Dukung BBM Naik, Golkar Tak Khawatir Dukungan Publik Turun

Kompas.com - 22/06/2013, 14:56 WIB
Ketua Umum Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie (kiri) dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, Idrus Marham menunjukkan nomor urut partai saat Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Partai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (14/1/2013). Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan 10 partai politik dan tiga partai politik lokal Aceh lolos menjadi peserta Pemilu 2014. KOMPAS IMAGES/Kristianto PurnomoKetua Umum Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie (kiri) dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, Idrus Marham menunjukkan nomor urut partai saat Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Partai Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (14/1/2013). Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan 10 partai politik dan tiga partai politik lokal Aceh lolos menjadi peserta Pemilu 2014.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


BALI, KOMPAS.com -
Partai Golkar tidak khawatir elektabilitasnya akan turun menjelang pemilu 2014 terkait sikap mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, Golkar yakin sikap Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat terkait APBN Perubahan 2014 akan berdampak positif dalam pemilu.

"Tidak akan ada pengaruh ke pemilu 2014. Justru dengan perjuangan ini berimplikasi positif," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham di sela-sela acara Pembekalan Caleg dan Pengukuhan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) di Bali, Sabtu (22/6/2013).

Idrus menolak jika publik menganggap Golkar mendukung kenaikan harga BBM. Golkar beralasan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah. Fokus Golkar, lanjutnya, bagaimana agar rakyat miskin tidak semakin susah pasca-kenaikan harga BBM.

Oleh karena itu, tambah Idrus, pihaknya mendukung program kompensasi beasiswa, beras miskin, program keluarga harapan, serta bantuan langsung sementara masyarakat. Pihaknya juga mendukung subsidi BBM dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

Idrus menambahkan, pihaknya juga tak khawatir kompensasi tersebut akan menguntungkan parpol lain. Menurut Idrus, pihaknya tidak memperhitungkan dari segi politik, namun bagaimana membantu rakyat yang terkena dampak dari harga BBM baru.

Rakyat, kata mantan anggota DPR itu, pasti dapat menilai sendiri siapa yang layak dipilih. Persoalan 2014 biar rakyat yang menentukan, pungkasnya.

Seperti diberitakan, harga baru BBM bersubsidi sudah berlaku serentak sejak Sabtu ( 22/6/2013 ) pukul 00.00. Dari harga Rp 4.500 per liter, harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM itu terjadi di berbagai daerah sejak APBNP 2013 masih dibahas di DPR hingga menjelang pengumuman pemerintah. Sebagian berakhir bentrokan.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    “Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

    “Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

    Nasional
    Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

    Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

    Nasional
    Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

    Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

    Nasional
    Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

    Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

    Nasional
    Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

    Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

    Nasional
    Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

    Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

    Nasional
    UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

    UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

    Nasional
    UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

    UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

    Nasional
    UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

    UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

    Nasional
    UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

    UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

    Nasional
    Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

    Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

    Nasional
    Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

    Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

    Nasional
    KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

    KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X