Kompas.com - 24/06/2013, 17:15 WIB
Warga Syiah yang selama ini ditempatkan di GOR Tennis Sampang dipindahkan ke Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (20/6/2013) SURYA/MUCHSINWarga Syiah yang selama ini ditempatkan di GOR Tennis Sampang dipindahkan ke Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (20/6/2013)
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah harus segera mengupayakan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan mengembalikan warga Syiah dari pengungsian di rumah susun di Sidoarjo ke kampung halaman mereka di Sampang, Jawa Timur. Mereka berhak hidup di tempat asal sebagaimana dijamin konstitusi.

”Pengusiran kelompok masyarakat dari kampung asal itu jelas melanggar hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip Islam yang menekankan keharusan menjaga jiwa dan harta manusia,” kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Slamet Effendy Yusuf, di Jakarta, Sabtu (22/6).

Pemerintah Kabupaten Sampang memaksa untuk merelokasi pengungsi Syiah dari GOR Sampang ke Rusun Jemundo di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis lalu, di bawah tekanan warga anti-Syiah. Padahal, mereka ingin kembali ke kampung halaman mereka di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Karangpenang, Sampang.

Menurut Slamet, relokasi pengungsi Syiah hanya langkah sementara. Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Sampang harus bekerja keras mengusahakan rekonsiliasi dan saling pengertian dengan menekankan kesamaan di antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Mereka berhak memiliki tempat tinggal terkait sejarah nenek moyang mereka, dan pemerintah harus memenuhinya.

”Tak boleh ada pemaksaan relokasi dalam bentuk apa pun. Jangan sampai negara larut dalam kepentingan politik lokal atau sesaat, melainkan harus berdiri atas prinsip HAM, konstitusi, dan kemanusiaan,” lanjutnya.

Slamet, yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia, berharap umat Islam di Madura mau mendalami ajaran Islam secara benar dan memandang perbedaan sebagai iradah Tuhan untuk mendorong kompetisi berbuat kebajikan.

Secara terpisah, Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Ali Munhanif mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengambil langkah nyata meredakan dan menyelesaikan konflik di Sampang. Sebagai kepala negara dan presiden, dia terikat sumpah melaksanakan dan menjaga konstitusi yang menjamin kebebasan warga negara dalam beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Apalagi, dia baru saja menerima World Statesman Award dari Amerika Serikat sebagai negarawan yang dianggap berhasil mengembangkan toleransi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

”Presiden harus mendesak kepala daerah, pimpinan agama, dan pihak-pihak yang bertikai untuk tidak melakukan kekerasan dan pengusiran serta mengembangkan perdamaian dan saling pengertian atas perbedaan. Untuk itu, pemerintah bisa melibatkan tokoh-tokoh agama, civil society, atau bahkan kepolisian,” katanya.

Terkait relokasi pengungsi dari GOR Sampang ke Sidoarjo, langkah itu dianggap melanggar konstitusi. ”Jika dibiarkan, relokasi seperti di Sampang dikhawatirkan akan ditiru terus-menerus sebagai jalan pintas mengatasi konflik sosial. Kemungkinan itu bisa terjadi karena banyak konflik yang belum dicarikan solusinya secara utuh,” lanjutnya.(IAM/DEN)

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Atasi 'Overcrowding' Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

    Atasi "Overcrowding" Lapas, Pemerintah Diminta Terbitkan Peraturan Pelaksana soal Pidana Alternatif

    Nasional
    RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

    RI Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai dan Bermanfaat

    Nasional
    Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

    Desakan Mundur ke Menkumham dan Dirjenpas, Pimpinan DPR Tak Mau Berandai-andai

    Nasional
    Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

    Didesak Mundur Usai Kebakaran Lapas Tangerang, Yasonna: Kita Anteng-anteng Saja

    Nasional
    Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

    Diperiksa KPK 5 Jam, Anies: Ada 8 Pertanyaan soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

    Nasional
    Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

    Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Punya Pertimbangan Ekonomi

    Nasional
    Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tahu Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro...

    Kenalkan Penyidik KPK ke M Syahrial, Azis: Siapa Tahu Bisa Bantu-bantu Pilkada, Bro...

    Nasional
    Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

    Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Literasi Digital terhadap Perempuan dan Anak

    Nasional
    Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

    Jokowi Dinilai Perlu Sampaikan Sikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

    Nasional
    Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

    Soal Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19, Pimpinan DPR: Jangan Lengah

    Nasional
    635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

    635 Pekerja Migran Bermasalah dari Kelompok Rentan Akan Dipulangkan dari Malaysia

    Nasional
    Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

    Polisi Selidiki Kasus Jenazah Bayi yang Ditemukan di Bak Sampah di Duren Sawit

    Nasional
    Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

    Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

    Nasional
    Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

    Pemerintah Sita Aset Tanah Obligor-Debitur BLBI Seluas 5,2 Juta Hektar

    Nasional
    Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

    Jusuf Kalla: Penurunan Kasus Covid-19 di RI Merupakan Prestasi, Terbaik di Asia Tenggara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.