Kompas.com - 23/06/2013, 12:38 WIB
Kemiskinan dan kepemimpinanm KOMPASKemiskinan dan kepemimpinanm
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Mahadi Sinambela mengimbau partai politik agar tidak menjadikan pemilu sebagai salah satu tujuan sakral. Jika pemilu dijadikan sebagai satu-satunya tujuan, menurut Mahadi, maka dikhawatirkan akan terjadi praktik-praktik money politics untuk mencapai kemenangan.

"Jangan jadikan pemilu itu menjadi sesuatu yang sakral. Jangan jadikan pemilu itu tujuan yang mati-matian. Kalau itu yang kita jadikan, maka akan ada kerusuhan sosial," ujar Mahadi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini juga mengungkapkan, dengan menjadikan pemilu sebagai tujuan utama, maka dipastikan akan terjadi penyelewengan. Partai politik, katanya, pasti akan melakukan pengumpulan dana.

"Kalau partai sudah sibuk cari uang habis-habisan, maka akan terjadi penyimpangan. Ini yang harus kita ubah kultur partainya," kata Mahadi.

Di Golkar, Mahadi mengakui kultur lama ini belum bisa diubah. Para politisi Golkar, kata Mahadi, masih mengutamakan penampilan dan harta untuk menjadi caleg.

"Saya mengaku belum berhasil mengubah kultur di Golkar. Padahal yang rusak partai ini kan karena money politics," katanya.

Munculnya apatisme

Lebih lanjut, Mahadi menilai, perhelatan Pemilu 2014 tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu 2009. Pada pemilu mendatang, Mahadi tetap melihat tingkat apatisme masyarakat yang tinggi.

"Saya khawatir justru semakin dikit orang datang ke TPS. Pertanyaannya, apa partai masih bisa giring pendukung barunya?" tutur Mahadi.

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan politisi Partai Nasdem, Dedy Ramanta. Dedy mengungkapkan apatisme kini mulai menjangkit pemilih pemula. Penyebabnya, kata Dedy, karena para pemilih yang disebut melek politik ini mendapatkan pendidikan politik yang berbeda di kampus.

"Pendidikan politik yang mereka dapat di kampus, itu berbeda dengan pendidikan politik partai. Sementara partai pun tidak menyentuh kampus, sehingga muncullah kaum apatis," kata Dedy.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Nasional
    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    Nasional
    Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

    Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

    Nasional
    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Nasional
    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    Nasional
    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Nasional
    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Nasional
    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Nasional
    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Nasional
    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Nasional
    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Nasional
    Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

    Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

    Nasional
    75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

    75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

    Nasional
    Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

    Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X