Kompas.com - 24/06/2013, 14:08 WIB
Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik dengan tema Menimbang Efektivitas Pemerintahan di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (3/3/2011). KOMPAS/HENDRA A SETYAWANWakil Ketua DPR Pramono Anung saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik dengan tema Menimbang Efektivitas Pemerintahan di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (3/3/2011).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mempertanyakan seremonial pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLM) yang melibatkan banyak menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Politisi senior PDI-Perjuangan Pramono Anung menilai ada kepentingan politik yang terjadi di balik pembagian BLSM tersebut.

"Yang saya lihat, pembagian BLSM dibagi-bagikan menteri yang tidak ada kaitannya, dan dibagikan di dapilnya. Apa yang kita curigai selama ini akhirnya terbukti," ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Program BLSM selama ini sempat dikhawatirkan digunakan sebagai alat kampanye partai politik tertentu. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, Presiden SBY menjadi sosok paling berjasa dalam pemberian BLSM (46,95 persen). Sementara partai pendukungnya, Partai Demokrat, mendapat keuntungan sebagai partai yang paling berjasa terhadap pemberian BLSM (49,45 persen).

"Dari survei itu kan akhirnya terbukti memang ada upaya sekelompok orang menteri-menteri yang menjadi caleg memanfaatkan hal ini, apalagi orang-orang yang mempersiapkan diri sebagai capres juga turut memanfaatkan BLSM," ucap Pramono.

Menurut Wakil Ketua DPR ini, jika pemerintah tulus ingin membantu masyarakat, seharusnya pemberian BLSM tidak perlu dilakukan secara seremonial yang melibatkan para menteri. "Kalau murni, kenapa harus ada seremonial para menteri hadir dan masyarakat harus nunggu berjam-jam. Cukup kepala daerah saja yang atur pembagian ini," tukas Pramono.

Selain kepentingan politik yang menyertai di balik pembagian BLSM, Pramono juga menyoroti manfaat pembagian BLSM sebagai dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, Pramono menemukan di lapangan dana BLSM sebesar Rp 150.000 per kepala keluarga miskin itu justru dimanfaatkan untuk membayar utang.

"Banyak pula warga miskin yang tidak mendapat BLSM. Jadi, ini pemerintah belum bisa mengontrol dengan baik," imbuh Pramono.

Seperti diketahui, pembagian BLSM sudah mulai dilakukan pada Sabtu (22/6/2013). Saat itu, sejumlah menteri turun ke lapangan untuk melakukan pembagian BLSM, seperti Menko Kesra Agung Laksono (Partai Golkar), Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN), Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri (PKS), Menteri ESDM Jero Wacik (Partai Demokrat), Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo (Partai Golkar), dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kandidat capres).

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

    Pengacara: Sidang Jumhur Hidayat Ditunda karena Ahli Bahasa Sakit

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

    Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

    Nasional
    Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

    Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

    Nasional
    KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

    KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

    Nasional
    Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

    Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

    Nasional
    Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

    Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

    Nasional
    ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

    ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

    Nasional
    Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

    Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

    Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

    Nasional
    Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

    Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

    Nasional
    Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

    Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

    Nasional
    Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

    Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

    Nasional
    Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

    Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

    Nasional
    Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

    Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

    Nasional
    Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

    Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X