Demokrat Khawatir BLSM Diklaim Partai Lain untuk Tingkatkan Elektabilitas

Kompas.com - 22/06/2013, 13:47 WIB
Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, Demokrat tidak akan mengklaim bantuan langsung sementara masyarakat ( BLSM) sebagai program partainya untuk membantu masyarakat sehingga menimbulkan citra partai yang baik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Nurhayati mengatakan, partainya justru khawatir BLSM akan diklaim partai lain sebagai upaya meningkatkan elektabilitas partai tersebut.

"Selama ini banyak sekali bantuan pemerintah yang memang ditujukan bagi masyarakat dan sudah diberikan sejak 2004, jadi tidak hanya BLSM, dan tidak pernah kami klaim karena buktinya elektabilitas Demokrat tetap turun. Jadi, kami tidak mengatakan itu bantuan Demokrat. Justru yang saya khawatirkan yang lain yang mengklaim, dan bantuan Kementan kan banyak sekali, terkonsentrasi di Kementan, Kemensos, dan ada juga yang di Kemenkominfo," kata Nurhayati melalui telekonferensi dalam diskusi bertajuk BBM Naik, Siapa Tercekik? di Jakarta, Sabtu (22/6/2013).

Saat disinggung mengapa kementerian yang disebut Nurhayati adalah kementerian-kementerian yang dipimpin menteri dari Partai Keadilan Sejahtera, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, memang kenyataannya bantuan pemerintah banyak disalurkan melalui kementerian-kementerian tersebut. "Bapak bisa cek, kalau saya di Komisi VIII, bermitra dengan Kemensos, ada raskin, dan lain-lain, terkonsentrasi di Kemensos, dan sekarang BLSM juga ada di Kemensos, bukan di kementerian lain," tutur Nurhayati.

Seperti diketahui, PKS menjadi satu-satunya partai anggota koalisi yang pendapatnya berseberangan dengan keputusan sekretariat gabungan koalisi mengenai kenaikan harga BBM. Fraksi PKS di DPR menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus penyaluran BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM tersebut.

Nurhayati juga memastikan, pemerintah tidak akan menurunkan harga BBM bersubsidi hingga 2014. Meskipun pahit, lanjutnya, kebijakan untuk menaikkan harga BBM merupakan jalan terbaik untuk menyelamatkan dan menyehatkan keuangan negara. "Ini pil pahit yang mudah-mudahan jadi obat untuk negara, untuk masyarakat. BLSM bukan hanya ada di Indonesia. Di negara lain seperti Amerika, juga ada social security yang diberikan setiap bulan untuk pengangguran," ucap Nurhayati.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar bersubsidi naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter. Sebagai kompensasi atas kenaikan tersebut, ada lima program yang akan dijalankan. Tiga program di antaranya bersifat percepatan dan perluasan dari program reguler yang telah ada, yakni program keluarga harapan (Rp 0,7 triliun), program bantuan siswa miskin (Rp 7,5 triliun), dan program beras untuk rakyat miskin (Rp 4,3 triliun).

Dua program lainnya adalah pembangunan infrastruktur dasar dan BLSM. Masing-masing anggarannya Rp 7,25 triliun dan Rp 9,7 triliun. Dengan demikian, total anggaran untuk paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai Rp 29,4 triliun. Khusus BLSM akan disalurkan melalui PT Pos mulai Senin pagi. Sementara program lainnya akan disalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanpa Puan dan Cak Imin, Paripurna DPR Dihadiri 306 Wakil Rakyat

    Tanpa Puan dan Cak Imin, Paripurna DPR Dihadiri 306 Wakil Rakyat

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

    Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

    Nasional
    Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

    Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

    Nasional
    Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

    Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

    Nasional
    Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

    Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

    Nasional
    KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

    KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

    Nasional
    Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

    Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

    Nasional
    Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

    Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

    Nasional
    Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

    Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

    Nasional
    Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

    Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

    Nasional
    KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

    KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

    Nasional
    Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

    Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

    Nasional
    Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

    Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

    Nasional
    'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

    "Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X