Kompas.com - 24/06/2013, 14:08 WIB
Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik dengan tema Menimbang Efektivitas Pemerintahan di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (3/3/2011). KOMPAS/HENDRA A SETYAWANWakil Ketua DPR Pramono Anung saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik dengan tema Menimbang Efektivitas Pemerintahan di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (3/3/2011).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mempertanyakan seremonial pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLM) yang melibatkan banyak menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Politisi senior PDI-Perjuangan Pramono Anung menilai ada kepentingan politik yang terjadi di balik pembagian BLSM tersebut.

"Yang saya lihat, pembagian BLSM dibagi-bagikan menteri yang tidak ada kaitannya, dan dibagikan di dapilnya. Apa yang kita curigai selama ini akhirnya terbukti," ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Program BLSM selama ini sempat dikhawatirkan digunakan sebagai alat kampanye partai politik tertentu. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, Presiden SBY menjadi sosok paling berjasa dalam pemberian BLSM (46,95 persen). Sementara partai pendukungnya, Partai Demokrat, mendapat keuntungan sebagai partai yang paling berjasa terhadap pemberian BLSM (49,45 persen).

"Dari survei itu kan akhirnya terbukti memang ada upaya sekelompok orang menteri-menteri yang menjadi caleg memanfaatkan hal ini, apalagi orang-orang yang mempersiapkan diri sebagai capres juga turut memanfaatkan BLSM," ucap Pramono.

Menurut Wakil Ketua DPR ini, jika pemerintah tulus ingin membantu masyarakat, seharusnya pemberian BLSM tidak perlu dilakukan secara seremonial yang melibatkan para menteri. "Kalau murni, kenapa harus ada seremonial para menteri hadir dan masyarakat harus nunggu berjam-jam. Cukup kepala daerah saja yang atur pembagian ini," tukas Pramono.

Selain kepentingan politik yang menyertai di balik pembagian BLSM, Pramono juga menyoroti manfaat pembagian BLSM sebagai dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, Pramono menemukan di lapangan dana BLSM sebesar Rp 150.000 per kepala keluarga miskin itu justru dimanfaatkan untuk membayar utang.

"Banyak pula warga miskin yang tidak mendapat BLSM. Jadi, ini pemerintah belum bisa mengontrol dengan baik," imbuh Pramono.

Seperti diketahui, pembagian BLSM sudah mulai dilakukan pada Sabtu (22/6/2013). Saat itu, sejumlah menteri turun ke lapangan untuk melakukan pembagian BLSM, seperti Menko Kesra Agung Laksono (Partai Golkar), Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN), Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri (PKS), Menteri ESDM Jero Wacik (Partai Demokrat), Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo (Partai Golkar), dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kandidat capres).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perjanjian Indonesia-Singapura Soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

    Perjanjian Indonesia-Singapura Soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

    Nasional
    Desakan Berbagai Pihak Soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

    Desakan Berbagai Pihak Soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

    Nasional
    FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

    FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

    Nasional
    Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

    Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

    Nasional
    Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

    Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

    Nasional
    Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

    Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

    Nasional
    DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

    DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

    Nasional
    Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

    Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

    Nasional
    Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

    Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

    Nasional
    18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

    18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

    Nasional
    Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

    Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

    Nasional
    18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

    18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

    Nasional
    Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

    Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

    Nasional
    Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

    Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

    Nasional
    KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

    KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.