Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkeras Tolak BBM, PKS Tantang Debat Menkeu

Kompas.com - 23/06/2013, 13:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kebijakan pemerintah yang akhirnya resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, bahkan siap berdebat tentang kesalahan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Menurut kami, tidak memenuhi akal sehat dalam kenaikan BBN kali ini. Saya siap berdebat dengan menteri keuangan dan yakin nggak akan kalah," ujar Refrizal dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Refrizal mengatakan PKS sebenarnya sempat menyetujui kenaikan BBM secara perlahan pada periode 2004-2009. Setelah itu, katanya, PKS juga mendorong adanya pendidikan gratis, fasilitas kesehatan gratis, pemanfaatan energi alternatif, hingga program konversi minyak tanah ke gas. Namun, program-program itu ternyata tidak dijalankan secara maksimal oleh pemerintah.

"Sebetulnya PKS menagih janji pemerintah, kok yang sudah disepakati bersama tidak berjalan?" kata Refrizal.

Menurut dia, kenaikan harga BBM kali sangat tidak tepat karena berlarut-larut sehingga menyebabkan kenaikan harga-harga yang tak terkontrol. "Jadi kami sangat sayangkan, kenaikan BBM itu terjadi pada saat ini," imbuhnya.

DPR akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada Senin lalu. Di dalam rancangan itu terdapat dana kompensasi seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, dan Raskin. Dengan disahkannya APBN-P 2013 ini, maka pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga baru BBM bersubsidi yakni premium  menjadi Rp 6.500, sedangkan menjadi Rp 5.500 per liter.

PKS bersama tiga fraksi lainnya, yakni PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra pada rapat paripurna menjadi kelompok penentang kenaikan harga BBM ini. Meski kalah dalam voting saat paripurna, PKS dan PDI Perjuangan menyatakan akan memantau proses distribusi dana kompesasi yang dinilai rawan diselewengkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com