Demokrat: Secara De Facto PKS Sudah Keluar Koalisi

Kompas.com - 20/06/2013, 20:57 WIB
Politisi Partai Demokrat Kastorius Sinaga. Kompas.com/ Sabrina AsrilPolitisi Partai Demokrat Kastorius Sinaga.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga menegaskan, secara de facto, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah keluar dari koalisi. Hanya saja, secara de jure, PKS masih berada di dalam koalisi.

"Secara de facto sudah keluar, kalau de jure masih di dalam," ujar Kastorius di Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Menurut Kastorius, secara akal sehat PKS seharusnya keluar dari koalisi karena sikapnya bertentangan dengan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu turun tangan untuk mengeluarkannya.

"Saya kira tidak perlu (keputusan Presiden), PKS yang harus menarik diri. Tapi kalau dia tidak mau dan hanya ingin mencari nilai dizalimi, ya politik apa itu?" katanya.

Menurut dia, sikap PKS membuat kinerja pemerintahan tidak solid. Pihaknya pun bingung dengan sikap PKS yang berada pada koalisi, tetapi tidak ikut membangun kebijakan pemerintah.

"Ini yang istilahnya aneh tapi nyata. Biar publik yang nilai sampai pada titik kita sadar, pekerjaan pemerintah bukan untuk partai tapi rakyat," katanya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

    Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

    Nasional
    Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

    Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

    Nasional
    Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

    Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

    Nasional
    Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

    Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

    Nasional
    Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

    Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

    Nasional
    BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    Nasional
    Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

    Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

    KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

    Nasional
    Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

    Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

    Nasional
    Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

    Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

    Nasional
    Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

    Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

    Nasional
    Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

    Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

    UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

    Nasional
    KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

    KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

    Nasional
    KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

    KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X