Dukung BBM Naik, Golkar Tak Khawatir Dukungan Publik Turun

Kompas.com - 22/06/2013, 14:56 WIB

KOMPAS IMAGES/Kristianto Purnomo Ketua Umum Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie (kiri) dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, Idrus Marham menunjukkan nomor urut partai saat Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Partai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (14/1/2013). Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan 10 partai politik dan tiga partai politik lokal Aceh lolos menjadi peserta Pemilu 2014.


BALI, KOMPAS.com -
Partai Golkar tidak khawatir elektabilitasnya akan turun menjelang pemilu 2014 terkait sikap mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, Golkar yakin sikap Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat terkait APBN Perubahan 2014 akan berdampak positif dalam pemilu.

"Tidak akan ada pengaruh ke pemilu 2014. Justru dengan perjuangan ini berimplikasi positif," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham di sela-sela acara Pembekalan Caleg dan Pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) di Bali, Sabtu (22/6/2013).

Idrus menolak jika publik menganggap Golkar mendukung kenaikan harga BBM. Golkar beralasan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah. Fokus Golkar, lanjutnya, bagaimana agar rakyat miskin tidak semakin susah pasca-kenaikan harga BBM.

Oleh karena itu, tambah Idrus, pihaknya mendukung program kompensasi beasiswa, beras miskin, program keluarga harapan, serta bantuan langsung sementara masyarakat. Pihaknya juga mendukung subsidi BBM dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.


Idrus menambahkan, pihaknya juga tak khawatir kompensasi tersebut akan menguntungkan parpol lain. Menurut Idrus, pihaknya tidak memperhitungkan dari segi politik, namun bagaimana membantu rakyat yang terkena dampak dari harga BBM baru.

Rakyat, kata mantan anggota DPR itu, pasti dapat menilai sendiri siapa yang layak dipilih. Persoalan 2014 biar rakyat yang menentukan, pungkasnya.

Seperti diberitakan, harga baru BBM bersubsidi sudah berlaku serentak sejak Sabtu ( 22/6/2013 ) pukul 00.00. Dari harga Rp 4.500 per liter, harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM itu terjadi di berbagai daerah sejak APBNP 2013 masih dibahas di DPR hingga menjelang pengumuman pemerintah. Sebagian berakhir bentrokan.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorCaroline Damanik
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Terkini Lainnya

    Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

    Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

    Nasional
    Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

    Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

    Nasional
    Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

    Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

    Nasional
    Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

    Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

    Nasional
    Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

    Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

    Nasional
    Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

    Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

    Nasional
    Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

    Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

    Nasional
    Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

    Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

    Nasional
    [POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

    [POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

    Nasional
    Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

    Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

    MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

    Nasional
    Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

    Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

    Nasional
    Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

    Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

    Nasional
    Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

    Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

    Nasional
    Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

    Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

    Nasional
    Close Ads X