Kompas.com - 21/06/2013, 19:25 WIB
Kepala Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual DKI Budi Utomo Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual DKI Budi Utomo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Sehubungan dengan perluasan Masjidil Haram di Mekah, Pemerintah Arab Saudi memangkas kuota jemaah haji dari seluruh dunia hingga 20 persen pada tahun 2013. Dampak dari kebijakan ini sebanyak 729 calon jemaah haji asal Jakarta batal berangkat.

Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta Budi Utomo mengatakan, kuota jemaah haji di Jakarta awalnya sebanyak 7.034 peserta. Dengan pengurangan 20 persen, kuotanya menjadi 5.628 peserta. Untuk tahun ini, calon jemaah haji yang telah membayar baru sebanyak 6.388 peserta.

"Sehingga hanya 729 calon jemaah haji yang batal berangkat. Jumlah itu merupakan pengurangan dari jumlah peserta yang telah membayar dengan kuota setelah pembatasan," kata Budi saat ditemui di Balaikota Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Jumlah calon haji (calhaj) yang batal menunaikan ibadah haji itu terdiri atas 70 peserta dari Jakarta Pusat, 176 peserta dari Jakarta Selatan, 102 peserta dari Jakarta Utara, 289 peserta asal Jakarta Timur, dan 92 calhaj dari Jakarta Barat.

Budi menjelaskan, saat ini, Pemerintah Arab Saudi sedang melakukan perluasan Masjidil Haram. Hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram sedang dibongkar dan lantai dua hingga sembilan di masjid tersebut sedang direnovasi.

"(Pengurangan kuota) ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Kementerian Agama rapat dengan Kerajaan Saudi bahwa di sana sedang dilakukan perluasan sehingga harus ada pengurangan jemaah saat pekerjaan dilakukan," kata Budi.

Calon haji yang batal berangkat ditentukan oleh Kementerian Agama, yakni dengan diambil dari nomor urut paling bawah. Kemenag juga membatalkan jemaah yang pernah berangkat haji, jemaah yang memiliki risiko penyakit tinggi, serta jemaah yang menggunakan kursi roda. Mereka nantinya akan diprioritaskan untuk keberangkatan haji pada tahun berikutnya dengan jaminan tidak akan ada kenaikan biaya.

Budi mengatakan, kebijakan tersebut tentu memunculkan kekecewaan yang begitu besar dari masyarakat. Namun, ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi risiko di lapangan.

Mantan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI itu mengatakan akan melakukan sosialisasi terhadap keputusan ini kepada masyarakat mulai pekan depan. "Kami berencana Senin atau Selasa akan berkoordinasi dengan Kemenag untuk menyosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat bisa tahu lebih awal," kata Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Nasional
Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.