Kompas.com - 21/06/2013, 18:32 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012). Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa penanganan kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko Susilo, sepenuhnya ditangani KPK, penanganan kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, dan rencana revisi UU KPK, ditangguhkan karena waktunya tidak tepat. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012). Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa penanganan kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko Susilo, sepenuhnya ditangani KPK, penanganan kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, dan rencana revisi UU KPK, ditangguhkan karena waktunya tidak tepat.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah menyampaikan alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara langsung. Menurutnya, kenaikan itu akan diumumkan oleh menteri. Pasalnya, kenaikan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri (Permen).

"Kan itu diatur melalui Peraturan Menteri ESDM. Jadi, harga BBM eceran," kata Firmanzah seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Efektivitas BLSM di Daerah di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Namun, Firmanzah belum bisa memastikan siapa menteri yang akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Tetapi, asumsinya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang akan mengumumkannya.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Senin 17 Juni 2013 menyetujui Undang-Undang (UU) APBN Perubahan 2013 yang salah satu pasalnya berisi mengenai pengurangan anggaran subsidi BBM. Dalam UU itu, juga teralokasi dana sebesar Rp 9 triliun untuk kompensasi kenaikan BBM bersubsidi.

Pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi walau gejolak penolakan begitu besar. Alasan pemerintah adalah untuk menyelematkan keuangan negara.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

    Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

    Nasional
    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

    Nasional
    KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

    KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

    Nasional
    TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

    TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

    Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

    Nasional
    Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

    Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

    Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

    Nasional
    Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

    Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

    Nasional
    Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

    Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

    Nasional
    Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

    Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

    Nasional
    Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

    Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

    Nasional
    UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

    UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

    Nasional
    Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

    Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

    Nasional
    KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

    KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.