Ratusan Jemaah Jakarta Batal Naik Haji Tahun Ini

Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta Budi Utomo mengatakan, kuota jemaah haji di Jakarta awalnya sebanyak 7.034 peserta. Dengan pengurangan 20 persen, kuotanya menjadi 5.628 peserta. Untuk tahun ini, calon jemaah haji yang telah membayar baru sebanyak 6.388 peserta.

"Sehingga hanya 729 calon jemaah haji yang batal berangkat. Jumlah itu merupakan pengurangan dari jumlah peserta yang telah membayar dengan kuota setelah pembatasan," kata Budi saat ditemui di Balaikota Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Jumlah calon haji (calhaj) yang batal menunaikan ibadah haji itu terdiri atas 70 peserta dari Jakarta Pusat, 176 peserta dari Jakarta Selatan, 102 peserta dari Jakarta Utara, 289 peserta asal Jakarta Timur, dan 92 calhaj dari Jakarta Barat.

Budi menjelaskan, saat ini, Pemerintah Arab Saudi sedang melakukan perluasan Masjidil Haram. Hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram sedang dibongkar dan lantai dua hingga sembilan di masjid tersebut sedang direnovasi.

"(Pengurangan kuota) ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Kementerian Agama rapat dengan Kerajaan Saudi bahwa di sana sedang dilakukan perluasan sehingga harus ada pengurangan jemaah saat pekerjaan dilakukan," kata Budi.

Calon haji yang batal berangkat ditentukan oleh Kementerian Agama, yakni dengan diambil dari nomor urut paling bawah. Kemenag juga membatalkan jemaah yang pernah berangkat haji, jemaah yang memiliki risiko penyakit tinggi, serta jemaah yang menggunakan kursi roda. Mereka nantinya akan diprioritaskan untuk keberangkatan haji pada tahun berikutnya dengan jaminan tidak akan ada kenaikan biaya.

Budi mengatakan, kebijakan tersebut tentu memunculkan kekecewaan yang begitu besar dari masyarakat. Namun, ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi risiko di lapangan.

Mantan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI itu mengatakan akan melakukan sosialisasi terhadap keputusan ini kepada masyarakat mulai pekan depan. "Kami berencana Senin atau Selasa akan berkoordinasi dengan Kemenag untuk menyosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat bisa tahu lebih awal," kata Budi.