Kompas.com - 21/06/2013, 19:15 WIB
Fahri Hamzah
Juru bicara PKS bidang Hukum KOMPAS/PRIYOMBODOFahri Hamzah Juru bicara PKS bidang Hukum
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mendapat restu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menilai Tifatul memang sudah sepantasnya mengumumkan kenaikan itu karena merupakan tugas "jubir" Presiden.

"Ya, nggak masalah. Nggak apa-apa Pak Tifatul yang umumkan," ujar Fahri dalam diskusi di Hotel Bumi Wiyata, Jumat (21/6/2013).

Fahri menuturkan, meski kader PKS, Tifatul tetap bagian dari kabinet pemerintahan Presiden SBY. Sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul juga berperan sebagai corong pemerintah. "PKS tidak menisbatkan menteri itu milik partai. Jadi, Pak Tifatul umumkan saja harga BBM secepatnya," ucap Fahri.

Meski demikian, Fahri menilai orang yang terbaik untuk mengumumkan kenaikan harga BBM adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden, kata Fahri, akhir-akhir ini sudah jarang menyapa publik. "Harusnya Presiden seperti Obama, setiap pekan ketemu wartawan. Pesan saya ke Presiden, tenang Pak, wartawan nggak gigit kok," imbuh Fahri.

Selain itu, pengumuman yang dilakukan langsung oleh Presiden juga dianggap perlu untuk mengurangi dampak negatif akibat terkatung-katungnya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi selama ini.

Sebelumnya, DPR akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada Senin (17/6/2013). Di dalam rancangan itu, terdapat dana kompensasi seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan (PKS), dan Raskin.

Dengan disahkannya APBN-P 2013 ini, pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada Jumat malam, pemerintah diagendakan untuk mengumumkan harga baru BBM bersubsidi.

PKS bersama tiga fraksi lainnya, yakni PDI-Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra, pada rapat paripurna menjadi kelompok penentang adanya kenaikan harga BBM ini. Meski kalah dalam voting pada paripurna, PKS dan PDI-Perjuangan menyatakan akan memantau proses distribusi dana kompesasi yang dinilai rawan diselewengkan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

    Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

    Nasional
    Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

    Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

    Nasional
    UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

    UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

    Nasional
    Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

    Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

    Nasional
    Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

    Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

    Nasional
    Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

    Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

    Nasional
    UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

    UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

    Nasional
    Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

    Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

    Nasional
    Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

    Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

    Nasional
    UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

    UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

    Nasional
    UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

    UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

    Nasional
    UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

    UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

    Nasional
    UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

    Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.