Kompas.com - 22/06/2013, 14:11 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara Isra Mi'raj di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam. KOMPAS.com/Sandro GatraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara Isra Mi'raj di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan, langkah Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan imbas dari kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di masa lalu. Presiden, lanjutnya, menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali dalam kurun waktu Desember 2008 hingga Januari 2009.

“Pak SBY secara heroik menurunkan tiga kali harga BBM, dua kali Desember 2008, sekali Januari 2009, harga sudah Rp 6.000, dia turunkan dari Rp 5.500, Rp 4.500. Kalau dia (SBY) tidak begitu, kenaikan BBM sebenarnya Rp 1.000 perak saja sudah cukup. Ini dia memakan kelakuannya sendiri,” kata Faisal dalam diskusi bertajuk “BBM Naik, Siapa Tercekik?” di Jakarta, Sabtu (22/6/2013).

Oleh karena itu, menurut Faisal, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini bukanlah upaya penghematan keuangan Negara. Faisal mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah ini semata-mata untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah menggelembung.

“Sehingga postur APBN sekarang, kalau kata Hatta lebih baik dari APBN 2013, itu tidak benar, karena defisitnya naik dari satu koma menjadi dua koma, penerimaan juga turun,” tutur Faisal.

Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta ini pun mengatakan, rakyat miskinlah yang bakal terkena imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

“Yang miskin kenyataannya menelan pil pahit yang paling pahit, orang kaya pada umumnya tidak menikmati subsidi karena memakai Pertamax,” ucap Faisal.

Seperti diberitakan, Pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Harga premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar bersubsidi naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter.

Rencana kenaikan harga BBM ini sebenarnya sudah diusulkan pemerintah sejak awal tahun 2012, tetapi ditolak DPR pada 30 Maret 2012. Pemerintah pun ragu memutuskan kenaikan harga BBM meski wewenang kenaikan harga itu berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kewenangan ini diatur dalam UU APBN 2013.

Namun, Presiden tak mau menaikkan harga BBM tanpa mendapatkan dukungan Program Percepatan dan Perlindungan Sosial sebagai langkah melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Program itu akhirnya disetujui DPR dalam APBN-P 2013 melalui Rapat Paripurna DPR pada awal pekan ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

    Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

    Nasional
    Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

    Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

    Nasional
    Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

    Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

    Nasional
    Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

    Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

    Nasional
    Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

    Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

    Nasional
    Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

    Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

    Nasional
    Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

    Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

    Nasional
    Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

    Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

    Nasional
    Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

    Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

    Nasional
    Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

    Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

    Nasional
    Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

    Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

    Nasional
    Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

    Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

    Nasional
    Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

    Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

    Nasional
    Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

    Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

    Nasional
    Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

    Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.