Kompas.com - 22/06/2013, 14:56 WIB
Ketua Umum Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie (kiri) dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, Idrus Marham menunjukkan nomor urut partai saat Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Partai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (14/1/2013). Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan 10 partai politik dan tiga partai politik lokal Aceh lolos menjadi peserta Pemilu 2014. KOMPAS IMAGES/Kristianto PurnomoKetua Umum Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie (kiri) dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, Idrus Marham menunjukkan nomor urut partai saat Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Partai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (14/1/2013). Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan 10 partai politik dan tiga partai politik lokal Aceh lolos menjadi peserta Pemilu 2014.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


BALI, KOMPAS.com -
Partai Golkar tidak khawatir elektabilitasnya akan turun menjelang pemilu 2014 terkait sikap mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, Golkar yakin sikap Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat terkait APBN Perubahan 2014 akan berdampak positif dalam pemilu.

"Tidak akan ada pengaruh ke pemilu 2014. Justru dengan perjuangan ini berimplikasi positif," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham di sela-sela acara Pembekalan Caleg dan Pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) di Bali, Sabtu (22/6/2013).

Idrus menolak jika publik menganggap Golkar mendukung kenaikan harga BBM. Golkar beralasan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah. Fokus Golkar, lanjutnya, bagaimana agar rakyat miskin tidak semakin susah pasca-kenaikan harga BBM.

Oleh karena itu, tambah Idrus, pihaknya mendukung program kompensasi beasiswa, beras miskin, program keluarga harapan, serta bantuan langsung sementara masyarakat. Pihaknya juga mendukung subsidi BBM dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

Idrus menambahkan, pihaknya juga tak khawatir kompensasi tersebut akan menguntungkan parpol lain. Menurut Idrus, pihaknya tidak memperhitungkan dari segi politik, namun bagaimana membantu rakyat yang terkena dampak dari harga BBM baru.

Rakyat, kata mantan anggota DPR itu, pasti dapat menilai sendiri siapa yang layak dipilih. Persoalan 2014 biar rakyat yang menentukan, pungkasnya.

Seperti diberitakan, harga baru BBM bersubsidi sudah berlaku serentak sejak Sabtu ( 22/6/2013 ) pukul 00.00. Dari harga Rp 4.500 per liter, harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM itu terjadi di berbagai daerah sejak APBNP 2013 masih dibahas di DPR hingga menjelang pengumuman pemerintah. Sebagian berakhir bentrokan.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

    Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

    Nasional
    Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

    Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

    Nasional
    Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

    Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

    Nasional
    Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

    Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

    Nasional
    Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

    Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

    Nasional
    Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

    Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

    Nasional
    OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

    OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

    Nasional
    OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

    OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

    Nasional
    Mendagri Ingatkan Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 di Kegiatan Ekonomi dan Keagamaan

    Mendagri Ingatkan Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 di Kegiatan Ekonomi dan Keagamaan

    Nasional
    Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

    Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

    Nasional
    OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

    OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

    Nasional
    Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

    Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

    Nasional
    OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

    OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

    Nasional
    Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

    Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

    Nasional
    Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

    Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X