Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/06/2013, 13:47 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, Demokrat tidak akan mengklaim bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai program partainya untuk membantu masyarakat sehingga menimbulkan citra partai yang baik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Nurhayati mengatakan, partainya justru khawatir BLSM akan diklaim partai lain sebagai upaya meningkatkan elektabilitas partai tersebut.

"Selama ini banyak sekali bantuan pemerintah yang memang ditujukan bagi masyarakat dan sudah diberikan sejak 2004, jadi tidak hanya BLSM, dan tidak pernah kami klaim karena buktinya elektabilitas Demokrat tetap turun. Jadi, kami tidak mengatakan itu bantuan Demokrat. Justru yang saya khawatirkan yang lain yang mengklaim, dan bantuan Kementan kan banyak sekali, terkonsentrasi di Kementan, Kemensos, dan ada juga yang di Kemenkominfo," kata Nurhayati melalui telekonferensi dalam diskusi bertajuk BBM Naik, Siapa Tercekik? di Jakarta, Sabtu (22/6/2013).

Saat disinggung mengapa kementerian yang disebut Nurhayati adalah kementerian-kementerian yang dipimpin menteri dari Partai Keadilan Sejahtera, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, memang kenyataannya bantuan pemerintah banyak disalurkan melalui kementerian-kementerian tersebut. "Bapak bisa cek, kalau saya di Komisi VIII, bermitra dengan Kemensos, ada raskin, dan lain-lain, terkonsentrasi di Kemensos, dan sekarang BLSM juga ada di Kemensos, bukan di kementerian lain," tutur Nurhayati.

Seperti diketahui, PKS menjadi satu-satunya partai anggota koalisi yang pendapatnya berseberangan dengan keputusan sekretariat gabungan koalisi mengenai kenaikan harga BBM. Fraksi PKS di DPR menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus penyaluran BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM tersebut.

Nurhayati juga memastikan, pemerintah tidak akan menurunkan harga BBM bersubsidi hingga 2014. Meskipun pahit, lanjutnya, kebijakan untuk menaikkan harga BBM merupakan jalan terbaik untuk menyelamatkan dan menyehatkan keuangan negara. "Ini pil pahit yang mudah-mudahan jadi obat untuk negara, untuk masyarakat. BLSM bukan hanya ada di Indonesia. Di negara lain seperti Amerika, juga ada social security yang diberikan setiap bulan untuk pengangguran," ucap Nurhayati.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar bersubsidi naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter. Sebagai kompensasi atas kenaikan tersebut, ada lima program yang akan dijalankan. Tiga program di antaranya bersifat percepatan dan perluasan dari program reguler yang telah ada, yakni program keluarga harapan (Rp 0,7 triliun), program bantuan siswa miskin (Rp 7,5 triliun), dan program beras untuk rakyat miskin (Rp 4,3 triliun).

Dua program lainnya adalah pembangunan infrastruktur dasar dan BLSM. Masing-masing anggarannya Rp 7,25 triliun dan Rp 9,7 triliun. Dengan demikian, total anggaran untuk paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai Rp 29,4 triliun. Khusus BLSM akan disalurkan melalui PT Pos mulai Senin pagi. Sementara program lainnya akan disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Nasional
Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.