Pengamat: Kalau PKS Keluar Setgab, Golkar Akan Cari Gara-gara

Kompas.com - 23/06/2013, 15:19 WIB
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesian (LIMA) Ray Rangkuti Kompas.com/SABRINA ASRILDirektur Lingkar Madani untuk Indonesian (LIMA) Ray Rangkuti
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi hingga kini masih "menggantung". Namun, jika PKS keluar dari koalisi diperkirakan hal serupa juga akan diambil Partai Golkar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

"Ke depan, siapa yang tinggalkan Setgab akan laris ke depannya. Dia akan pakai hal ini untuk menyerang Demokrat atau Setgab," ujar Ray.

Dalam kasus PKS, kata Ray, partai ini akan mendapatkan dua keuntungan jika dikeluarkan dari Setgab. Keuntungan pertama didapat PKS setelah berhasil mengambil hati rakyat dengan sikap menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara keuntungan kedua, yakni citra terzalimi yang didapat PKS jika didepak dari koalisi.


Ray menilai jika PKS ternyata benar-benar hengkang dari koalisi, maka Partai Golkar akan bermanuver.

"Dengan begitu, Golkar akan bermanuver karena dia sudah melihat efek positif dari keluar Setgab. Lihat saja kalau elektabilitas Golkar tidak naik, maka Golkar akan cari gara-gara untuk keluar juga dari koalisi," ujar Ray.

Peluang Golkar keluar dari koalisi, lanjutnya, sangat besar mengingat Golkar pada mulanya menolak rencana kenaikan BBM bersubsidi. Terlebih, Ray melihat, kebijakan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sama sekali tidak memberikan keuntungan politis bagi partai-partai koalisi.

"Saya perkirakan, sampai menjelang 2014 Setgab hanya tinggal tiga yaitu Partai Demokrat, PAN, dan PKB," tandas Ray.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013) memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Hal ini karena PKS menolak adanya kenaikan harga BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya di dalam RAPBN-P itu.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, tetapi keberadaan PKS di koalisi tetap tak diinginkan.

Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri untuk mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, maka posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

    Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

    Nasional
    Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

    Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

    Nasional
    Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

    Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

    Nasional
    Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

    Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

    Nasional
    Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Nasional
    Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

    Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

    Nasional
    Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

    Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

    Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

    Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

    Nasional
    Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

    Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

    Nasional
    Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

    Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

    Nasional
    36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

    36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

    Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

    Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

    Nasional
    KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

    KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X