Kompas.com - 21/06/2013, 11:05 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diberi penghargaan World Statesman Award oleh mantan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger (kiri) dan Presiden Appeal of Conscience Foundation (ACF), Rabbi Arthur Schneier (kanan), di New York, Kamis (30/5). AP / Jason DeCrowPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diberi penghargaan World Statesman Award oleh mantan Menteri Luar Negeri AS, Henry Kissinger (kiri) dan Presiden Appeal of Conscience Foundation (ACF), Rabbi Arthur Schneier (kanan), di New York, Kamis (30/5).
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Eva K Sundari, menyoroti kasus kerusuhan warga Syiah di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Menurutnya, World Statesman Award yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) tidak membawa pengaruh apa pun untuk warga Syiah yang menjadi korban kerusuhan.

"Award tidak mengubah keadaan karena memang pemberian tidak berbasis prestasi apa pun, bahkan bertolak belakang dari fakta," kata Eva saat dihubungi pada Jumat (21/6/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini menganggap penghargaan itu hanya sekelebat angin segar yang belum bisa mendorong Presiden untuk menyelesaikan kasus intoleran di Indonesia. Nyatanya, konflik di Sampang yang terjadi sekitar sembilan bulan lalu itu tetap belum terselesaikan.

"Ada pemaksaan harapan, menghibur diri, tapi kasus Sampang membuka mata bahwa award tidak membawa pengaruh pada Presiden untuk mengambil tindakan konkret bagi permasalahan intoleransi," ujarnya.

Untuk diketahui, sudah sembilan bulan kasus kerusuhan warga Syiah di Sampang meletus. Namun, pemerintah belum serius menangani keberadaan para pengungsi. Akibatnya, saat ini para pengungsi masih bertahan di lokasi pengungsian karena tidak diperbolehkan pulang.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya, Andy Irfan Junaidi, mendesak pemerintah segera mencari solusi terbaik untuk menangani kasus ini. Pasalnya, walaupun para pengungsi mendapat bantuan dari pemerintah, kondisi pengungsian jauh dari layak. Tak ayal, para pengungsi meminta agar mereka dapat kembali ke kampung halamannya di Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran.

Tidak hanya itu, Andy mengatakan, para pengungsi hanya dibiarkan menganggur. Bahkan anak-anak pun tidak dapat bersekolah. Meski ada tempat khusus untuk belajar, tidak ada guru yang datang ke sana untuk memberikan pengajaran.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

    Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

    Nasional
    Menpan RB Minta Oknum Terkait Kecurangan Seleksi CASN 2021 Diberi Sanksi Hukum

    Menpan RB Minta Oknum Terkait Kecurangan Seleksi CASN 2021 Diberi Sanksi Hukum

    Nasional
    Puan Minta Kemenaker Pertimbangkan Harapan Buruh Soal Kenaikan Upah Minimum 2022

    Puan Minta Kemenaker Pertimbangkan Harapan Buruh Soal Kenaikan Upah Minimum 2022

    Nasional
    KPK: Bantahan Azis Syamsuddin Tak Berpengaruh pada Pembuktian Dakwaan

    KPK: Bantahan Azis Syamsuddin Tak Berpengaruh pada Pembuktian Dakwaan

    Nasional
    BKN Ungkap Kecurangan Seleksi CASN 2021 di Pemkab Buol

    BKN Ungkap Kecurangan Seleksi CASN 2021 di Pemkab Buol

    Nasional
    Luhut: Jangan Emosional terhadap Penanganan Covid-19, Kami Berpengalaman

    Luhut: Jangan Emosional terhadap Penanganan Covid-19, Kami Berpengalaman

    Nasional
    Mendagri Minta Plt Dirjen Pembangunan Daerah Bantu Atasi Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

    Mendagri Minta Plt Dirjen Pembangunan Daerah Bantu Atasi Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

    Nasional
    Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Andi Mallarangeng: Beliau Pekerja Keras dan Disiplin

    Sudi Silalahi Meninggal Dunia, Andi Mallarangeng: Beliau Pekerja Keras dan Disiplin

    Nasional
    Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

    Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

    Nasional
    Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

    Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

    Nasional
    Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

    Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

    Nasional
    TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

    TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

    Nasional
    SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

    SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

    Nasional
    Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

    Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

    Nasional
    Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

    Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.