Kompas.com - 24/06/2013, 07:42 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya upaya untuk menutupi korupsi dan pemborosan anggaran pemerintah. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2012, Fitra menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 465,6 miliar atas belanja modal.

"Kerugian negara sebesar Rp 235,2 miliar berasal dari kemahalan harga, yaitu Rp 231,4 miliar dan belanja fiktif sebesar Rp 3,8 miliar," ujar Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Di samping itu, kerugian negara sebesar Rp 230,6 miliar berasal dari kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 104,6 miliar, tidak sesuai dengan spek senilai Rp 116,3 miliar, kelebihan membayar konsultan sebesar Rp 238 juta, dan kelebihan bayar lainnya sebesar Rp 9,4 miliar.

Belanja modal tersebut di antaranya adalah untuk pengadaan tanah atau pembuatan sertifikasi dan pembelian peralatan dan mesin untuk gedung dan bangunan, jalan, serta irigasi.

Uchok mengungkapkan, Kementerian Perhubungan diduga paling merugikan negara dengan modus belanja fiktif dan kemahalan harga. "Kementerian Perhubungan dengan kerugian negara sebesar Rp 212 miliar," sebut dia.

Peringkat kedua "pemboros anggaran" adalah Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menangah dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 8,3 miliar. Ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 6 miliar.

Kementerian lain yang ikut menyumbang "kebocoran" anggaran adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara RI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan terakhir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Modus "kelebihan"

Selain itu, Uchok juga menemukan kementerian atau lembaga yang terindikasi merugian negara dengan modus kelebihaan bayar. Modus itu di antaranya kekurangan volume, tidak sesuai spek, dan kelebihan membayar konsultan.

Lima kementerian yang diduga paling merugikan negara dengan modus tersebut, yaitu Kementerian Perhubungan dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 138,8 miliar, Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 31,4 miliar, Kementerian Agama sebesar Rp 12,1 miliar, Kementerian Keuangan sebesar Rp 7,9 miliar, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 6,5 miliar.

Adapun kementrian atau lembaga lainnya antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan, dan Kejaksaan Agung.

Uchok juga menyebutkan, ada dugaan pemborosan anggaran per tahun oleh menteri atau ketua lembaga dalam penggunaan dana operasional sebesar Rp 1,2 miliar. "Jadi, rata-rata realisasi operasionalnya sebesar Rp 100 juta per bulan, sedangkan orang miskin atau rumah tangga miskin hanya dapat BLSM per bulan Rp 150 ribu," terang Uchok.

Menurut Uchok, selama ini APBN dibebani pemborosan anggaran dan kerugian negara, bukan subsidi untuk masyarakat. Dari hasil temuan LKPP, aparat penegak hukum seharusnya dapat langsung melakukan penyelidikan. "Jadi, kenaikan BBM untuk menutupi korupsi anggaran dan pemborosan anggaran pemerintah," ujar Uchok.

Pemerintah juga diminta melakukan pengetatan anggaran pada kementerian agar tidak boros. Menurut Uchok, pengetatan anggaran itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi anggaran fasilitas menteri, pejabat eselon, dan pengeluran rutin untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

    Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada Minggu 10 Juli 2022

    Nasional
    Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

    Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

    Nasional
    KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

    KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

    Nasional
    Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

    Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

    Nasional
    Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

    Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

    Nasional
    Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

    Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

    Nasional
    Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

    Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

    Nasional
    BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

    BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

    Nasional
    Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

    Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

    Nasional
    Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

    Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

    Nasional
    FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

    FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

    Nasional
    Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

    Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

    Nasional
    Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

    Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

    Nasional
    Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

    Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

    Nasional
    KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

    KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.