Kompas.com - 21/06/2013, 18:32 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012). Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa penanganan kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko Susilo, sepenuhnya ditangani KPK, penanganan kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, dan rencana revisi UU KPK, ditangguhkan karena waktunya tidak tepat. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012). Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa penanganan kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko Susilo, sepenuhnya ditangani KPK, penanganan kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, dan rencana revisi UU KPK, ditangguhkan karena waktunya tidak tepat.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah menyampaikan alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara langsung. Menurutnya, kenaikan itu akan diumumkan oleh menteri. Pasalnya, kenaikan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri (Permen).

"Kan itu diatur melalui Peraturan Menteri ESDM. Jadi, harga BBM eceran," kata Firmanzah seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Efektivitas BLSM di Daerah di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Namun, Firmanzah belum bisa memastikan siapa menteri yang akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Tetapi, asumsinya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang akan mengumumkannya.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Senin 17 Juni 2013 menyetujui Undang-Undang (UU) APBN Perubahan 2013 yang salah satu pasalnya berisi mengenai pengurangan anggaran subsidi BBM. Dalam UU itu, juga teralokasi dana sebesar Rp 9 triliun untuk kompensasi kenaikan BBM bersubsidi.

Pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi walau gejolak penolakan begitu besar. Alasan pemerintah adalah untuk menyelematkan keuangan negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.