Menteri PKS Tak Punya Kuasa di Partai

Kompas.com - 21/06/2013, 13:26 WIB
Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram. Kompas.com/SABRINA ASRILAnggota Komisi XI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharram.
|
EditorHindra Liauw

DEPOK, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seolah-olah memisahkan diri dengan ketiga menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II. Gara-garanya tentu karena perbedaan sikap PKS dan para menteri terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharram mengatakan, PKS selama ini memang selalu memisahkan tugas dan wewenang para kadernya di kabinet. Ecky menyebutkan sebagai segregation of duties and authorities.

Dengan pemisahan ini, Ecky mengatakan, para menteri tak lagi memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan PKS. "Dari setiap pertemuan, para menteri tidak pernah sama sekali berpengaruh dalam menentukan kebijakan partai. Artinya, PKS sudah memutuskan bahwa menteri itu hanya mengurus eksekutif, sedangkan PKS legislatif," ucap Ecky dalam acara diskusi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (21/6/2013).

Meski tak memiliki kuasa di internal partai, para menteri tetap bisa menyampaikan saran. "Mereka saran boleh saja, tapi tidak membuat keputusan," ucapnya. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dan juga anggota Majelis Syuro PKS yang kecewa atas sikap penolakan PKS terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Kami paham, publik pasti bingung karena siapa pun yang berbicara akan disebut media mewakili PKS. Sementara budaya di partai kami bukan seperti itu," ucap Ecky.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

    Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

    Nasional
    Libur Panjang, Ahli Ingatkan Bahaya Penularan Covid-19

    Libur Panjang, Ahli Ingatkan Bahaya Penularan Covid-19

    Nasional
    Ketua KPK dan Deputi Penindakan Dilaporkan ke Dewan Pengawas Terkait OTT UNJ

    Ketua KPK dan Deputi Penindakan Dilaporkan ke Dewan Pengawas Terkait OTT UNJ

    Nasional
    Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

    Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

    Nasional
    Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

    Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

    Nasional
    MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

    MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

    Nasional
    Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

    Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

    Nasional
    Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

    Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

    Nasional
    Menko PMK Ingatkan Setiap Keluarga Bisa Adaptasi di Masa Pandemi Covid-19

    Menko PMK Ingatkan Setiap Keluarga Bisa Adaptasi di Masa Pandemi Covid-19

    Nasional
    Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

    Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

    Nasional
    Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

    Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

    Nasional
    Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

    Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

    Nasional
    Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

    Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

    Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

    Nasional
    Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

    Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X