Menko Polhukam: Tindak Tegas Penimbun BBM

Kompas.com - 21/06/2013, 14:53 WIB
Menkopolhukam Djoko Suyanto memberikan keterangan pers didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo (kiri), di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (9/9/2012). Keterangan pers ini berkaitan dengan terjadinya ledakan bom rakitan di sebuah panti asuhan yatim piatu di Jalan Nusantara Raya, Beji, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu malam 8 September. Diduga panti tersebut merupakan kedok untuk menutupi kegiatan perakitan bom di dalam rumah. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESMenkopolhukam Djoko Suyanto memberikan keterangan pers didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo (kiri), di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (9/9/2012). Keterangan pers ini berkaitan dengan terjadinya ledakan bom rakitan di sebuah panti asuhan yatim piatu di Jalan Nusantara Raya, Beji, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu malam 8 September. Diduga panti tersebut merupakan kedok untuk menutupi kegiatan perakitan bom di dalam rumah.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menginstruksikan kepolisian untuk terus melakukan penindakan kepada siapa pun yang memanfaatkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menimbun premium maupun solar.

"Kita sudah instruksikan kepada penegak hukum. Sudah banyak (penimbun) yang ditangkap dan itu harus terus dilakukan," kata Djoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Seperti diberitakan, pemerintah akan menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Rencananya, kenaikan tersebut akan disampaikan malam nanti dan akan berlaku Sabtu pukul 00.00 WIB.

Djoko juga menginstruksikan kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian, untuk bertindak tegas dalam menghadapi unjuk rasa. Namun, kata dia, ketegasan itu harus proporsional dan tidak berlebihan.

"Demo itu hak menyampaikan pendapat. Tapi, kalau melakukan tindakan kekerasan, melempar aparat dengan bom molotov, merusak fasilitas umum, itu sudah di luar koridor hukum dan harus ditindak. Saya kira itu bukan tindakan yang baik, apalagi dilakukan kelompok mahasiswa. Saya yakin kepolisian tidak akan bertindak apa-apa kalau mereka melakukan dengan tertib. Tindakan bodoh kalau tanpa ada sebab aparat melakukan kekerasan," kata Djoko.

Djoko menambahkan, pemerintah juga siap memberikan pengamanan pada malam jelang pengumuman resmi kenaikan BBM bersubsidi.

"Pengamanan biasa-biasa aja. Yang penting tempat-tempat pembagian BLSM, SPBU harus diamankan," pungkas mantan Panglima TNI itu.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X