Kompas.com - 24/06/2013, 14:08 WIB
Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik dengan tema Menimbang Efektivitas Pemerintahan di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (3/3/2011). KOMPAS/HENDRA A SETYAWANWakil Ketua DPR Pramono Anung saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik dengan tema Menimbang Efektivitas Pemerintahan di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (3/3/2011).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mempertanyakan seremonial pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLM) yang melibatkan banyak menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Politisi senior PDI-Perjuangan Pramono Anung menilai ada kepentingan politik yang terjadi di balik pembagian BLSM tersebut.

"Yang saya lihat, pembagian BLSM dibagi-bagikan menteri yang tidak ada kaitannya, dan dibagikan di dapilnya. Apa yang kita curigai selama ini akhirnya terbukti," ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Program BLSM selama ini sempat dikhawatirkan digunakan sebagai alat kampanye partai politik tertentu. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, Presiden SBY menjadi sosok paling berjasa dalam pemberian BLSM (46,95 persen). Sementara partai pendukungnya, Partai Demokrat, mendapat keuntungan sebagai partai yang paling berjasa terhadap pemberian BLSM (49,45 persen).

"Dari survei itu kan akhirnya terbukti memang ada upaya sekelompok orang menteri-menteri yang menjadi caleg memanfaatkan hal ini, apalagi orang-orang yang mempersiapkan diri sebagai capres juga turut memanfaatkan BLSM," ucap Pramono.

Menurut Wakil Ketua DPR ini, jika pemerintah tulus ingin membantu masyarakat, seharusnya pemberian BLSM tidak perlu dilakukan secara seremonial yang melibatkan para menteri. "Kalau murni, kenapa harus ada seremonial para menteri hadir dan masyarakat harus nunggu berjam-jam. Cukup kepala daerah saja yang atur pembagian ini," tukas Pramono.

Selain kepentingan politik yang menyertai di balik pembagian BLSM, Pramono juga menyoroti manfaat pembagian BLSM sebagai dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, Pramono menemukan di lapangan dana BLSM sebesar Rp 150.000 per kepala keluarga miskin itu justru dimanfaatkan untuk membayar utang.

"Banyak pula warga miskin yang tidak mendapat BLSM. Jadi, ini pemerintah belum bisa mengontrol dengan baik," imbuh Pramono.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, pembagian BLSM sudah mulai dilakukan pada Sabtu (22/6/2013). Saat itu, sejumlah menteri turun ke lapangan untuk melakukan pembagian BLSM, seperti Menko Kesra Agung Laksono (Partai Golkar), Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN), Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri (PKS), Menteri ESDM Jero Wacik (Partai Demokrat), Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo (Partai Golkar), dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kandidat capres).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

    UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

    Nasional
    Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

    Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

    Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

    Nasional
    Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

    Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

    Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

    Nasional
    Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

    Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

    Nasional
    Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

    Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

    Nasional
    Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

    Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

    Nasional
    Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

    Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

    Nasional
    Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

    Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

    Nasional
    Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

    Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

    Nasional
    Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

    Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.