Fitra: Kenaikan BBM Tutupi Korupsi dan Pemborosan Anggaran

Kompas.com - 24/06/2013, 07:42 WIB
Pengemis mengharapkan belas kasihan dari warga di pinggir jalan tak jauh dari pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2013). Pemerintah merencanakan program kompensasi langsung dan tidak langsung untuk melindungi masyarakat miskin untuk menekan angka kemiskinan sebagai dampak dari rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada akhir Juni 2013. Angka kemiskinan tahun 2013 akan meningkat menjadi 11,85 persen-12,10 persen dari target yang disepakati pemerintah dan DPR pada APBN Tahun 2013 sebesar 9,5 persen-10,5 persen. KOMPAS/PRIYOMBODOPengemis mengharapkan belas kasihan dari warga di pinggir jalan tak jauh dari pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2013). Pemerintah merencanakan program kompensasi langsung dan tidak langsung untuk melindungi masyarakat miskin untuk menekan angka kemiskinan sebagai dampak dari rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada akhir Juni 2013. Angka kemiskinan tahun 2013 akan meningkat menjadi 11,85 persen-12,10 persen dari target yang disepakati pemerintah dan DPR pada APBN Tahun 2013 sebesar 9,5 persen-10,5 persen.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya upaya untuk menutupi korupsi dan pemborosan anggaran pemerintah. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2012, Fitra menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 465,6 miliar atas belanja modal.

"Kerugian negara sebesar Rp 235,2 miliar berasal dari kemahalan harga, yaitu Rp 231,4 miliar dan belanja fiktif sebesar Rp 3,8 miliar," ujar Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Di samping itu, kerugian negara sebesar Rp 230,6 miliar berasal dari kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 104,6 miliar, tidak sesuai dengan spek senilai Rp 116,3 miliar, kelebihan membayar konsultan sebesar Rp 238 juta, dan kelebihan bayar lainnya sebesar Rp 9,4 miliar.

Belanja modal tersebut di antaranya adalah untuk pengadaan tanah atau pembuatan sertifikasi dan pembelian peralatan dan mesin untuk gedung dan bangunan, jalan, serta irigasi.

Uchok mengungkapkan, Kementerian Perhubungan diduga paling merugikan negara dengan modus belanja fiktif dan kemahalan harga. "Kementerian Perhubungan dengan kerugian negara sebesar Rp 212 miliar," sebut dia.

Peringkat kedua "pemboros anggaran" adalah Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menangah dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 8,3 miliar. Ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 6 miliar.

Kementerian lain yang ikut menyumbang "kebocoran" anggaran adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara RI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan terakhir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Modus "kelebihan"

Selain itu, Uchok juga menemukan kementerian atau lembaga yang terindikasi merugian negara dengan modus kelebihaan bayar. Modus itu di antaranya kekurangan volume, tidak sesuai spek, dan kelebihan membayar konsultan.

Lima kementerian yang diduga paling merugikan negara dengan modus tersebut, yaitu Kementerian Perhubungan dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 138,8 miliar, Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 31,4 miliar, Kementerian Agama sebesar Rp 12,1 miliar, Kementerian Keuangan sebesar Rp 7,9 miliar, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 6,5 miliar.

Adapun kementrian atau lembaga lainnya antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan, dan Kejaksaan Agung.

Uchok juga menyebutkan, ada dugaan pemborosan anggaran per tahun oleh menteri atau ketua lembaga dalam penggunaan dana operasional sebesar Rp 1,2 miliar. "Jadi, rata-rata realisasi operasionalnya sebesar Rp 100 juta per bulan, sedangkan orang miskin atau rumah tangga miskin hanya dapat BLSM per bulan Rp 150 ribu," terang Uchok.

Menurut Uchok, selama ini APBN dibebani pemborosan anggaran dan kerugian negara, bukan subsidi untuk masyarakat. Dari hasil temuan LKPP, aparat penegak hukum seharusnya dapat langsung melakukan penyelidikan. "Jadi, kenaikan BBM untuk menutupi korupsi anggaran dan pemborosan anggaran pemerintah," ujar Uchok.

Pemerintah juga diminta melakukan pengetatan anggaran pada kementerian agar tidak boros. Menurut Uchok, pengetatan anggaran itu bisa dilakukan dengan cara mengurangi anggaran fasilitas menteri, pejabat eselon, dan pengeluran rutin untuk pegawai negeri sipil (PNS).

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

    Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

    Nasional
    Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

    Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

    Nasional
    Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

    Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

    Nasional
     Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

    Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

    Nasional
    YLBHI: Kasus Pelanggaran 'Fair Trial' Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

    YLBHI: Kasus Pelanggaran "Fair Trial" Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

    Nasional
    Wapres Minta DSN-MUI Aktif Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tanah Air

    Wapres Minta DSN-MUI Aktif Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tanah Air

    Nasional
    Rapat Komisi III, Jaksa Agung Diminta Batalkan Banding atas Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi

    Rapat Komisi III, Jaksa Agung Diminta Batalkan Banding atas Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi

    Nasional
    Menkes Ingin Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19, Ilham: Kami Segera Tindak Lanjuti

    Menkes Ingin Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19, Ilham: Kami Segera Tindak Lanjuti

    Nasional
    Anggota Komisi I DPR Ingatkan Rekrutmen Komcad Transparan dan Inklusif

    Anggota Komisi I DPR Ingatkan Rekrutmen Komcad Transparan dan Inklusif

    Nasional
    Anggota Fraksi Gerindra Usul Restorative Justice Dipakai dalam Kasus Rizieq Shihab

    Anggota Fraksi Gerindra Usul Restorative Justice Dipakai dalam Kasus Rizieq Shihab

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 13.094 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 3.924

    UPDATE: Sebaran 13.094 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 3.924

    Nasional
    UPDATE 26 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 163.526

    UPDATE 26 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 163.526

    Nasional
    Kekhawatiran atas Pembentukan Komponen Cadangan, DPR: Kami Jalankan Fungsi Pengawasan

    Kekhawatiran atas Pembentukan Komponen Cadangan, DPR: Kami Jalankan Fungsi Pengawasan

    Nasional
    UPDATE 26 Januari: Total Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Capai 8.881.607

    UPDATE 26 Januari: Total Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Capai 8.881.607

    Nasional
    Komjen Listyo Sigit Berencana Integrasikan Pam Swakarsa dengan Fasilitas Kepolisian, Ini Penjelasan Polri

    Komjen Listyo Sigit Berencana Integrasikan Pam Swakarsa dengan Fasilitas Kepolisian, Ini Penjelasan Polri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X