Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Khawatir BLSM Diklaim Partai Lain untuk Tingkatkan Elektabilitas

Kompas.com - 22/06/2013, 13:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, Demokrat tidak akan mengklaim bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai program partainya untuk membantu masyarakat sehingga menimbulkan citra partai yang baik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Nurhayati mengatakan, partainya justru khawatir BLSM akan diklaim partai lain sebagai upaya meningkatkan elektabilitas partai tersebut.

"Selama ini banyak sekali bantuan pemerintah yang memang ditujukan bagi masyarakat dan sudah diberikan sejak 2004, jadi tidak hanya BLSM, dan tidak pernah kami klaim karena buktinya elektabilitas Demokrat tetap turun. Jadi, kami tidak mengatakan itu bantuan Demokrat. Justru yang saya khawatirkan yang lain yang mengklaim, dan bantuan Kementan kan banyak sekali, terkonsentrasi di Kementan, Kemensos, dan ada juga yang di Kemenkominfo," kata Nurhayati melalui telekonferensi dalam diskusi bertajuk BBM Naik, Siapa Tercekik? di Jakarta, Sabtu (22/6/2013).

Saat disinggung mengapa kementerian yang disebut Nurhayati adalah kementerian-kementerian yang dipimpin menteri dari Partai Keadilan Sejahtera, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, memang kenyataannya bantuan pemerintah banyak disalurkan melalui kementerian-kementerian tersebut. "Bapak bisa cek, kalau saya di Komisi VIII, bermitra dengan Kemensos, ada raskin, dan lain-lain, terkonsentrasi di Kemensos, dan sekarang BLSM juga ada di Kemensos, bukan di kementerian lain," tutur Nurhayati.

Seperti diketahui, PKS menjadi satu-satunya partai anggota koalisi yang pendapatnya berseberangan dengan keputusan sekretariat gabungan koalisi mengenai kenaikan harga BBM. Fraksi PKS di DPR menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus penyaluran BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM tersebut.

Nurhayati juga memastikan, pemerintah tidak akan menurunkan harga BBM bersubsidi hingga 2014. Meskipun pahit, lanjutnya, kebijakan untuk menaikkan harga BBM merupakan jalan terbaik untuk menyelamatkan dan menyehatkan keuangan negara. "Ini pil pahit yang mudah-mudahan jadi obat untuk negara, untuk masyarakat. BLSM bukan hanya ada di Indonesia. Di negara lain seperti Amerika, juga ada social security yang diberikan setiap bulan untuk pengangguran," ucap Nurhayati.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar bersubsidi naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter. Sebagai kompensasi atas kenaikan tersebut, ada lima program yang akan dijalankan. Tiga program di antaranya bersifat percepatan dan perluasan dari program reguler yang telah ada, yakni program keluarga harapan (Rp 0,7 triliun), program bantuan siswa miskin (Rp 7,5 triliun), dan program beras untuk rakyat miskin (Rp 4,3 triliun).

Dua program lainnya adalah pembangunan infrastruktur dasar dan BLSM. Masing-masing anggarannya Rp 7,25 triliun dan Rp 9,7 triliun. Dengan demikian, total anggaran untuk paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai Rp 29,4 triliun. Khusus BLSM akan disalurkan melalui PT Pos mulai Senin pagi. Sementara program lainnya akan disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Nasional
    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Nasional
    Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Nasional
    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Nasional
    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Nasional
    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    Nasional
    Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Nasional
    Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Nasional
    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    Nasional
    Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com