"Hakim Bao" Muncul di Sidang Luthfi dan Fathanah

Kompas.com - 24/06/2013, 14:28 WIB
Anton berpakaian seperti KOMPAS.com/Dian MaharaniAnton berpakaian seperti "Hakim Bao" hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta untuk melihat sidang perdana tersangka kasus dugaan korupsi kuota daging impor dan tindak pidana pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang pria yang mengenakan topi dan jubah hakim berwarna hitam dan bergambar naga kuning keemasan tiba-tiba muncul di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6/2013). Pria yang mengaku bernama Anton itu hadir seusai sidang tersangka kasus dugaan korupsi kuota daging impor dan tindak pidana pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq digelar.

Anton yang mengaku menjabat Ketua Komunitas Judge Bao itu menyebut dirinya menggunakan pakaian seperti Hakim Bao. Anton juga menggunakan jenggot dan kumis palsu agar tampak mirip seperti Hakim Bao. Dalam kisah di negeri China, Hakim Bao merupakan hakim yang jujur dan adil.

"Ini pakai baju kebesaran Hakim Bao. Itu di China merupakan lambang keadilan. Saudara tahu melalui film-film itu, menantu raja pun diadili," kata Anton.

Anton mengatakan, dirinya hadir tidak untuk memberikan dukungan kepada mantan Presiden Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi maupun Ahmad Fathanah yang menjalani sidang hari ini. Ia juga mengaku tidak kenal kepada kedua terdakwa itu. Anton menerangkan, dirinya ingin melihat sistem peradilan di Indonesia apakah sudah berjalan baik.

"Saya datang tidak untuk Luthfi atau Fathanah. Saya di sini ingin melihat sidang apakah sesuai dengan hukum dan keadilan," katanya.

Meski mengaku ingin melihat adanya sistem peradilan di Indonesia, pria "Hakim Bao" itu tak mengikuti sidang Luthfi maupun Fathanah. Dia muncul seusai Luthfi meninggalkan ruang sidang dan sudah meninggalkan Pengadilan Tipikor sebelum Fathanah memasuki ruang sidang.

Dalam persidangan kasus lain sebelumnya, "Hakim Bao" ini tidak pernah muncul. Namun, Anton mengaku sudah pernah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi akan kehadirannya. Dia juga mengatakan pernah datang ke Gedung KPK, Jakarta. Dia juga membantah pakaian berwarna kuning dan hitam yang mirip warna PKS itu sebagai bentuk dukungan kepada Partai PKS.

"Saya tidak bawa satu partai apa pun, PKS atau mana pun, saya ke sini untuk keadilan," terangnya.

Untuk diketahui, sidang perdana Luthfi dan Fathanah digelar terpisah pada hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus korupsi karena diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari Juard dan Arya (Direktur PT Indoguna Utama) terkait kepengurusan kuota impor daging sapi untuk perusahaan tersebut senilai Rp 1 miliar. Dalam pengembangannya, KPK juga menjerat keduanya dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

    Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

    Nasional
    Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

    Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

    Nasional
    Soal Vaksinasi DPR, Sufmi Dasco: Tak Ada yang Ditutupi, Kami Dapat Jatah

    Soal Vaksinasi DPR, Sufmi Dasco: Tak Ada yang Ditutupi, Kami Dapat Jatah

    Nasional
    Istana: Mas Gibran Sama dengan Kepala Daerah Lain, Tak Ada yang Spesial

    Istana: Mas Gibran Sama dengan Kepala Daerah Lain, Tak Ada yang Spesial

    Nasional
    Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

    Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

    Nasional
    Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

    Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

    Nasional
    Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

    Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

    Nasional
    Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

    Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

    Nasional
    Khawatir Lansia Antre Vaksinasi, KPCPEN Perkuat Sistem Pendaftaran Online

    Khawatir Lansia Antre Vaksinasi, KPCPEN Perkuat Sistem Pendaftaran Online

    Nasional
    Menpora Targetkan 5.000 Sasaran Vaksinasi Covid-19 Bagi Atlet hingga Tenaga Pendukung

    Menpora Targetkan 5.000 Sasaran Vaksinasi Covid-19 Bagi Atlet hingga Tenaga Pendukung

    Nasional
    Soal Kerumunan Warga Saat Jokowi di NTT, PKS Nilai Ada Tiga Kecacatan

    Soal Kerumunan Warga Saat Jokowi di NTT, PKS Nilai Ada Tiga Kecacatan

    Nasional
    Tinjau Vaksinasi, Wapres: Jangan Sampai Atlet Terpapar Covid-19

    Tinjau Vaksinasi, Wapres: Jangan Sampai Atlet Terpapar Covid-19

    Nasional
    Wapres: Bendera Merah Putih Berkibar di Luar Negeri Hanya karena 2 Hal

    Wapres: Bendera Merah Putih Berkibar di Luar Negeri Hanya karena 2 Hal

    Nasional
    Kasus Perizinan di Cimahi, KPK Dalami Penyisihan Keuntungan Proyek untuk Wali Kota

    Kasus Perizinan di Cimahi, KPK Dalami Penyisihan Keuntungan Proyek untuk Wali Kota

    Nasional
    Periksa Anggota Fraksi PDI-P Ihsan Yunus, KPK Dalami Soal Pembagian Jatah Bansos Kemensos

    Periksa Anggota Fraksi PDI-P Ihsan Yunus, KPK Dalami Soal Pembagian Jatah Bansos Kemensos

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X