Kompas.com - 21/06/2013, 10:48 WIB
Pimpinan partai-partai koalisi bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) di kediaman presiden di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/10/2011). Dari kiri ke kanan: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum PAN Hatta Radjasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Presiden mengundang semua pemimpin parpol koalisi ke Cikeas untuk membahas tentang reshuffle atau perombakan kabinet. RODERICK ADRIAN MOZESPimpinan partai-partai koalisi bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) di kediaman presiden di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/10/2011). Dari kiri ke kanan: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum PAN Hatta Radjasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Presiden mengundang semua pemimpin parpol koalisi ke Cikeas untuk membahas tentang reshuffle atau perombakan kabinet.
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy menyayangkan banyak pihak yang ikut berkomentar terkait nasib partainya di koalisi. Ia menuding semua komentar itu tidak kompeten karena dilontarkan oleh pihak yang sebenarnya tak memiliki wewenang.

"Komentar dan lontaran berbagai pihak yang menyuruh PKS keluar dari koalisi, saya rasa sudah keluar dari konteks. Hal ini karena persoalan itu disampaikan oleh orang yang tak berkompeten," kata Aboebakar saat dihubungi pada Jumat (21/6/2013).

Anggota Komisi III DPR RI menyoroti komentar yang keluar dari Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha yang meminta PKS mundur dari koalisi. Menurutnya, tak pantas seorang juru bicara presiden ikut memberikan pernyataan politik.

Selain itu, ia juga mengkritik Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf yang mendorong PKS hengkang dari koalisi. Baginya, pernyataan-pernyataan itu tak pantas dikeluarkan kecuali oleh pimpinan koalisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sekarang main umbar statement, apa yang disampaikan itu sudah offside," ujarnya.

Sebenarnya, kata Aboebakar, persoalan bisa disederhanakan. Semua bisa selesai dengan cara membicarakannya secara baik-baik, dan ambil keputusan tegas.

"Tak perlu berbelit. Dulu koalisi dibentuk dengan baik-baik, kita bikin kontrak hitam di atas putih, selesaikan pula dengan baik, begitu," ujarnya.

Kabar mengenai berpisahnya PKS dari barisan koalisi partai pendukung pemerintah terus menggelinding. Semua semakin meruncing saat PKS mengeluarkan sikap resminya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di sisi yang lain, sikap berseberangan PKS itu tidak diimbangi dengan keputusan hengkang dari koalisi. Berdasarkan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), PKS menantang Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendepak menggunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga 'Lone Wolf'

    BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga "Lone Wolf"

    Nasional
    Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

    Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

    Nasional
    Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

    Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

    Nasional
    Pemerintah Berencana Kirim Tim untuk Data WNI yang Jadi Teroris di Afghanistan, Suriah, dan Filipina

    Pemerintah Berencana Kirim Tim untuk Data WNI yang Jadi Teroris di Afghanistan, Suriah, dan Filipina

    Nasional
    Dikuasai Singapura Sejak RI Merdeka, Pengambilalihan Wilayah Udara Natuna Menyangkut Kedaulatan

    Dikuasai Singapura Sejak RI Merdeka, Pengambilalihan Wilayah Udara Natuna Menyangkut Kedaulatan

    Nasional
    Mendagri: Kepala Daerah Ditangkap KPK Gerus Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

    Mendagri: Kepala Daerah Ditangkap KPK Gerus Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

    Nasional
    KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

    KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

    Nasional
    Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

    Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

    Nasional
    KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

    KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

    Nasional
    Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

    Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

    Nasional
    Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

    Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

    Nasional
    Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

    Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

    Nasional
    Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Nasional
    Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

    Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.