Kompas.com - 24/06/2013, 18:01 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com —Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, yang pernah menjadi anggota DPR disebut meminta Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman untuk berbohong. Permintaan ini disampaikan setelah Luthfi mengetahui mobilnya, Volkswagen Carravelle, disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut surat dakwaan Luthfi yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6/2013), Luthfi meminta Mahfudz agar membuat pengakuan kepada penyidik KPK bahwa mobil VW bernomor polisi B 948 RFS tersebut merupakan milik DPP PKS.

“Terdakwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut disita KPK kemudian meminta Mahfudz agar membuat pengakuan dalam memberikan keterangan saksi kepada penyidik KPK bahwa mobil merek Volkswagen Caravelle warna hitam tahun 2012 seharga Rp 1.098.000.000 adalah milik inventaris DPP PKS,” kata jaksa Rini Triningsih membacakan surat dakwaan.

Dengan demikian, menurut dakwaan, Mahfudz memerintahkan Achmad Masfuri untuk menyisipkan catatan pengeluaran uang sebesar Rp 1.098.000.000 pada data keuangan DPP PKS. Pada catatan tersebut, DPP PKS seolah-olah membeli satu unit VW Caravelle pada 2012. Kini, mobil tersebut disita KPK dan diamankan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Total ada sembilan mobil yang diamankan KPK terkait Luthfi. Namun, belakangan KPK mengembalikan satu Toyota Fortuner karena ditemukan bukti mobil tersebut rupanya bukan milik Luthfi, melainkan milik Ahmad Zaky, sekretaris pribadi Luthfi.

KPK menyita mobil-mobil tersebut karena diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam persidangan hari ini, tim jaksa KPK mendakwa Luthfi melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji Rp 1,3 miliar terkait kepengurusan kuota impor daging sapi. Jaksa juga mendakwa Luthfi melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kurun waktu 2013 hingga 2019.

Pencucian uang diduga dilakukan Luthfi dengan sejumlah cara, antara lain, mentransfer uang atau aset ke pihak lain. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa Mahfudz. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Mahfudz mengaku bahwa penyidik KPK memintanya memisahkan mana mobil Luthfi dan mana mobil DPP PKS. Dari sekian banyak mobil, Mahfudz menyebut VW Carraevelle sebagai milik DPP PKS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

    Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

    Nasional
    Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

    Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

    Nasional
    Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

    Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

    Nasional
    BREAKING NEWS - Brimob Bersenjata Datangi Rumah Irjen Ferdy Sambo

    BREAKING NEWS - Brimob Bersenjata Datangi Rumah Irjen Ferdy Sambo

    Nasional
    Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

    Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

    Nasional
    Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

    Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

    Nasional
    UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

    UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

    Nasional
    Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

    Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

    Nasional
    Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

    Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

    Nasional
    Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

    Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

    Nasional
    Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

    Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

    Nasional
    Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

    Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

    Nasional
    Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

    Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

    Nasional
    Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

    Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

    Nasional
    LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan 'Justice Collaborator' Masih Didalami

    LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan "Justice Collaborator" Masih Didalami

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.