Kompas.com - 21/06/2013, 19:25 WIB
Kepala Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual DKI Budi Utomo Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual DKI Budi Utomo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Sehubungan dengan perluasan Masjidil Haram di Mekah, Pemerintah Arab Saudi memangkas kuota jemaah haji dari seluruh dunia hingga 20 persen pada tahun 2013. Dampak dari kebijakan ini sebanyak 729 calon jemaah haji asal Jakarta batal berangkat.

Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta Budi Utomo mengatakan, kuota jemaah haji di Jakarta awalnya sebanyak 7.034 peserta. Dengan pengurangan 20 persen, kuotanya menjadi 5.628 peserta. Untuk tahun ini, calon jemaah haji yang telah membayar baru sebanyak 6.388 peserta.

"Sehingga hanya 729 calon jemaah haji yang batal berangkat. Jumlah itu merupakan pengurangan dari jumlah peserta yang telah membayar dengan kuota setelah pembatasan," kata Budi saat ditemui di Balaikota Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Jumlah calon haji (calhaj) yang batal menunaikan ibadah haji itu terdiri atas 70 peserta dari Jakarta Pusat, 176 peserta dari Jakarta Selatan, 102 peserta dari Jakarta Utara, 289 peserta asal Jakarta Timur, dan 92 calhaj dari Jakarta Barat.

Budi menjelaskan, saat ini, Pemerintah Arab Saudi sedang melakukan perluasan Masjidil Haram. Hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram sedang dibongkar dan lantai dua hingga sembilan di masjid tersebut sedang direnovasi.

"(Pengurangan kuota) ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Kementerian Agama rapat dengan Kerajaan Saudi bahwa di sana sedang dilakukan perluasan sehingga harus ada pengurangan jemaah saat pekerjaan dilakukan," kata Budi.

Calon haji yang batal berangkat ditentukan oleh Kementerian Agama, yakni dengan diambil dari nomor urut paling bawah. Kemenag juga membatalkan jemaah yang pernah berangkat haji, jemaah yang memiliki risiko penyakit tinggi, serta jemaah yang menggunakan kursi roda. Mereka nantinya akan diprioritaskan untuk keberangkatan haji pada tahun berikutnya dengan jaminan tidak akan ada kenaikan biaya.

Budi mengatakan, kebijakan tersebut tentu memunculkan kekecewaan yang begitu besar dari masyarakat. Namun, ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi risiko di lapangan.

Mantan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI itu mengatakan akan melakukan sosialisasi terhadap keputusan ini kepada masyarakat mulai pekan depan. "Kami berencana Senin atau Selasa akan berkoordinasi dengan Kemenag untuk menyosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat bisa tahu lebih awal," kata Budi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X