Kompas.com - 23/06/2013, 12:57 WIB
EditorTri Wahono

LUCKY PRANSISKA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membahas pencegahan dan pemberantasan gratifikasi seks dan fasilitas suap hiburan dalam pertemuan bersama ratusan pengusaha di Medan, Sumatera Utara, Senin (24/6/2013) besok. 

"Ini bagian kerja strategis KPK untuk mendorong kerja sama strategis antara pemerintah dan koorporasi untuk melawan gratifikasi dan membangun intergritas. Gratifikasi seks harus mulai diatur," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut untuk mengantisipasi tren bahwa pihak swasta atau korporasi mendorong dan memperbesar praktik-praktik korupsi belakangan ini.

"Kita tahu, korupsi bukan hanya dilakukan penyelenggara negara. Ada tren bahwa swasta punya peran mendorong masifitas korupsi. Dalam konteks itu, maka swasta harus ditarik menjadi bagian penting melawan korupsi," ujar Bambang.

Menurut Bambang, KPK memang sudah menaruh perhatian kemungkinan sebuah perusahaan korporat terlibat praktik korupsi. Penelitian KPK mengungkapkan bahwa subyek hukum korupsi sudah bukan lagi dilakukan orang per orang, melainkan perusahaan itu sendiri.

"Kita siapkan penyelidik dan penyidik untuk fokus ke korporasi. Ke depan, konsen KPK untuk tidak hanya subyek hukumnya orang per orang, tapi juga korporasi," kata Bambang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Ketua KPK bidang pencegahan, Adnan Pandu Praja, menambahkan, pertemuan ini merupakan kerja berskala besar yang pertama kali dilakukan institusinya.

Pertemuan tersebut akan dihadiri hampir para chief executive officer (CEO) perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Menurutnya ada 150 lebih perusahaan yang akan hadir di pertemuan tersebut.

"Nantinya akan ada deklarasi yang akan dibacakan peserta. Poinnya supaya sepakat tak lakukan suap," kata Adnan.(Edwin Firdaus)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X