Politisi Golkar: Jangan Jadikan Pemilu Tujuan Sakral

Kompas.com - 23/06/2013, 12:38 WIB
Kemiskinan dan kepemimpinanm KOMPASKemiskinan dan kepemimpinanm
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Mahadi Sinambela mengimbau partai politik agar tidak menjadikan pemilu sebagai salah satu tujuan sakral. Jika pemilu dijadikan sebagai satu-satunya tujuan, menurut Mahadi, maka dikhawatirkan akan terjadi praktik-praktik money politics untuk mencapai kemenangan.

"Jangan jadikan pemilu itu menjadi sesuatu yang sakral. Jangan jadikan pemilu itu tujuan yang mati-matian. Kalau itu yang kita jadikan, maka akan ada kerusuhan sosial," ujar Mahadi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini juga mengungkapkan, dengan menjadikan pemilu sebagai tujuan utama, maka dipastikan akan terjadi penyelewengan. Partai politik, katanya, pasti akan melakukan pengumpulan dana.

"Kalau partai sudah sibuk cari uang habis-habisan, maka akan terjadi penyimpangan. Ini yang harus kita ubah kultur partainya," kata Mahadi.

Di Golkar, Mahadi mengakui kultur lama ini belum bisa diubah. Para politisi Golkar, kata Mahadi, masih mengutamakan penampilan dan harta untuk menjadi caleg.

"Saya mengaku belum berhasil mengubah kultur di Golkar. Padahal yang rusak partai ini kan karena money politics," katanya.

Munculnya apatisme

Lebih lanjut, Mahadi menilai, perhelatan Pemilu 2014 tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu 2009. Pada pemilu mendatang, Mahadi tetap melihat tingkat apatisme masyarakat yang tinggi.

"Saya khawatir justru semakin dikit orang datang ke TPS. Pertanyaannya, apa partai masih bisa giring pendukung barunya?" tutur Mahadi.

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan politisi Partai Nasdem, Dedy Ramanta. Dedy mengungkapkan apatisme kini mulai menjangkit pemilih pemula. Penyebabnya, kata Dedy, karena para pemilih yang disebut melek politik ini mendapatkan pendidikan politik yang berbeda di kampus.

"Pendidikan politik yang mereka dapat di kampus, itu berbeda dengan pendidikan politik partai. Sementara partai pun tidak menyentuh kampus, sehingga muncullah kaum apatis," kata Dedy.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

    Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

    Nasional
    Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

    Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

    Nasional
    Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

    Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

    Nasional
    Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

    Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

    Nasional
    Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

    Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

    Nasional
    KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

    KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

    Nasional
    Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

    Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

    Nasional
    Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

    Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

    Nasional
    Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

    Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

    Nasional
    Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

    Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

    Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

    Nasional
    Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

    Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

    Nasional
    Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

    Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

    Nasional
    JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

    JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

    Nasional
    Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

    Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X