"Jaman Golkar Lebih Asik, Lebih Nyaman"

Kompas.com - 22/06/2013, 15:44 WIB
Ribuan angota Fraksi Partai Golkar seluruh Indonesia mengikuti pertemuan yang dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2013). Pertemuan tersebut untuk pemantapan strategi pemenangan Partai Golkar pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014. 

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANRibuan angota Fraksi Partai Golkar seluruh Indonesia mengikuti pertemuan yang dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2013). Pertemuan tersebut untuk pemantapan strategi pemenangan Partai Golkar pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

BALI, KOMPAS.com - "Jaman Golkar lebih asyik. Zaman Golkar lebih nyaman". Begitulah isu besar yang akan diangkat Partai Golkar untuk menghadapi pemilu 2014. Seluruh kader Golkar diinstruksikan mengangkat isu tersebut kepada rakyat di daerah masing-masing.

Strategi itu diungkap Wakil Ketua Umum DPP Golkar Syarif Cicip Sutardjo saat pembekalan calon anggota legislatif dan pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) di The Resort Nusa Dua, Bali, Sabtu ( 22/6/2013 ). Menurutnya, slogan "jaman Golkar dulu" bisa dijual ke saudara-saudara kita.

Dalam pembekalan itu dihadiri Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie, para pengurus BKPP, DPP, DPD, kepala daerah asal Golkar, ormas sayap, serta ratusan bakal caleg Golkar.

Cicip mengarahkan agar bisa mengangkat kembali sejumlah kondisi sewaktu Orde Baru. Ia memberi contoh adanya kepastian harga sembako, biaya pendidikan murah, situasi politik stabil, dilakukannya pembangunan insfrastruktur, dan lainnya.

Ada pula strategi kampanye kepada orang tua dan anak. Khusus untuk kaum bapak, isu yang bisa diangkat seperti stabilitas politik lima tahun ke depan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, lapangan pekerjaan, dan lainnya.

Khusus untuk kaum ibu, isu yang bisa diangkat seperti harga sembako, akses pendidikan untuk anak-anak, biaya pelayanan kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan lainnya.

Adapun untuk pemilih pemula, bisa diangkat isu peduli dan mau mendengarkan, berpihak generasi baru, biaya kuliah murah, ketersediaan lapangan kerja, dan sebagainya.

Isu tersebut, tambah Cicip, bisa disebarkan oleh lima kelompok, yakni mesin partai (kader, konstituen loyal), caleg (DPR, DPRD I dan II), tokoh (tokoh nasional, masyarakat, kepala daerah, akademisi, opinion leader), ormas sayap, dan media massa.

Seperti diketahui, kampanye berbagai kelebihan ketika zaman kepemimpinan Soeharto sudah beredar di masyarakat, terutama melalui sosial media. Adapula kampanye tandingan yang mengangkat kekurangan selama orde baru. Apakah memang zaman orde baru lebih asik dan nyaman?



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X