di Hotel Sari Pan Pacific.

Sumarno mengungkapkan, aduan tersebut, di antaranya terkait status pekerjaan hingga rekam jejak caleg itu sendiri. Meski demikian, KPU DKI sampai saat ini belum mengklasifikasi jenis aduan masyarakat yang masuk.

“Status pekerjaan itu seperti misalnya ada caleg yang mengaku sebagai PNS tapi di biodata bukan PNS. Paling banyak aduan soal moral caleg, seperti kasus penipuan dalam bisnis, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Tapi kalau untuk kasus asusila belum ada,” katanya.

KPU Provinsi DKI Jakarta, kata Sumarno, nantinya akan mengklarifikasi seluruh aduan yang masuk ke partai politik pengusung caleg yang diadukan. Jika aduan yang masuk terkait syarat administrasi caleg, maka KPU mengklarifikasi ke partai politik. Setelah itu, KPU akan memutuskan apakah akan mempertahankan atau mencoretnya.

Sementara itu, terkait laporan moral atau etika, KPU akan mengklarifikasi ke partai politik. Bedanya, KPU menyerahkan partai politik untuk mengambil tindakan, apakah mempertahankan atau menggantinya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

    Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

    Nasional
    Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

    Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

    Nasional
    Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

    Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

    Nasional
    Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

    Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

    Nasional
    4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

    4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

    Nasional
    14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

    14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

    Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

    Nasional
    Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

    Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

    Nasional
    Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

    Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

    [POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

    Nasional
    Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

    Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

    Nasional
    Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

    Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

    Nasional
    Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

    Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

    Nasional
    Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

    Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

    Nasional
    Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

    Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.