Kompas.com - 21/06/2013, 19:25 WIB
Kepala Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual DKI Budi Utomo Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual DKI Budi Utomo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Sehubungan dengan perluasan Masjidil Haram di Mekah, Pemerintah Arab Saudi memangkas kuota jemaah haji dari seluruh dunia hingga 20 persen pada tahun 2013. Dampak dari kebijakan ini sebanyak 729 calon jemaah haji asal Jakarta batal berangkat.

Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta Budi Utomo mengatakan, kuota jemaah haji di Jakarta awalnya sebanyak 7.034 peserta. Dengan pengurangan 20 persen, kuotanya menjadi 5.628 peserta. Untuk tahun ini, calon jemaah haji yang telah membayar baru sebanyak 6.388 peserta.

"Sehingga hanya 729 calon jemaah haji yang batal berangkat. Jumlah itu merupakan pengurangan dari jumlah peserta yang telah membayar dengan kuota setelah pembatasan," kata Budi saat ditemui di Balaikota Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Jumlah calon haji (calhaj) yang batal menunaikan ibadah haji itu terdiri atas 70 peserta dari Jakarta Pusat, 176 peserta dari Jakarta Selatan, 102 peserta dari Jakarta Utara, 289 peserta asal Jakarta Timur, dan 92 calhaj dari Jakarta Barat.

Budi menjelaskan, saat ini, Pemerintah Arab Saudi sedang melakukan perluasan Masjidil Haram. Hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram sedang dibongkar dan lantai dua hingga sembilan di masjid tersebut sedang direnovasi.

"(Pengurangan kuota) ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Kementerian Agama rapat dengan Kerajaan Saudi bahwa di sana sedang dilakukan perluasan sehingga harus ada pengurangan jemaah saat pekerjaan dilakukan," kata Budi.

Calon haji yang batal berangkat ditentukan oleh Kementerian Agama, yakni dengan diambil dari nomor urut paling bawah. Kemenag juga membatalkan jemaah yang pernah berangkat haji, jemaah yang memiliki risiko penyakit tinggi, serta jemaah yang menggunakan kursi roda. Mereka nantinya akan diprioritaskan untuk keberangkatan haji pada tahun berikutnya dengan jaminan tidak akan ada kenaikan biaya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Budi mengatakan, kebijakan tersebut tentu memunculkan kekecewaan yang begitu besar dari masyarakat. Namun, ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi risiko di lapangan.

Mantan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI itu mengatakan akan melakukan sosialisasi terhadap keputusan ini kepada masyarakat mulai pekan depan. "Kami berencana Senin atau Selasa akan berkoordinasi dengan Kemenag untuk menyosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat bisa tahu lebih awal," kata Budi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Nasional
Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Nasional
Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Nasional
Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.