Pengamat: Kalau PKS Keluar Setgab, Golkar Akan Cari Gara-gara

Kompas.com - 23/06/2013, 15:19 WIB
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesian (LIMA) Ray Rangkuti Kompas.com/SABRINA ASRILDirektur Lingkar Madani untuk Indonesian (LIMA) Ray Rangkuti
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi hingga kini masih "menggantung". Namun, jika PKS keluar dari koalisi diperkirakan hal serupa juga akan diambil Partai Golkar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

"Ke depan, siapa yang tinggalkan Setgab akan laris ke depannya. Dia akan pakai hal ini untuk menyerang Demokrat atau Setgab," ujar Ray.

Dalam kasus PKS, kata Ray, partai ini akan mendapatkan dua keuntungan jika dikeluarkan dari Setgab. Keuntungan pertama didapat PKS setelah berhasil mengambil hati rakyat dengan sikap menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara keuntungan kedua, yakni citra terzalimi yang didapat PKS jika didepak dari koalisi.

Ray menilai jika PKS ternyata benar-benar hengkang dari koalisi, maka Partai Golkar akan bermanuver.

"Dengan begitu, Golkar akan bermanuver karena dia sudah melihat efek positif dari keluar Setgab. Lihat saja kalau elektabilitas Golkar tidak naik, maka Golkar akan cari gara-gara untuk keluar juga dari koalisi," ujar Ray.

Peluang Golkar keluar dari koalisi, lanjutnya, sangat besar mengingat Golkar pada mulanya menolak rencana kenaikan BBM bersubsidi. Terlebih, Ray melihat, kebijakan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sama sekali tidak memberikan keuntungan politis bagi partai-partai koalisi.

"Saya perkirakan, sampai menjelang 2014 Setgab hanya tinggal tiga yaitu Partai Demokrat, PAN, dan PKB," tandas Ray.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013) memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Hal ini karena PKS menolak adanya kenaikan harga BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya di dalam RAPBN-P itu.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, tetapi keberadaan PKS di koalisi tetap tak diinginkan.

Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri untuk mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, maka posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

    Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

    Nasional
    Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

    Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

    Nasional
    Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

    Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

    Nasional
    Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

    Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

    Nasional
    Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

    Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

    Nasional
    KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

    KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

    Nasional
    Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

    Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

    Nasional
    Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

    Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

    Nasional
    Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

    Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

    Nasional
    Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

    Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

    Nasional
    Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

    Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

    Nasional
    Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

    Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

    Nasional
    KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

    KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

    Nasional
    SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

    SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

    Nasional
    Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

    Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X