Kompas.com - 22/06/2013, 14:11 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara Isra Mi'raj di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam. KOMPAS.com/Sandro GatraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara Isra Mi'raj di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/6/2013) malam.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan, langkah Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan imbas dari kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di masa lalu. Presiden, lanjutnya, menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali dalam kurun waktu Desember 2008 hingga Januari 2009.

“Pak SBY secara heroik menurunkan tiga kali harga BBM, dua kali Desember 2008, sekali Januari 2009, harga sudah Rp 6.000, dia turunkan dari Rp 5.500, Rp 4.500. Kalau dia (SBY) tidak begitu, kenaikan BBM sebenarnya Rp 1.000 perak saja sudah cukup. Ini dia memakan kelakuannya sendiri,” kata Faisal dalam diskusi bertajuk “BBM Naik, Siapa Tercekik?” di Jakarta, Sabtu (22/6/2013).

Oleh karena itu, menurut Faisal, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini bukanlah upaya penghematan keuangan Negara. Faisal mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah ini semata-mata untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah menggelembung.

“Sehingga postur APBN sekarang, kalau kata Hatta lebih baik dari APBN 2013, itu tidak benar, karena defisitnya naik dari satu koma menjadi dua koma, penerimaan juga turun,” tutur Faisal.

Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta ini pun mengatakan, rakyat miskinlah yang bakal terkena imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

“Yang miskin kenyataannya menelan pil pahit yang paling pahit, orang kaya pada umumnya tidak menikmati subsidi karena memakai Pertamax,” ucap Faisal.

Seperti diberitakan, Pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Harga premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar bersubsidi naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter.

Rencana kenaikan harga BBM ini sebenarnya sudah diusulkan pemerintah sejak awal tahun 2012, tetapi ditolak DPR pada 30 Maret 2012. Pemerintah pun ragu memutuskan kenaikan harga BBM meski wewenang kenaikan harga itu berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kewenangan ini diatur dalam UU APBN 2013.

Namun, Presiden tak mau menaikkan harga BBM tanpa mendapatkan dukungan Program Percepatan dan Perlindungan Sosial sebagai langkah melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Program itu akhirnya disetujui DPR dalam APBN-P 2013 melalui Rapat Paripurna DPR pada awal pekan ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

    Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

    Nasional
    KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

    KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

    Nasional
    Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

    Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

    Nasional
    Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

    Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

    Nasional
    Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

    Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

    Nasional
    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

    Nasional
    Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Nasional
    Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

    Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

    Nasional
    KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

    KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

    Nasional
    3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

    3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

    Nasional
    Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

    Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

    Nasional
    Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

    Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

    Nasional
    Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

    Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

    Nasional
    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Nasional
    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.